JAKARTA — Transformasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kembali menuai sorotan. Center for Budget Analysis (CBA) menilai pembenahan perusahaan pelat merah tersebut tidak cukup berhenti pada perubahan struktur dan jargon transformasi.
CBA justru mendesak Direktur Utama Telkom, Nanang Hendarno, mengambil langkah lebih drastis dengan mengevaluasi posisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arthur Angelo Syailendra serta Direktur Human Capital Management Willy Saelan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, bahkan meminta manajemen tidak ragu melakukan pergantian apabila kedua pejabat tersebut dinilai tidak mampu mendukung arah baru Telkom.
Menurut CBA, persoalan Telkom bukan semata soal struktur organisasi, melainkan siapa yang menjalankan struktur tersebut dan seberapa efektif kebijakan yang mereka hasilkan.
Streamlining Jangan Berubah Menjadi Sekadar Bongkar-Pasang
CBA mempertanyakan pelaksanaan program streamlining anak usaha Telkom yang menjadi bagian dari transformasi dari operating holding menuju strategic holding melalui skema HoldCo-OpCo.
Menurut Uchok, efisiensi tidak boleh diterjemahkan secara sederhana menjadi aksi likuidasi, merger atau divestasi perusahaan yang dianggap tidak produktif.
Setiap keputusan, kata dia, harus terlebih dahulu melewati kajian menyeluruh mengenai kondisi keuangan, prospek usaha, aset, kewajiban, kontribusi strategis dan potensi pemulihan perusahaan.
”Jangan asal-asalan. Ikuti secara ketat arahan Presiden Prabowo: jangan sekadar melakukan likuidasi, tetapi pastikan secara matang berbasis data bahwa perusahaan tersebut memang terbukti tidak menguntungkan atau benar-benar dorman,” kata Uchok dalam keterangannya kepada awak media, Kamis, 8 Oktober.
CBA menilai, jika streamlining hanya berujung pada bongkar-pasang anak usaha tanpa transparansi mengenai alasan bisnis dan proyeksi manfaatnya, maka transformasi tersebut berpotensi kehilangan substansi.
Pensiun Dini, Rekrutmen Baru: Efisiensi atau Kontradiksi?
Sorotan berikutnya diarahkan kepada kebijakan Human Capital Management yang berada di bawah Willy Saelan.
CBA mempertanyakan arah kebijakan SDM Telkom yang di satu sisi mendorong program pensiun dini, tetapi di sisi lain melakukan perekrutan tenaga profesional (prohire), termasuk dari perusahaan kompetitor.
Bagi CBA, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik dan karyawan.
Jika perusahaan sedang melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah pegawai, mengapa pada saat bersamaan diperlukan perekrutan baru?
”Problemnya bukan sekadar siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Yang harus dijelaskan adalah desain besarnya. Jangan sampai karyawan lama diminta pergi atas nama efisiensi, sementara posisi yang sama atau serupa kemudian diisi orang baru dengan biaya yang berbeda,” kritik Uchok.
CBA juga menilai pendekatan pengelolaan SDM Telkom tidak bisa begitu saja disamakan dengan perusahaan swasta multinasional.
Telkom, menurut CBA, memiliki karakter sebagai BUMN strategis dengan jumlah karyawan, struktur organisasi, sejarah korporasi, serta tanggung jawab publik yang jauh lebih kompleks.
Karena itu, kebijakan SDM dinilai harus memperhitungkan bukan hanya neraca perusahaan, tetapi juga dampak sosial dan psikologis terhadap ribuan pekerja.
Ketika Karyawan Mulai Bersuara
Kritik CBA semakin keras karena munculnya dinamika hubungan antara manajemen dan karyawan.
Uchok menyebut Serikat Karyawan Telkom Indonesia (Sekar Telkom) telah melakukan aksi dan audiensi dengan sejumlah pimpinan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta pimpinan Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini dan Andre Rosiade.
Bagi CBA, munculnya aksi karyawan merupakan sinyal yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan biasa.
”Kalau aspirasi karyawan sampai harus dibawa keluar perusahaan dan masuk ke ruang politik parlemen, berarti ada persoalan komunikasi dan manajemen internal yang harus dijawab secara serius,” ujar Uchok.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar apakah program transformasi Telkom berjalan, melainkan apakah transformasi tersebut berjalan dengan melibatkan manusia yang menjalankannya atau justru dengan mengorbankan mereka?
CBA: Jangan Ada Zona Nyaman di Tubuh Telkom
CBA meminta Nanang Hendarno tidak terjebak dalam kompromi internal ketika melakukan pembenahan.
Menurut Uchok, pergantian kepemimpinan semestinya diikuti evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang menjalankan kebijakan strategis perusahaan.
CBA menilai mempertahankan pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan arah transformasi hanya akan menciptakan zona nyaman baru di tubuh perusahaan.
”Kalau memang ada pejabat yang kinerjanya tidak memenuhi ekspektasi, jangan dipertahankan hanya karena pertimbangan kedekatan atau sejarah organisasi. Perusahaan negara bukan tempat mempertahankan kursi, tetapi tempat mempertanggungjawabkan kinerja,” tegas Uchok.
CBA bahkan mendesak pemegang saham pengendali turun tangan apabila evaluasi internal tidak menghasilkan perubahan.
Jika diperlukan, CBA meminta digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengevaluasi dan, apabila terdapat dasar yang memadai, mengganti jajaran direksi yang dinilai menghambat agenda transformasi.
Dan jika program efisiensi mengorbankan karyawan, anak usaha dibongkar tanpa penjelasan yang memadai, sementara tenaga baru terus direkrut, publik berhak bertanya:
Efisiensi untuk siapa, transformasi untuk siapa, dan siapa yang sebenarnya menikmati hasilnya?
Sayangnya hingga berita ini diturunkan pihak Telkom belum memberikan keterangannya..Redaksi selalu membuka ruang untuk hak jawab.
“Efisiensi Telkom” Dipertanyakan: CBA Desak Arthur Angelo-Willy Saelan Dievaluasi
