Lampung Barat – Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M didampingi sejumlah perangkat daerah setempat melakukan pemaparan capaian kinerja dan evaluasi triwulan IV sebagai kepala daerah periode Oktober sampai dengan Desember 2023 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Jum’at (1/12/2023).
Terdapat 10 aspek yang dipaparkan Nukman pada evaluasi kinerja triwulan IV tersebut, di antaranya aspek kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan aspek pengangguran.
Pemaparan itu disamping melaporkan progres capaian kinerja, sekaligus menindaklanjuti catatan-catatan dari evaluator pada saat evaluasi capaian kinerja Triwulan III, pada tanggal 15 September 2023 dan assistensi pada tanggal 25 November 2023.
Dalam aspek kesehatan, Nukman menyampaikan jika dokter spesialis dan kelengkapan Sarpras pada rumah sakit terus
mengalami kenaikan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2023 jumlah Dokter spesialis bertambah 2 orang yaitu spesialis Objin dan Spesialis Gizi Klinik, namun ada 1 Dokter spesialis yang mutasi yaitu spesialis
bedah mulut.
Nukman pun mengatakan, Kabupaten Lampung Barat saat ini masih kekurangan tiga jenis spesialis, di antaranya spesialis syaraf, fisioterapi dan rehabilitasi
serta bedah mulut. Dalam pemenuhan sarpras Rumah Sakit, untuk Gedung bertambah sebanyak dua unit, peralatan medik sebanyak 98 unit, peralatan penunjang
sebanyak 32 unit dan peralatan kantor sebanyak 203 Unit dari Tahun sebelumnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya mengajukan usulan
ke Kementerian Kesehatan, mengajukan tugas belajar dokter, berkoordinasi dengan organisasi profesi serta penambahan sarana dan prasarana yang tentunya akan berdampak pada bertambahnya pelayanan yang diberikan.
Sementara upaya yang akan dilakukan antara lain melaksanakan program PGDS Kemenkes RI, Kontrak BLUD, MoU dengan pusat pendidikan Dokter Spesialis, tugas belajar, pengembangan gedung Hemodialisa, Pengembangan Bank Darah Rumah sakit serta melengkapi kebutuhan alat kesehatan.
FgKemudian pada aspek stunting, Nukman menuturkan jumlah balita dengan kasus stunting pada agustus 2023 sebanyak
888 orang dan telah turun menjadi 588 orang pada oktober 2023.
Sedangkan, prevalensi kasus stunting agustus 2023 sebesar 5,77% dan pada oktober 2023 turun sebesar 3,19%.
Sementara dalam aspek layanan publik, jika dilihat dari data pada tahun 2023 terdapat 7 perangkat daerah dengan layanan publik yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan jumlah total layanan sebanyak 70 Layanan.
“Saat ini pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) pada tahun 2023 sebesar 79,80 Point naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 79,23 Point,” kata Nukman.
Aspek keempat yakni kemiskinan ekstrem, Nukman menyebut menurut data tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 10.410 jiwa atau sebesar 3,37% mengalami
penurunan dari tahun 2021 sebesar 14.540 jiwa dari total penduduk Miskin.
Aspek kelima inflasi, kata Nukman sampai dengan November minggu ke-3 indeks perkembangan harga melalui 4 Komoditas yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan beras sebesar 2,8%.
“Angka tersebut memberikan kontribusi terhadap inflasi Provinsi Lampung, di mana sampai dengan bulan Oktober 2023 inflasi di Provinsi Lampung Sebesar 3,06%, sedangkan untuk Inflasi Nasional sampai dengan Oktober 2023 sebesar 2,56% sesuai dengan perhitungan dari BPS,” kata Nukman.
Aspek keenam yakni BUMD, Nukman menjelaskan terdapat 4 BUMD di Lampung Barat, dengan BUMD yang sehat
berjumlah 2 dan yang tidak sehat berjumlah 1 BUMD yaitu PD. Pesagi Mandiri Perkasa dan dengan Status Kurang Sehat Sebanyak 1 BUMD yaitu Perumda Air Minum Limau Kunci.
“Adapun penetapan status tidak sehat dari kedua BUMD tersebut disebabkan oleh tidak adanya deviden dan tidak adanya kepengurusan untuk PD. Pesagi Mandiri Perkasa sedangkan untuk Perumda Air Minum Limau Kunci dikarenakan masih adanya piutang di lapangan serta masih tingginya beban biaya operasional lainnya sesuai hasil dari evaluasi BPKP Provinsi Lampung,” ujar Nukman.
Namun, Nukman menyatakan telah melakukan upaya terhadap BUMD yang tidak sehat, antara lain dengan menunjuk Plt. Direktur BUMD Pesagi Mandiri Perkasa, melakukan rekomendasi dari Gubernur Lampung.
Sedangkan untuk Perumda Air Minum Limau Kunci upaya yang dilakukan antara lain penagihan yang dilakukan secara intensif, Efisiensi biaya operasional lainnya, percepatan peningkatan SDM, Restrukturisasi Internal serta Melakukan pengawasan.
Sedangkan aspek ketujuh, yakni penyerapan anggaran. Nukman mengatakan realisasi anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini telah terserap mencapai 78,53%.
“Dapat kami sampaikan bahwa untuk realisasi APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar 798 Milyar Lebih atau sebesar 78,53 persen,” ungkap Nukman.
Kemudian aspek kedelapan, terkait realisasi pelayanan perizinan dan non
perizinan, Nukman mengutarakan dalam proses pengurusannya sudah dipercepat, baik untuk yang prosesnya secara OSS RBA atau secara SICANTIK Cloud.
Untuk realisasi Layanan Perizinan OSS RBA mengalami kenaikan sebesar 2.230 Perizinan dari tahun sebelumnya sampai dengan November 2023 sedangkan untuk SICANTIK Cloud s.d November 2023 turun 41 Perizinan
dari tahun sebelumnya sedangkan untuk SIMBG hanya naik 2 Perizinan.
Aspek selanjutnya yakni kegiatan unggulan, terdapat tiga kegiatan unggulan pada tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain, pemberdayaan UMKM, meningkatknya literasi daerah, dan pengembangan Geopark Kaldera Suoh.
Terakhir aspek ke 10, yakni aspek pengangguran. Berdasarkan surat dari Bupati Lampung Barat terkait pendataan yang
dilakukan oleh tingkat kecamatan terhadap tingkat pengangguran terbuka maka data yang didapatkan sebanyak 4.107 atau sebesar 2,12%.
Nukman menyebut upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran
diantaranya dengan adanya pelatihan-pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan Kapasitas SDM, kemudahan dan kecapatan investasi, memfasilitasi para
pencari kerja serta pembangunan pusat layanan usaha terpadu, gedung promosi IKM, sekolah kopi serta pendampingan dan sertifikasi IKM.
“Sementara upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi pengangguran antara lain penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan kompetensi, meningkatkan akses terhadap modal, informasi dan pasar, serta
memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta,” pungkasnya. (hum/feb)
