JAKARTA – Dua nama yang disorot publik dalam tiga minggu terakhir terkait jabatan komisaris yang dinilai kurang kompeten di sebuah perusahaan. Keduanya itu tak lain, Mufli Ananda dan Ginka Febriyanti. Mufli lebih dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.
Sementara untuk Ginka ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Retail. Ginka diketahui pernah menjadi relawan pendukung Prabowo-Gibran bernama BISON (Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodai, merespons banyaknya kritik dan tanda tanya dari publik mengenai peran serta fungsi komisaris. Apalagi belakangan sejumlah individu yang diangkat menjadi komisaris berasal dari orang-orang dekat pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, posisi komisaris di sebuah perusahaan bertindak sebagai pengawas. Mereka juga bersikap mewakili kepentingan para pemilik saham. Dalam konteks BUMN, kata Qodari, pemilik saham merupakan negara.
“Nah, karena (pemilik saham) adalah negara maka didelegasikan lah kepada komisaris (untuk pengawasannya),” ungkap Qodari, Sabtu, 4 Juli.
Qodari pun mengaku juga pernah menjadi Komisaris di Pertamina Hulu Energi. Ia mengatakan, selama menjabat posisi itu, mantan pemilik lembaga survei tersebut juga bertugas membantu Pertamina untuk bisa melihat alternatif solusi.
“Karena kami datang dari latar belakang yang berbeda. Sehingga ada persepsi baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita ditempatkan jadi komisaris,” tutur dia.
Ketika ditanyakan kepada Qodari, kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang komisaris, ia menjawab dua hal. “Pertama, komisaris pasti memiliki akal sehat dan kedua, niat baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, siapapun yang telah ditunjuk menjadi komisaris diyakini telah memiliki pengalaman-pengalaman di bidang organisasi, swasta dan sektor pemerintahan.
Berdasarkan penelusuran, asisten pribadi dari Raffi Ahmad tidak pernah berorganisasi. Pendidikan terakhir yang dicapai Mufli merupakan D3. Dan Ginka disorot karena memiliki rekam jejak organisasi tim pemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 lalu dan aktif sebagai relawan tim pemenangan Jokowi-Makruf Amin.
Qodari menegaskan semua pengalaman yang dimiliki para komisaris bisa dimanfaatkan dan menambah perspektif baru dalam pengawasan.
“Semua pengalaman itu dapat dimanfaatkan untuk bisa memberikan perspektif dan pengawasan kepada BUMN,” tutur dia.
Bos Danantara Dony Oskaria, saat ditanyakan perihal kontroversi posisi komisaris di berbagai BUMN enggan mengomentarinya. Dia hanya menekankan tentang langkah manajerial apa yang tengah dilakukan untuk perbaikan BUMN ke depan melalui Danantara. Dony lebih mengedepankan pemangkasan jumlah BUMN yang sebelumnya melebihi 1.000 entitas akan berkurang menjadi hanya 250 perusahaan.
“Kita melihat dengan semangat optimisme bahwa ini pasti kita lakukan dengan sesuatu yang baik,” tutur dia.







