Proyek Triliunan PAM Jaya Makan Korban Jiwa, Said Iqbal Tegas Minta Arief Nasrudin Dicopot!

JAKARTA – Tragedi tewasnya tiga pekerja proyek pipa air bersih PAM Jaya di Cipayung, Jakarta Timur, memicu desakan pencopotan Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin.
‎
‎Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Gubernur DKI Jakarta mengambil tindakan tegas menyusul dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
‎
‎Selain persoalan keselamatan, Said juga menyoroti dugaan tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerja. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa pelaksanaan tender hingga tanggung jawab perusahaan pelaksana proyek.
‎
‎“BPJS tidak dibayar, kelewatan bener. Copot itu! Kami enggak akan kompromi, copot itu Dirut PDAM! Periksa! Periksa apakah tendernya benar atau tidak,” tegas Said di Setiabudi Atrium, beberapa waktu lalu.
‎
‎Presiden Partai Buruh tersebut mempertanyakan bagaimana proyek bernilai triliunan rupiah bisa berjalan tanpa jaminan keselamatan pekerja yang memadai.
‎
‎Said Iqbal Desak Arief Nasrudin Dicopot, K3 Proyek PAM Jaya Dipertanyakan
‎
‎Desakan pencopotan Arief Nasrudin menguat setelah Said melakukan inspeksi mendadak ke PT Moya Indonesia. Ia menilai PAM Jaya harus memastikan seluruh kontraktor mematuhi standar K3, termasuk menyediakan perlengkapan keselamatan dan menjalankan prosedur kerja yang sesuai ketentuan.
‎
‎Menurut Said, tanggung jawab keselamatan tidak boleh diabaikan dalam proyek infrastruktur air bersih, terlebih ketika nilai pekerjaan mencapai triliunan rupiah.
‎
‎“Saya sudah ingatkan beberapa tuntutan ini melalui teman-teman kepada Bapak Gubernur, kami juga udah minta waktu ketemu Gubernur, copot itu Dirut PDAM. Bagaimana mungkin tender triliunan, tapi K3-nya nggak bener,” ujarnya.
‎
‎Said juga meminta kepolisian memperluas penyelidikan terhadap proyek-proyek PT Moya Indonesia. Ia menilai insiden di Cipayung perlu diperiksa bersama kecelakaan kerja sebelumnya, termasuk ledakan pada proyek galian pipa air bersih di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, yang juga menimbulkan korban jiwa.
‎
‎Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup standar keselamatan, pelaksanaan pekerjaan, proses pengadaan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
‎
‎Tiga Pekerja PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong Cipayung
‎
‎Kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Kamis (9/7/2026), di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Tiga pekerja ditemukan meninggal dunia di dalam gorong-gorong dengan kedalaman sekitar tiga meter.
‎
‎Kapolsek Cipayung Kompol Saut Parulian Tobing mengatakan, polisi menerima laporan warga sekitar pukul 10.30 WIB sebelum melakukan proses evakuasi.
‎
‎Ketiga korban terdiri atas satu warga negara China dan dua warga negara Indonesia.
‎
‎Sorotan muncul setelah polisi mengungkapkan tidak melihat perlengkapan alat pelindung diri (APD) pada tubuh korban saat proses evakuasi.
‎
‎“Yang kami lihat itu ketika diangkat menggunakan kaos, celana panjang, itu aja. Bahan yang lain atau alat perlengkapan safety mereka, saya enggak lihat,” kata Saut.
‎
‎Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prosedur keselamatan sebelum pekerja memasuki gorong-gorong. Namun, kondisi APD dan kepatuhan terhadap prosedur K3 tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan menyeluruh.
‎
‎PAM Jaya dan PT Moya Indonesia Diminta Bertanggung Jawab
‎
‎Tragedi yang menewaskan tiga pekerja tersebut menempatkan pengawasan proyek PAM Jaya dalam sorotan. Dugaan persoalan BPJS Ketenagakerjaan, penerapan K3, serta pengawasan kontraktor menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan penjelasan terbuka.
‎
‎PAM Jaya dan PT Moya Indonesia perlu memberikan klarifikasi mengenai standar keselamatan yang diterapkan, status perlindungan BPJS para pekerja, serta mekanisme pengawasan selama proyek berlangsung.
‎
‎Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dituntut mengevaluasi pengelolaan proyek agar kejadian serupa tidak terulang.
‎
‎Pembangunan jaringan air bersih tidak seharusnya mengorbankan nyawa pekerja. Di balik proyek bernilai triliunan rupiah, keselamatan manusia semestinya menjadi kewajiban utama, bukan sekadar formalitas administrasi.