Oleh:
Benny N.A Puspanegara
(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, Publik dan Eksekutif Nasional AKKI)
Di Republik ini, tidak ada program besar negara yang benar-benar steril dari godaan para pemburu rente. Semakin besar anggarannya, semakin mulia tujuannya, maka semakin ramai pula “semut-semut kekuasaan” mengerubungi gula kekuasaan itu. Sejarah bangsa ini berulang kali mengajarkan hal tersebut.
Sebab di negeri +62 ini, aroma APBN kadang lebih cepat tercium dibanding aroma masakan dapur rakyat. Baru program diluncurkan, yang antre bukan hanya relawan pengabdian, tapi juga para “investor moral fleksibel” yang menjadikan nasionalisme sebagai seragam kerja dan proyek negara sebagai ladang panen musiman.
Lucunya, sebagian dari mereka paling lantang bicara cinta rakyat sambil sibuk menghitung margin keuntungan di balik meja rapat berpendingin ruangan. Di podium bicara pengabdian. Di parkiran sibuk membagi kavling pengaruh. Lidahnya merah putih, tetapi kalkulatornya warna emas.
Karena itu, saya memandang pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung yang salah satunya untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar langkah biasa. Ini adalah alarm moral. Ini adalah bentuk keberanian sipil. Ini adalah perlawanan terhadap potensi pembusukan program strategis Presiden dari dalam.
Dan saya mendukung penuh langkah tersebut.
Di tengah zaman ketika sebagian elite lebih sibuk membangun algoritma pencitraan ketimbang integritas, keberanian Sekber terasa seperti suara sirene di tengah pesta para pemburu rente. Mereka mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak cukup hanya ramai di TikTok, podcast, dan baliho ucapan selamat, tetapi juga harus hidup di ruang pengawasan yang nyata.
Kita harus jujur mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di berbagai daerah memang masih menyimpan banyak persoalan serius. Bahkan dalam beberapa kasus, persoalan itu sudah masuk kategori darurat publik.
Kasus keracunan massal yang menimpa siswa di SMAN 6 Bandar Lampung menjadi salah satu bukti nyata bahwa program yang seharusnya menghadirkan gizi dan harapan, justru dapat berubah menjadi ancaman apabila dikelola secara serampangan, rakus, dan tidak profesional.
Ironisnya, ada pihak-pihak yang tampaknya lebih fokus memastikan aliran invoice lancar dibanding memastikan makanan layak konsumsi. Seolah sebagian dapur MBG dijalankan dengan prinsip brutal: “yang penting anggaran cair, kalau siswa mencret itu urusan belakangan.”
Ini bukan sekadar kelalaian teknis.
Ini penghinaan terhadap masa depan bangsa.
Sebab bangsa yang gagal menjaga makanan anak-anaknya biasanya terlalu sibuk memberi makan keserakahan para elite.
Saya pernah menulis sebuah opini berjudul “Malapetaka Massal MBG: Polisi Harus Bongkar Permainan Kotornya.” Saat itu saya menegaskan bahwa persoalan MBG tidak boleh berhenti hanya pada narasi “human error” atau sekadar kesalahan teknis dapur. Negara harus berani masuk lebih dalam membongkar kemungkinan adanya permainan kotor di balik pengadaan bahan pangan, penunjukan dapur, distribusi, hingga dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan MBG.
Karena publik hari ini sudah muak dengan template klasik birokrasi: “akan dievaluasi.” Kalimat itu terlalu sering dipakai sampai terdengar seperti ringtone nasional setiap kali skandal meledak. Rakyat tidak butuh pejabat berwajah prihatin sambil menggenggam kopi artisan. Rakyat butuh pelaku diborgol.
Kini, fakta politik membuktikan bahwa kekhawatiran itu bukan paranoia.
Ketika Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk mengecek langsung pelaksanaan MBG, khususnya terkait indikasi jual beli titik SPPG, maka sesungguhnya negara sedang mengirim pesan penting kepada publik:
Bahwa Presiden sadar, program mulia ini sedang dikepung oleh mental predator anggaran.
Dan ancaman terbesar sebuah program negara bukanlah kritik masyarakat. Ancaman terbesar justru datang dari para penumpang gelap kekuasaan yang menjadikan program rakyat sebagai ATM berjamaah.
Mereka ini spesies yang unik.
Kalau ada proyek negara, mereka hadir paling cepat.
Kalau ada rakyat susah, mereka hadir paling lambat.
Di kamera paling nasionalis.
Di belakang layar paling kapitalis.
Mereka bicara revolusi gizi sambil berburu komisi distribusi.
Mereka bicara masa depan anak bangsa sambil menghitung fee per ompreng.
Di sinilah relevansi Sekber menjadi sangat penting.
Sekber bukan musuh pemerintah. Sekber bukan pengganggu stabilitas. Sekber justru benteng sipil untuk menyelamatkan marwah program Presiden agar tidak dibajak oleh mafia anggaran, mafia proyek, dan para broker kekuasaan yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai peluang investasi.
Kalau ada yang berkata, “nggak ada gunanya,” justru pertanyaannya sederhana: siapa yang paling panik ketika pengawasan diperketat?
Sebab tikus memang paling alergi pada cahaya.
Dan mereka yang selama ini nyaman bermain di lorong gelap kekuasaan tentu mulai gelisah ketika publik menyalakan lampu.
Saya melihat MBG hari ini memiliki kemiripan historis dengan awal peluncuran Program Dana Desa beberapa tahun lalu. Saat Dana Desa mulai digelontorkan, negara memiliki niat mulia membangun desa dan mempercepat pemerataan ekonomi. Namun apa yang terjadi?
Banyak kepala desa akhirnya “khilaf.” Banyak yang tergoda oleh derasnya aliran uang negara. Tidak sedikit yang akhirnya terseret kasus hukum, diperiksa aparat penegak hukum, bahkan masuk penjara.
Karena uang negara memang punya daya magis. Ia mampu mengubah aktivis menjadi calo. Mengubah idealisme menjadi invoice. Mengubah pengabdian menjadi paket perjalanan dinas plus upgrade kendaraan.
Apakah Dana Desa salah? Tidak.
Yang bermasalah adalah mentalitas pengelolanya.
Demikian pula MBG. Programnya sangat baik. Bahkan sangat revolusioner. Program ini menyentuh masa depan generasi bangsa. Ini bukan sekadar proyek makan siang. Ini investasi peradaban.
Tetapi program sebesar ini akan menjadi bom waktu apabila pengawasannya lemah, transparansinya rendah, dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih mencintai profit dibanding keselamatan anak-anak Indonesia.
Karena di era sekarang, kemunafikan tampil jauh lebih modern.
Caption media sosialnya tentang rakyat kecil.
Tetapi proposal anggarannya membuat rakyat kecil menangis.
Bicaranya pengabdian.
Tetapi hidupnya dibiayai markup.
Pakai jargon gotong royong.
Tetapi rekeningnya tumbuh sendiri seperti tanaman hidroponik.
Karena itu saya menilai keberadaan Sekber harus diperkuat, didukung, dan diperluas secara nasional.
Media, masyarakat sipil, akademisi, aktivis, hingga aparat penegak hukum harus membangun satu ekosistem pengawasan kolektif. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pelaksanaan MBG.
Jika ada dapur MBG yang bermain curang, bongkar.
Jika ada pengadaan bahan pangan yang dimark-up, usut.
Jika ada indikasi monopoli, ungkap.
Jika ada praktik jual beli titik SPPG, sikat.
Dan jangan takut siapapun pemilik dapurnya.
Walaupun pejabat.
Walaupun orang berpengaruh.
Walaupun memiliki jejaring kekuasaan.
Karena hukum tidak boleh kalah oleh jabatan, foto kedekatan politik, ataupun grup WhatsApp elite. Negara ini tidak boleh berubah menjadi marketplace kekuasaan, tempat proyek diperdagangkan seperti flash sale tengah malam.
Sebab ketika kita berani membersihkan MBG dari praktik kotor, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan program Presiden sendiri.
Kita jangan sampai mengulangi kutukan klasik bangsa ini: programnya mulia, tetapi dirusak oleh mental maling berdasi yang terlalu lama dipelihara sistem.
Hari ini publik sedang menaruh harapan besar pada MBG. Jangan biarkan harapan itu berubah menjadi kemarahan sosial akibat pembiaran terhadap praktik-praktik culas.
Karena sekali rakyat kehilangan kepercayaan, maka yang runtuh bukan hanya program makan gratis.
Yang runtuh adalah legitimasi moral negara.
Saya percaya Presiden Prabowo memiliki niat besar membangun generasi unggul Indonesia melalui MBG. Tetapi niat besar membutuhkan pengawalan besar.
Dan pengawalan besar tidak cukup hanya dengan baliho raksasa, jargon patriotik, atau seremoni penuh tepuk tangan.
Pengawalan besar membutuhkan keberanian membongkar borok, walaupun baunya membuat ruang-ruang nyaman kekuasaan mendadak sesak napas.
Karena dalam negara demokrasi modern, loyalitas tertinggi bukan kepada individu, melainkan kepada kepentingan rakyat dan keselamatan bangsa.
Maka mereka yang mengawasi MBG sejatinya bukan sedang melawan pemerintah.
Mereka sedang menjaga negara.
Dan sejarah selalu mencatat: bangsa besar tidak hancur karena kritik, tetapi karena terlalu lama memelihara kebusukan lalu menyebutnya “kebiasaan.”
Sebab ketika korupsi mulai dianggap lumrah, permainan proyek dianggap tradisi, dan manipulasi dianggap kecerdikan, maka sesungguhnya yang sedang sekarat bukan hanya sistem pemerintahan tetapi nurani kebangsaan kita sendiri.
