JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian pemerintah yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas Raffi Ahmad. Nilai keseluruhan kontrak pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan penelusuran data tersebut, terdapat delapan paket pekerjaan yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Rinciannya, lima paket pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket pekerjaan di lingkungan KKP pada periode 2025–2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten promosi melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok akun Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran influencer dalam kegiatan pemerintah.
Delapan Paket Pengadaan Influencer Senilai Rp14,69 Miliar
Dari lima paket pengadaan Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024, anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan event attendance atau kehadiran dalam acara, yakni Rp2.521.329.200.
Sementara itu, penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment memiliki nilai kontrak Rp452.698.902.
Pengadaan penayangan Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717 tercatat sebesar Rp205.893.300. Adapun penayangan Instagram Story melalui akun yang sama mencapai Rp575.655.000.
Kemendikbudristek juga mengalokasikan anggaran Rp144.423.600 untuk penayangan konten melalui TikTok @raffinagita1717.
Jika dijumlahkan, lima paket pekerjaan tersebut mencapai Rp3.900.000.002 atau sekitar Rp3,9 miliar.
Namun, porsi pengadaan terbesar justru berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
KKP Anggarkan Rp10,79 Miliar untuk Jasa Influencer
Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, KKP tercatat mengadakan tiga paket pekerjaan melalui PT Rans Animasi Indonesia.
Pada 2025, Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement dengan nilai kontrak Rp3.596.955.000.
Masih pada tahun yang sama, Sekretariat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Selanjutnya, pada 2026, Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total tiga paket pekerjaan di lingkungan KKP mencapai Rp10.796.955.000 atau sekitar Rp10,79 miliar.
Besaran tersebut setara dengan lebih dari 73 persen dari keseluruhan nilai kontrak delapan paket pengadaan yang tercatat atas nama PT Rans Animasi Indonesia.
ICW Ungkap Keterkaitan Kepemilikan Perusahaan dengan Raffi Ahmad
Selain menyoroti nilai kontrak, ICW juga menjelaskan keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Ia juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia serta menjabat sebagai komisaris.
Struktur kepemilikan tersebut menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam penelusuran ICW terhadap pengadaan jasa influencer yang menggunakan anggaran kementerian.
ICW Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
ICW mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh kedua kementerian tersebut. Salah satu sorotan utamanya adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
ICW mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemerintah juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar.
Namun, menurut ICW, di tengah kebijakan efisiensi tersebut, pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah tetap dilakukan.
KKP tercatat mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan total nilai sekitar Rp7,19 miliar. Kemudian, pada 2026, kementerian tersebut kembali mengadakan satu paket jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar.
Jika diakumulasikan, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10.796.955.000 atau sekitar Rp10,79 miliar.
Sorotan ICW menjadi relevan karena pengadaan tersebut berlangsung ketika pemerintah juga mendorong kementerian dan pemerintah daerah melakukan penghematan belanja.
ICW turut mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Pada 2026, pagu Transfer ke Daerah (TKD) disebut turun menjadi Rp693 triliun. Angka tersebut berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
Selain penurunan transfer daerah, ICW menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen TKD melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut, menurut ICW, turut memengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam konteks tersebut, ICW mempertanyakan konsistensi prioritas belanja pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan melakukan penyesuaian transfer anggaran ke daerah. Di sisi lain, pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah tetap berjalan.
Transparansi Pengadaan dan Manfaat Anggaran Publik Dipertanyakan
Penggunaan influencer dalam program pemerintah pada dasarnya dapat menjadi strategi komunikasi publik untuk memperluas jangkauan informasi. Namun, penggunaan anggaran negara tetap harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, mekanisme pengadaan yang sesuai ketentuan, serta hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui dasar penetapan harga, proses pemilihan penyedia, spesifikasi pekerjaan, hingga indikator keberhasilan setiap paket pengadaan.
Terlebih, sejumlah paket secara spesifik berkaitan dengan penayangan konten di akun media sosial dan keterlibatan influencer dalam kegiatan pemerintah.
Karena itu, keterbukaan dokumen kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta laporan hasil pelaksanaan pekerjaan menjadi penting untuk memastikan bahwa belanja tersebut memberikan manfaat nyata.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana efektivitas, urgensi, dan manfaat pengadaan jasa influencer tersebut bagi masyarakat.
ICW telah mengangkat persoalan ini sebagai bagian dari sorotan terhadap tata kelola belanja pemerintah. Selanjutnya, penjelasan dari kementerian terkait dan PT Rans Animasi Indonesia diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses serta pertanggungjawaban pengadaan tersebut.
