JAKARTA — Analis Strategi Institut Fauzan Luthsa mengkritisi narasi pembelaan pemerintah atas keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), khususnya pernyataan-pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN yang juga Ketua Bidang Penanggulangan Bencana MUI Nusron Wahid pascapertemuan di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).
Menurut Fauzan, Nusron secara konsisten menggunakan tiga frasa yang sama setiap kali desakan mundur menguat: ikhtiar, maslahat, dan pintu keluar sudah disiapkan. “Ketiganya terdengar seperti argumen. Tidak satu pun bisa diverifikasi,” ujarnya, Jumat (6/3).
Fauzan menilai klaim bahwa BoP adalah “satu-satunya meja perundingan yang masih aktif” bukan argumen geopolitik, melainkan pengakuan kelemahan yang dibungkus sebagai kebijaksanaan.
“Jika satu-satunya alasan Indonesia bertahan adalah ketiadaan pilihan lain — bukan karena Indonesia punya pengaruh nyata di dalamnya — maka yang disebut ikhtiar itu bukan strategi. Itu pasrah dengan diksi yang lebih terhormat,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa BoP adalah forum yang didesain, diketuai, dan dikendalikan Washington. Trump bahkan disebut chairman for life dalam charter-nya. Dalam pandangan Fauzan, Indonesia hadir di sana bukan sebagai aktor yang membentuk agenda, melainkan sebagai peserta yang memberi forum itu legitimasi di mata dunia Islam.
“Negara Muslim terbesar dunia duduk di meja Trump, dan itu sendiri sudah cukup berguna bagi Washington tanpa Indonesia perlu bicara apapun,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan tawaran 8.000 personel pasukan stabilisasi yang hingga kini belum terealisasi tanpa kejelasan mandat, rantai komando, maupun mekanisme akuntabilitas. Dalam geopolitik militer, ia menegaskan, pasukan tanpa mandat yang jelas bukan aset tawar. “Mereka adalah risiko yang belum dibayar,” katanya.
Kritikan semakin tajam ketika menyoroti konteks pasca serangan AS-Israel ke Iran. Ketika BoP tidak mampu mencegah eskalasi militer terbesar di kawasan dalam beberapa dekade — bahkan tidak mengeluarkan pernyataan kolektif — argumen “forum ini satu-satunya yang aktif” seharusnya runtuh dengan sendirinya.
Namun pemerintah memilih framing on hold, seolah forum sedang jeda, bukan sedang membuktikan ketidakrelevannya di saat paling dibutuhkan.
Terkait tiga kondisi mundur yang dijanjikan Nusron — jika BoP tidak bermanfaat bagi Palestina, bertentangan dengan kepentingan nasional, atau hanya jadi alat legitimasi eskalasi — Fauzan menilai tidak ada indikator maupun mekanisme evaluasi yang ditetapkan.
“Setelah serangan ke Iran, ketiga kondisi itu bisa dengan mudah dianggap sudah terpenuhi. Indonesia masih di sana,” ujarnya.
Ia menyebut peran Nusron dalam isu ini lebih banyak berfungsi sebagai bemper politik — membuat keputusan yang sudah dibuat terasa seperti belum final, sehingga publik terfokus pada perdebatan kapan mundur, bukan pada pertanyaan yang lebih mendasar.
“Sejak bergabung Januari 2026, apa konkretnya yang sudah dicapai Indonesia di dalam BoP? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Dan karena pertanyaan itu berbahaya, distraksi harus terus diproduksi,” tegasnya.
Fauzan menegaskan kritiknya bukan soal apakah diplomasi pragmatis itu salah. Dalam situasi yang tidak ideal, pilihan memang sering terbatas. Tapi pragmatisme yang jujur mengakui keterbatasannya — tidak mengklaim punya leverage yang tidak ada, tidak menjanjikan pintu keluar tanpa parameter, dan tidak menyebut kehadiran pasif sebagai perjuangan aktif.
“Yang dilakukan Nusron berbeda. Itu bukan diplomasi. Itu manajemen persepsi,” katanya.
Selama publik bisa dialihkan ke perdebatan soal kapan mundur, Fauzan menilai pertanyaan yang lebih penting tidak akan pernah terjawab: mengapa Indonesia masuk sejak awal tanpa peta jalan yang jelas, tanpa koordinasi OKI yang transparan, dan tanpa satu pun pencapaian konkret yang bisa ditunjukkan sekarang. ***
