JAKARTA – Kebijakan Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang menetapkan pemakaian minimum air sebesar 10 meter kubik (m³) setiap bulan menuai penolakan dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo.
Francine menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama rumah tangga kecil yang konsumsi airnya berada di bawah batas minimum. Menurutnya, penghapusan biaya abonemen tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memberlakukan kewajiban pembayaran atas volume air yang tidak digunakan pelanggan.
“Kami tegas menolak kebijakan minimum pembayaran 10 m³ apabila masyarakat harus membayar lebih besar daripada air yang benar-benar mereka gunakan,” kata Francine di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Melalui akun media sosial resminya, PAM Jaya mengumumkan bahwa kebijakan minimum consumption mulai diberlakukan untuk pemakaian air November 2026, dengan penagihan pada Desember 2026.
Dengan ketentuan tersebut, pelanggan yang menggunakan air kurang dari 10 m³ tetap akan dikenakan perhitungan tagihan berdasarkan volume minimum tersebut.
Francine menyoroti ketidakseimbangan antara penghapusan abonemen dan konsekuensi penerapan pembayaran minimum. Berdasarkan contoh tagihan yang dipublikasikan PAM Jaya, biaya abonemen yang dihapus hanya sekitar Rp1.295 per bulan.
“Jangan sampai penghapusan biaya abonemen hanya menjadi permainan istilah, sementara masyarakat justru dibebani kewajiban pembayaran minimum,” ujarnya.
DAMPAK FINANSIAL BAGI PELANGGAN KECIL
Persoalan utama dari kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme penagihan, melainkan konsekuensi finansial yang harus ditanggung pelanggan dengan konsumsi rendah.
Sebagai ilustrasi, pelanggan yang hanya menggunakan 5 m³ dalam satu bulan akan tetap diperhitungkan membayar 10 m³. Artinya, terdapat selisih 5 m³ yang menjadi dasar tambahan perhitungan tagihan.
Situasi ini berpotensi merugikan kelompok masyarakat yang kebutuhan airnya relatif kecil, seperti lansia yang tinggal sendiri, keluarga beranggotakan sedikit, penghuni rumah petak, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
Persoalan tersebut semakin relevan jika dikaitkan dengan struktur tarif PAM Jaya yang berbeda berdasarkan kelompok pelanggan.
Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya, tarif blok pemakaian 0–10 m³ untuk kelompok pelanggan rumah tangga sangat sederhana 1 ditetapkan Rp1.000 per m³. Sementara sejumlah kategori rumah tangga lainnya memiliki tarif mulai Rp4.000 hingga Rp8.600 per m³. outline +1
Dengan demikian, konsekuensi pembayaran minimum tidak otomatis sama bagi seluruh pelanggan. Besarnya tagihan akan bergantung pada klasifikasi pelanggan dan tarif yang berlaku.
Francine meminta PAM Jaya menghitung secara terbuka dampak kebijakan tersebut, termasuk memperlihatkan perbandingan tagihan sebelum dan sesudah penerapan minimum consumption.
KELUHAN PELANGGAN DAN PERSOALAN KUALITAS LAYANAN
Penolakan terhadap kebijakan ini juga mencerminkan keresahan pelanggan yang muncul di kolom komentar media sosial PAM Jaya.
Sejumlah warga mempertanyakan kewajiban membayar 10 m³ setiap bulan ketika pasokan air di rumah mereka belum sepenuhnya lancar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keadilan sistem pembayaran apabila pelanggan harus menanggung biaya minimum, sementara kualitas layanan yang diterima belum optimal.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat harus membayar sesuai pemakaian air yang sebenarnya, bukan dipaksa membayar air yang tidak digunakan,” tegas Francine.
Ia menilai PAM Jaya harus terlebih dahulu memastikan pemerataan distribusi, kualitas air, serta kontinuitas aliran sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga.
Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan khusus.
“Kami mendesak PAM Jaya memberikan pengecualian pembayaran minimum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan agar tidak menambah beban ekonomi mereka,” katanya.
PERGUB 37/2024 JADI LANDASAN, TAPI TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN
Dalam konteks regulasi, kebijakan minimum consumption perlu dilihat dari ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum PAM Jaya.
Pasal 23 Pergub tersebut mengatur bahwa PAM Jaya dapat mengenakan beban tetap bulanan apabila pemakaian air pelanggan berada di bawah volume minimum. Penetapan besaran volume minimum menjadi kewenangan direksi, sedangkan perhitungan beban tetap didasarkan pada volume minimum dikalikan tarif yang berlaku bagi pelanggan bersangkutan. JDIH – Jakarta +1
Artinya, mekanisme pemakaian minimum memiliki landasan dalam regulasi daerah. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menjelaskan rasionalitas kebijakan, dampak finansial, serta perlindungan terhadap pelanggan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
PAM Jaya juga perlu membuka dasar kajian penetapan angka 10 m³, termasuk data konsumsi pelanggan, perhitungan biaya operasional, dan alasan pemilihan batas minimum tersebut.
Sebab, kebijakan pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif dan regulasi. Prinsip keterjangkauan, keadilan, serta kualitas pelayanan harus menjadi pertimbangan utama.
DI TENGAH RENCANA PENAMBAHAN MODAL PAM JAYA
Polemik pembayaran minimum 10 m³ ini juga muncul ketika PAM Jaya tengah menghadapi kebutuhan penguatan modal untuk memperluas infrastruktur dan cakupan layanan air perpipaan di Jakarta.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan peningkatan modal dasar PAM Jaya menjadi Rp19,2 triliun dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada awal Oktober 2026.
Di sisi lain, skala pelayanan perusahaan tersebut memang cukup besar. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyebut jaringan perpipaan PAM Jaya pada 2026 telah mencapai sekitar 13.200 kilometer dengan cakupan pelayanan 82 persen untuk sekitar 8,9 juta jiwa. Target pemerintah adalah mencapai cakupan pelayanan 100 persen pada 2029. Jakarta Pusat
Besarnya kebutuhan investasi dan pengembangan infrastruktur tersebut semestinya diimbangi dengan kebijakan tarif yang transparan dan tidak mengabaikan kemampuan masyarakat.
Francine mengingatkan, upaya meningkatkan kinerja perusahaan daerah jangan sampai justru mengalihkan beban pembiayaan kepada pelanggan kecil yang memiliki konsumsi air terbatas.
Ia meminta PAM Jaya memublikasikan simulasi tagihan pelanggan berdasarkan beberapa kategori pemakaian, khususnya kelompok yang selama ini menggunakan air di bawah 10 m³ setiap bulan.
Kebijakan PAM Jaya Dinilai ‘Peras’ Warga Kecil, Politisi PSI Tegas Menolak Pembayaran Minimum 10 m³
