JAKARTA — Aksi unjuk rasa Front Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (FPMS) di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (23/04/2026), diwarnai momen haru ketika ayah korban dugaan tindak pidana pornografi turut hadir dan menyampaikan langsung permohonannya kepada pimpinan partai.
Ayah korban diketahui datang jauh dari Desa Babat, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Ia menempuh perjalanan selama dua hari dua malam dengan segala keterbatasan biaya dan kondisi fisik demi mencari keadilan atas kasus yang menimpa anaknya.
Dengan suara bergetar, ia menyampaikan kekecewaannya karena hingga saat ini, atau sekitar delapan bulan sejak kasus tersebut mencuat, belum ada kepastian maupun tindakan tegas dari pihak partai terhadap oknum anggota DPRD berinisial I alias Tonal yang diduga terlibat.
“Saya datang jauh-jauh ke sini hanya ingin keadilan untuk anak saya. Sudah delapan bulan kami menunggu, tapi belum ada kepastian. Seolah-olah partai abai dengan penderitaan kami,” ungkapnya di hadapan massa aksi.
Dalam kesempatan itu, ia juga secara langsung memohon kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia agar turun tangan dan memberikan keadilan atas kasus yang dialami anaknya.
“Saya ini pemilih dan simpatisan Golkar. Saya sangat kecewa. Saya mohon, tolong bantu kami, berikan keadilan untuk anak saya,” lanjutnya dengan penuh harap.
Kehadiran ayah korban menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Para mahasiswa yang tergabung dalam FPMS menyatakan solidaritas penuh dan menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Koordinator aksi, Amzulian Rifa’i, menilai bahwa lambannya respons dari DPP Partai Golkar mencederai rasa keadilan, khususnya bagi korban dan keluarganya.
“Ini bukan sekadar isu politik, ini soal kemanusiaan. Ketika seorang ayah harus menempuh perjalanan dua hari dua malam hanya untuk meminta keadilan, itu artinya ada yang tidak beres dalam penanganan kasus ini,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Temi Atransyah, kembali menegaskan tuntutan agar DPP segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemeriksaan, sidang etik, hingga pemberhentian terhadap oknum yang bersangkutan.
Massa aksi menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan resmi dari DPP Partai Golkar. Mereka juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai sangat bergantung pada keberanian dalam menindak kader yang diduga melakukan perbuatan tercela.
