JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar.
“Saya setuju dan mendukung BGN men-suspend SPPG yang mengurangi manfaat, bukan itu saja, saya juga mendukung BGN men-suspend SPPG yang tidak memiliki IPAL dan tidak sesuai standar,” kata Irma, Sabtu (25/4/2026).
Selain itu, Irma mendesak BGN mengambil tindakan tegas terhadap koordinator wilayah (korwil) yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan. Ia menilai keberadaan korwil yang tidak profesional menjadi faktor utama tetap beroperasinya SPPG bermasalah.
“Saya minta BGN untuk memberhentikan korwil BGN yang main-main dengan SPPG, melindungi SPPG yang tidak berkualitas tapi mau nyogok mereka,” ujarnya.
Irma menegaskan praktik semacam itu masih banyak ditemukan di lapangan. Menurut dia, oknum korwil menjadi penyebab dapur MBG yang tidak memenuhi standar tetap berjalan.
“Korwil-korwil yang seperti ini banyak dan saya minta BGN tidak hanya beri sanksi tapi pecat jika main-main mata dengan SPPG yang tidak standar, tidak punya IPAL, dan mengurangi manfaat,” tuturnya.
Ia menilai, meski masih banyak SPPG yang telah berjalan sesuai ketentuan, keberadaan dapur yang tidak patuh standar tetap menjadi persoalan serius. Irma menduga adanya praktik kolusi antara pengelola SPPG dengan korwil setempat.
“Pertanyaannya kenapa yang nakal dan tidak sesuai standar bisa operasional? Ya karena main mata dengan korwilnya. Sederhana kan? Maka saya apresiasi BGN yang mulai berbenah dan mensuspend SPPG yang nakal-nakal tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan bahwa sekitar 1.700 SPPG telah dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan. Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan adanya pengurangan porsi dalam pelaksanaan program MBG.
“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan,” kata Aris kepada wartawan dalam agenda APPMBGI National Summit di Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2025) lalu.
Langkah penghentian sementara ini disebut sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penataan ulang agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. (tik/dim)
