JAKARTA – Kebijakan mutasi ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan tersebut mencuat di tengah polemik mengenai dokumen rencana perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Amerika Serikat yang sempat beredar dan memuat nama anggota keluarganya.
Dua isu yang muncul dalam waktu berdekatan itu memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai tata kelola birokrasi, penerapan sistem merit dalam mutasi pegawai, hingga standar etika pejabat publik dalam penyelenggaraan perjalanan dinas.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Menurutnya, dengan jumlah pegawai yang mencapai puluhan ribu orang, rotasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
”Karyawan gue itu jumlah 38.600 orang. Dan proses mutasi merupakan hal yang biasa di lembaga negara. Mereka itu ASN yang digaji oleh APBN,” kata Menteri PUPR Dody Hanggodo kepada wartawan ditemui di Istana, Jumat , 16 Juli.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai momentum pelaksanaan mutasi menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, kebijakan tersebut dilakukan setelah muncul polemik terkait bocornya dokumen internal mengenai rencana perjalanan dinas Menteri.
Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses mutasi benar-benar dilaksanakan berdasarkan sistem merit, kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dalam proses tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi bahwa mutasi dilakukan sebagai respons terhadap dinamika internal.
Mantan politisi PSI Ade Armando mempertanyakan langkah yang diambil Dody Hanggodo ini. Menurut Ade dalam akun sosialnya, kenalan Dody Hanggodo tidak meminta maaf kepada publik usai dirinya saat dinas membawa keluarganya
”Dinas bawa keluarga ketahuan? Bukannya minta maaf, eh malah ngeles bilang “Lagian udah bolak-balik ke Amerika” kata Mantan Politisi dari PSI Ade Armando di akun sosial medianya.
”Kalau emang agendanya penting, kenapa gampang dibatalin? Terus kalau gak penting, ngapain repot-repot nyiapin tiket dan paspor anak istri duluan? Wajarlah netizen curiga ini dinas apa liburan keluarga pakai uang negara.” tambah Ade .
Di sisi lain, dokumen perjalanan dinas yang sempat beredar juga memicu perdebatan di ruang publik. Dalam dokumen tersebut tercantum nama istri dan putri Menteri dalam agenda kunjungan ke luar negeri.
Pihak Kementerian PU kemudian memberikan klarifikasi bahwa dokumen tersebut telah dibatalkan dan tidak direalisasikan. Kementerian juga menegaskan bahwa tidak ada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai anggota keluarga Menteri.
Direktur CBA, Uchok sky Khadafi mengatakan polemik tersebut dinilai menjadi pengingat penting mengenai perlunya kehati-hatian dalam penyusunan administrasi perjalanan dinas pejabat negara, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
Selain dua persoalan tersebut, Uchok menambahkan perhatian publik juga tertuju pada beredarnya rekaman video yang memperlihatkan interaksi Menteri PU saat melakukan kunjungan kerja. Video itu memunculkan beragam tanggapan masyarakat mengenai gaya kepemimpinan dan komunikasi seorang pejabat publik terhadap jajaran bawahannya.
”Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian PU diharapkan mampu menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Uchok.
”Penguatan sistem merit dalam mutasi ASN, keterbukaan informasi terkait kebijakan internal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika birokrasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.” tandasnya.
Mutasi Ratusan ASN Usai Heboh Dinas Bawa Keluarga, Ada Apa dengan Dody Hanggodo?
