JAKARTA — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (FPMS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (23/04/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada pimpinan partai agar segera menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas berinisial I alias Tonal.
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh oknum tersebut terhadap korban berinisial M. Mereka menilai, perbuatan itu tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencoreng kehormatan serta marwah partai di mata publik.
Koordinator aksi, Amzulian Rifa’i, menegaskan bahwa DPP Partai Golkar tidak boleh bersikap pasif terhadap dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh kadernya.
“Kami menuntut DPP Partai Golkar untuk segera mengambil langkah konkret, memeriksa secara menyeluruh, menyidangkan dalam forum etik partai, dan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian terhadap oknum tersebut. Ini penting untuk menjaga marwah partai di mata publik,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa korban telah menempuh jalur internal partai secara berjenjang, mulai dari tingkat DPD II hingga DPD I, bahkan laporan telah disampaikan ke DPP sejak 23 Januari 2026. Namun hingga kini, mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dinilai belum dijalankan secara maksimal.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Temi Atransyah, menyampaikan bahwa aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa asal Sumatera Selatan serta simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tindakan tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi.
“Perilaku mengirimkan foto tidak senonoh kepada korban adalah tindakan yang sangat memalukan dan tidak mencerminkan seorang wakil rakyat. DPRD seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan justru menjadi predator terhadap rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, massa aksi mendesak agar DPP Partai Golkar segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan nama baik partai dari tindakan oknum yang dinilai telah mencederai kepercayaan publik. Mereka menilai, penanganan cepat dan tegas sangat diperlukan guna menjaga integritas institusi politik.
FPMS juga memberikan ultimatum tegas kepada DPP Partai Golkar. Mereka menyatakan bahwa apabila dalam waktu satu minggu ke depan tidak ada tindakan konkret dari partai, maka mereka akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami beri waktu satu minggu. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Amzulian.
Hingga aksi berakhir, massa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan kasus tersebut. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai ada kepastian dan keadilan bagi korban, serta tindakan tegas terhadap oknum yang diduga melakukan perbuatan tercela tersebut.
