Badan Perwakilan Netizen Sebut Monopoli Proyek Norman Joesoef Capai Jumlah 2,45 Miliar Dolar

JAKARTA – Akun warganet bernama Badan Perwakilan Netizen (BPN) mendadak mengungkap dugaan monopoli proyek alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemhan) oleh pengusaha Norman Joesoef.

‎BPN bahkan menunjukkan data penyediaan proyek atau aktivitas yang dikerjakan PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) milik Norman Joesoef.

‎“(Yuk) mengenal siapa Norman Joesoef, calon Wamenhan yang dulu sempat terlibat kasus pembelian 12 pesawat tempur bekas,” ucap BPN dalam postingannya pada Rabu (12/8) malam.

‎Dalam penjelasannya, BPN menyebut dominasi Republikorp dilakukan melalui sejumlah anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi seperti PT Republik Technetronic Nusantara, PT Republik Aero Dirgantara, PT Republik Palindo Marine dan PT Republik Defence. Pada grafik yang ditampilkan, dominasi Republikorp tersebut hampir mencapai 30 persen total jumlah proyek yang ada di Kemhan, TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Atau secara nominal, jumlah proyek yang dipegang Republikorp senilai USD 2,45 miliar dari total proyek alutsista di Kemhan yang berjumlah USD 9,71 miliar.

‎“Republikorp, perusahaan milik Norman Joesoef ini mendominasi kepemilikan tender di Kemhan. Kacau sih kanda Norman Joesoef ini,” sambung dia.

‎Secara detil, misalnya PT Republik Technetronic Nusantara didaulat menjadi penyedia proyek Join National Operations Command (JNOC) Kemhan senilai USD 200 juta. Selanjutnya PT Republik Aero Dirgantara yang memegang proyek Transport Helicopter senilai USD 300 juta dan proyek Aircraft Center senilai USD 450 juta yang dikelola oleh PT Republik Palindo Marine.

‎BPN pun meminta masyarakat ikut mengawasi proyek pengadaan alutsista yang kadung dibocorkan ke ruang publik ini. Sebab, menurutnya, selama ini pertanggungjawaban proyek pengadaan alutsista tidak pernah dilakukan secara transparan.

‎“Jika dokumen tidak beredar, mungkin tak banyak yang tahu kalau Republikorp memegang kendali proyek hampir 30 persen dari total pengadaan alutsista. Publik pun mungkin tak pernah tahu bagaimana pertanggungjawaban pengadaan proyek alutsista yang dibiayai dengan uang negara tersebut,” ucapnya.

‎BPN kemudian menegaskan sikapnya yang menolak Norman Joesoef sebagai calon Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). BPN khawatir nantinya semua proyek alutsista di Kemhan akan menjadi bancakan Republikorp apabila Norman Joesoef benar benar dilantik menjadi Wamenhan.

‎“Kacau sih kalau kanda Norman Joesoef benar-benar dilantik jadi Wamenhan RI. Bisa-bisa proyek di Kemenhan, (semua) yang pegang Republikorp,” tutur dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *