JAKARTA – Perkembangan baru muncul dalam penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor yang berkaitan dengan Blue Ray Cargo dan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Munculnya informasi mengenai penyesuaian administrasi terhadap satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, memunculkan dorongan agar penjelasan resmi segera disampaikan kepada publik.
Kontainer tersebut sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah dilakukan penggeledahan dan dikaitkan dengan jaringan operasional Blue Ray Cargo.
Dalam sejumlah pemberitaan awal, kontainer itu juga disebut memiliki keterkaitan dengan dugaan barang larangan dan/atau pembatasan impor (lartas).
Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, disebut terdapat penyesuaian atau koreksi administrasi dalam berita acara terkait identifikasi hubungan kontainer tersebut dengan perkara utama yang tengah diproses oleh KPK.
Hingga kini belum terdapat penjelasan resmi mengenai substansi perubahan administrasi tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah penyesuaian tersebut berdampak pada konstruksi penyidikan, keterkaitan kontainer dengan perkara utama, atau hanya sebatas aspek teknis administratif.
Analis kontra intelijen dan hukum kepabeanan, R. Gautama Wiranegara, menilai perubahan administrasi dalam proses penyidikan bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum acara pidana.
Menurutnya, penyesuaian dapat terjadi apabila penyidik menemukan fakta baru, kesalahan identifikasi awal, maupun kebutuhan sinkronisasi dokumen selama proses berjalan.
“Dalam praktik penyidikan, penyesuaian administrasi dapat terjadi apabila ditemukan fakta baru, kekeliruan identifikasi, atau kebutuhan sinkronisasi dokumen. Itu bukan sesuatu yang abnormal,” ujar Gautama, Sabtu 23/5.
Namun ia menilai persoalan muncul ketika informasi awal lebih dulu membentuk persepsi publik, sementara perkembangan berikutnya tidak memperoleh ruang penjelasan yang setara.
“Di ruang publik, yang paling diingat biasanya headline pertama. Ketika kemudian ada koreksi, revisi, atau penyesuaian administrasi, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama,” katanya.
Gautama menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena narrative contamination, yakni situasi ketika opini publik sudah terbentuk berdasarkan konstruksi awal yang belum tentu sama dengan hasil pembuktian akhir.
Menurutnya, klarifikasi resmi menjadi penting agar tidak muncul persepsi yang menyesatkan terhadap pihak-pihak yang secara hukum belum terbukti melakukan tindak pidana.
Status Barang Impor Harus Dibuktikan Secara Teknis dan Administratif
Kontainer yang menjadi perhatian sebelumnya disebut berisi barang yang diduga berkaitan dengan kategori lartas. Namun dari dokumen packing list yang sempat beredar, isi muatan disebut didominasi komponen kendaraan bermotor seperti rear shock absorber, disc brake, brake pump repair kit, exhaust pipe, sprocket set, hingga handle grip.
Barang-barang tersebut secara umum masuk dalam kelompok suku cadang kendaraan roda dua yang menggunakan klasifikasi perdagangan internasional HS Code 8714.
Menurut Gautama, penetapan status lartas tidak otomatis didasarkan pada nama barang semata.
“Yang menentukan bukan sekadar nama barangnya, tetapi regulasi teknisnya. Apakah barang bekas, wajib SNI, memerlukan persetujuan impor tertentu, atau ada syarat administrasi lain. Semua itu harus dibuktikan secara teknis dan administratif,” jelasnya.
Ia menambahkan penggunaan istilah seperti cargo lartas, terafiliasi, maupun jaringan impor ilegal perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak membentuk stigma terhadap pihak yang status hukumnya belum dipastikan.
Transparansi Dinilai Penting untuk Menjaga Kredibilitas Penyidikan
Gautama menilai perkara Blue Ray Cargo telah berkembang menjadi kasus besar karena tidak hanya menyentuh aspek impor barang, tetapi juga dugaan pengondisian jalur pemeriksaan, rule set targeting, serta potensi kebocoran sistem pengawasan impor. Menurutnya, disiplin komunikasi publik menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
“Penegakan hukum yang profesional bukan hanya berani mengumumkan penyitaan atau penggeledahan. Tetapi juga berani menjelaskan ketika terdapat perkembangan, koreksi, atau perubahan konstruksi administrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi justru dapat memperkuat legitimasi proses hukum.
“Dalam perkara besar, kesalahan paling berbahaya bukan hanya salah menangkap orang. Tetapi membiarkan publik percaya pada konstruksi yang ternyata telah berubah atau belum sepenuhnya terbukti,” kata Gautama.
Dorongan transparansi ini dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan perkara dan tidak terbentuk persepsi yang keliru sebelum seluruh proses pembuktian selesai.
