Pernyataan Resmi:
Benny N.A Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik
Eksekutif Nasional AKKI
LAMPUNG – Peristiwa intimidasi terhadap wartawan di ruang publik hukum seperti pengadilan bukan sekadar insiden biasa ini adalah alarm keras, nyaring, dan memalukan bagi kualitas demokrasi kita. Apa yang terjadi dalam kasus yang melibatkan saudari Robiatul Adawiyah dan pihak yang diduga kerabatnya mencerminkan satu hal yang sangat telanjang: krisis etika kekuasaan yang sudah masuk fase kronis, disertai gejala “amnesia politik stadium lanjut”.
Pertama, saya sangat menyayangkan bahkan bisa dikatakan geram terhadap sikap seorang anggota legislatif yang alergi terhadap media. Dalam demokrasi yang sehat, media adalah cermin, bukan ancaman. Tapi tampaknya, ada yang tidak siap bercermin karena takut melihat refleksi dirinya sendiri. Maka pertanyaannya saya sederhanakan: kalau tidak siap ditanya, tidak siap diawasi, dan tidak siap dikritik lalu untuk apa menjadi pejabat publik? Serius, untuk apa? Jangan jadi anggota dewan. Jangan hadir di ruang publik seperti pengadilan. Politik bukan panggung sandiwara yang hanya ingin tepuk tangan tanpa mau menerima pertanyaan. Itu bukan kenegarawanan, itu mentalitas “ingin berkuasa tapi anti realitas”.
Kita sedang menyaksikan fenomena klasik yang sudah terlalu sering diputar ulang seperti sinetron murahan: saat kampanye, senyum dibagikan seperti selebaran, rakyat dipeluk seolah keluarga sendiri, janji ditabur seperti confetti. Namun setelah kursi empuk didapat, publik justru dianggap noise. Ini yang saya sebut sebagai “post-election amnesia syndrome” lupa total bahwa kekuasaan itu bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman rakyat yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Atau jangan-jangan, publik memang perlu lebih jujur bertanya: mandat itu lahir dari kepercayaan atau dari “investasi politik” yang harus balik modal? Jika iya, maka wajar jika yang muncul bukan pelayanan, tapi defensif dan kepanikan saat disorot.
Kedua, saya mengecam dengan nada setinggi-tingginya tindakan intimidatif dari perempuan yang diduga kerabat tersebut. Ini bukan sekadar tidak sopan ini adalah bentuk arogansi sipil yang primitif, anti-demokrasi, dan mencederai akal sehat publik. Mengancam wartawan yang sedang bekerja? Dengan nada intimidatif? Dengan sentuhan fisik? Saya ulangi dengan sangat lugas: emangnya siapa Anda? Ini bukan kerajaan, ini negara hukum. Tidak ada ruang bagi mentalitas “saya dekat siapa” lalu merasa bisa bertindak semaunya. Itu bukan power, itu ilusi kuasa yang memalukan.
Kalau tidak mau diliput, kalau tidak siap dengan kamera dan pertanyaan, ada opsi paling sederhana dan paling waras: diam di rumah. Tidak perlu datang ke pengadilan sebuah ruang publik yang dari sananya memang penuh wartawan. Jangan masuk ke arena yang terang benderang, lalu marah karena merasa disorot. Itu seperti masuk ke kolam lalu protes kenapa basah. Absurd.
Lebih jauh, kehadiran di pengadilan bukan ruang privat yang bisa diatur sesuka hati. Itu adalah panggung transparansi. Wartawan hadir bukan untuk “mengganggu kenyamanan elite”, tetapi menjalankan fungsi demokrasi: memastikan tidak ada kekuasaan yang bergerak tanpa pengawasan. Jika fungsi ini dianggap ancaman, maka yang bermasalah bukan wartawannya tetapi mentalitas kekuasaan yang belum selesai dengan feodalisme.
Peristiwa ini harus menjadi tamparan keras, terutama bagi partai politik dan seluruh ekosistem kekuasaan. Jangan terus memproduksi figur publik yang gagah di baliho tapi rapuh di hadapan pertanyaan. Kita tidak butuh pejabat yang hanya kuat di pencitraan digital tapi “error 404” saat diuji realitas. Demokrasi tidak butuh aktor, tapi pemimpin yang tahan kritik, tahan tekanan, dan tidak panik ketika transparansi datang mengetuk.
Saya tegaskan: intimidasi terhadap pers adalah kemunduran yang vulgar. Dan sikap anti-transparansi adalah bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap semangat reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Sudah saatnya kita berhenti memelihara mentalitas “elite baperan” yang anti disentuh kritik, dan mulai bertransformasi menjadi pelayan publik yang benar-benar siap diaudit bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan intelektual.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling sering tersenyum saat kampanye tetapi siapa yang paling bertanggung jawab saat diuji.
Dan hari ini, publik bukan hanya menonton. Publik sedang menilai, mengingat, dan pada waktunya menghakimi secara demokratis.
