Oleh: Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, Publik Dan Eksekutif Nasional AKKI
Sejarah yang Diabaikan, Kepemimpinan yang Kehilangan Arah
JAKATA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Kepala Daerah bahwa “bangsa yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah” tidak bisa dibaca sebagai nasihat normatif belaka. Peringatan itu justru harus dimaknai sebagai indikasi serius bahwa Presiden melihat langsung dan memahami betul betapa banyak pemimpin daerah hari ini yang masa bodoh terhadap sejarah.
Jika Presiden sampai harus mengingatkan hal yang seharusnya elementer bagi seorang pemimpin, maka problemnya bukan lagi kurang literasi, melainkan krisis kesadaran. Sejarah tidak lagi diposisikan sebagai fondasi kepemimpinan, melainkan direduksi menjadi cerita masa lalu yang dianggap tidak relevan dengan target anggaran dan kepentingan politik jangka pendek.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tanpa belajar sejarah, kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini bukan retorika. Ini kritik keras terhadap praktik kepemimpinan yang berjalan tanpa kompas nilai, tanpa akar, dan tanpa rasa tanggung jawab historis.
Penegasan Presiden tersebut diperkuat oleh sejarawan senior Prof. Anhar Gong Gong. Dalam berbagai pernyataannya di media sosial dan podcast, Prof. Anhar menyampaikan tesis mendasar: bangsa yang tidak memahami sejarahnya tidak akan pernah benar-benar memahami siapa dirinya dan ke mana ia hendak melangkah.
Prof. Anhar bahkan mengaku terkejut. Ia menyatakan baru kali ini mendengar seorang Presiden Republik Indonesia berbicara lantang dan tegas mengenai pentingnya sejarah. Dan ia menegaskan, itu bukan pujian. Presiden Prabowo tidak membutuhkan pujian. Yang justru patut dipertanyakan adalah mengapa pernyataan semacam ini terdengar begitu langka dalam tradisi kepemimpinan nasional kita.
Indonesia Bukan Negara Instan
Indonesia bukan negara yang terjadi dengan sendirinya. Indonesia adalah negara yang diciptakan melalui proses sejarah panjang, dengan cikal bakal lebih dari 337 kerajaan dan entitas politik Nusantara. Kesadaran ini seharusnya menjadi prasyarat moral dan intelektual bagi setiap kepala daerah.
Karena itu, pertanyaan Prof. Anhar Gong Gong menjadi relevan dan menampar: bagaimana mungkin seseorang memimpin daerahnya jika ia tidak sadar sejarah daerah tersebut? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya telanjang: karena sejarah memang tidak pernah menjadi prioritas.
Dan di titik inilah pesan Presiden Prabowo menjadi sangat terang: beliau tahu bahwa banyak pemimpin kita hari ini tidak mengerti sejarah atau lebih jujur lagi, tidak peduli terhadap sejarah.
Lampung Barat: Sejarah Besar, Kepedulian yang Dipilah-pilah
Saya mengambil contoh konkret dari daerah leluhur saya, Lampung Barat. Wilayah ini relatif kecil secara geografis, namun menyimpan jejaring sejarah keilmuan, kepemimpinan, dan keislaman yang terhubung langsung dengan pusat-pusat intelektual Nusantara. Sayangnya, kekayaan tersebut nyaris tidak hadir dalam visi kebijakan daerah.
Sejarah di Lampung Barat tidak sepenuhnya diabaikan. Ia hanya dirawat secara selektif. Kepedulian pemerintah daerah jika pun muncul sering kali berkaitan langsung dengan penguasa yang sedang berkuasa atau lingkaran keluarga mereka. Sejarah yang tidak memiliki nilai legitimasi politik, genealogi kekuasaan, atau manfaat simbolik jangka pendek, dibiarkan perlahan terkubur.
Ambil contoh Syeick H. Bahaudin, kakek buyut, adik kandung Suttan Pangeran Puspanegara dari Kepaksian Buay Bejalan Diway Skalabekhak Lampung. Beliau bukan sekadar ulama lokal. Ia berangkat ke Tanah Suci dibawa langsung oleh ayahandanya, Suttan Pangeran Paku Alam, dalam usia yang masih sangat muda dan saat itu masih bernama Bani Adam nama kecil beliau. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau ditinggal di Tanah Arab untuk menimba ilmu. Puluhan tahun beliau belajar hingga kembali ke Lampung Barat pada usia sekitar 48–50 tahun, lalu mendirikan perguruan Islam yang menjadi pusat transmisi keilmuan di wilayah tersebut.
Perhatian terhadap peninggalan beliau justru datang dari luar daerah. Saat Lampung menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang dibuka Presiden Soeharto, Departemen Agama RI meminta peninggalan Syeick H. Bahaudin buku dan pakaian beliau untuk diperlihatkan dalam ajang MTQ Nasional itu. Pengakuan datang dari pusat, sementara daerah asal memilih diam.
Lebih jauh dari itu, PBNU Pusat bahkan pernah mengutus perwakilan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa Syeick H. Bahaudin diperkirakan kuat satu angkatan saat menimba keilmuan di tanah arab dengan KH. Hasyim Asy’ari, pendiri NU dan kakek Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Fakta ini bernilai sejarah nasional, tetapi tidak otomatis bernilai kebijakan di daerahnya sendiri.
Sejarah Lampung Barat juga terhubung dengan tokoh penting lain yang jarang disebut: HM Thaib Saleh. Dalam lintasan sejarah intelektual Minangkabau, HM Thaib Saleh tercatat sebagai adik kelas Prof. Buya Hamka saat menimba ilmu di Minangkabau. Artinya, Lampung Barat memiliki hubungan langsung dengan mata rantai intelektual Islam modern Indonesia bukan sekadar sebagai daerah pinggiran, tetapi sebagai bagian dari jejaring keilmuan Nusantara.
Namun sekali lagi, sejarah sebesar ini tidak cukup “menarik” bila tidak berkaitan dengan penguasa hari ini. Ia tidak menjadi nama jalan, tidak menjadi narasi pendidikan daerah, dan tidak menjadi identitas kebijakan. Sejarah yang tidak punya sponsor kekuasaan, memang sering kali harus puas menjadi catatan kaki.
Pemimpin yang Dilupakan karena Pemimpin Melupakan
Contoh lain datang dari kakek pihak ibu saya, seorang pemimpin wilayah di Buay Nyerupa / Sukau dan sekitarnya sejak awal 1960-an hingga akhir 1980-an. Di masa kepemimpinannya, akses jalan wisata menuju Danau Ranau mulai terbuka. Beliau pula yang membuka kawasan bagi saudara-saudara pendatang dari Jawa dan daerah lain yang kini dikenal sebagai Talang Jawa dan sekitarnya.
Lebih dari itu, beliau mendorong kesadaran bahwa anak-anak harus sekolah, meski kebijakan ini ditentang keras. Saat itu alasannya sederhana: sekolah berarti meninggalkan daerah, dan bertani dianggap sudah cukup. Sejarah membuktikan, kebijakan itulah yang justru membuka jalan perubahan sosial.
Ironisnya, hari ini banyak kepala pekon, camat, bahkan pejabat daerah yang tidak mengenal sosok beliau. Dan jangan heran, pemimpin yang tidak mengenal sejarah pendahulunya akan sulit dihormati oleh generasi setelahnya. Pemimpin dilupakan karena pemimpin itu sendiri memilih melupakan.
Dari Pengabdian ke Orientasi Transaksional
Salah satu penyebab utama abainya kepala daerah terhadap sejarah adalah pergeseran orientasi jabatan. Dulu, jabatan adalah pengabdian: mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta pribadi demi kemaslahatan. Hari ini, jabatan sering kali diperlakukan sebagai posisi transaksional.
Sejarah tidak menyediakan honorarium. Sejarah tidak menjanjikan proyek. Sejarah hanya menawarkan nilai, teladan, dan cermin. Dan barangkali justru karena itulah sejarah tidak menarik bagi sebagian pejabat hari ini.
Karena itu, peringatan Presiden Prabowo dan penegasan Prof. Anhar Gong Gong harus dibaca sebagai peringatan keras dan terbuka. Tanpa kesadaran sejarah, pembangunan hanya akan menjadi rutinitas anggaran, dan kepemimpinan hanya akan menjadi administrasi kekuasaan tanpa jiwa.
Bangsa besar dibangun bukan hanya oleh beton dan aspal, tetapi oleh ingatan kolektif. Dan pemimpin sejati bukan hanya yang pandai mengatur hari ini, tetapi yang sadar bahwa ia sedang berdiri di atas jejak panjang masa lalu.
Jika sejarah terus dipilah sesuai kepentingan kekuasaan, maka benar kata Presiden Prabowo: sejarah akan menghukum.
Dan sejarah, selalu tahu siapa yang sengaja lupa. (*)
