JAKARTA – Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta kembali mendapat sorotan. Organisasi Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menilai diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran dinas tersebut, termasuk kepemimpinan Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Andhika Permata.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta membutuhkan terobosan yang lebih konkret. Menurutnya, kepemimpinan di lingkungan Disparekraf semestinya mampu melahirkan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pelaku industri.
KAMAKSI menyoroti apa yang mereka nilai sebagai minimnya inovasi dan capaian signifikan dalam pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif Jakarta. Organisasi tersebut juga meminta transparansi terkait program kerja, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain itu, KAMAKSI menyinggung adanya sorotan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran kegiatan dinas. Joko menegaskan, berbagai sorotan tersebut semestinya dijawab melalui keterbukaan data dan mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan, bukan sekadar pernyataan.
“Setiap program Disparekraf harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran yang besar harus berbanding lurus dengan capaian dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Joko.
Atas dasar itu, KAMAKSI mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan evaluasi terhadap jajaran Disparekraf. Joko bahkan meminta adanya rotasi atau pergantian pejabat apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tersebut.
“KAMAKSI menilai rotasi atau pergantian pejabat diperlukan agar akselerasi program pembangunan DKI Jakarta berjalan cepat dan bersih dari polemik kepemimpinan. Kami mendorong Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot Kadis Parekraf DKI Jakarta Andhika Permata agar kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik menuju Jakarta Kota Global,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, pernyataan KAMAKSI tersebut merupakan bentuk kritik dan dorongan evaluasi. Setiap dugaan terkait penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran tetap memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui mekanisme yang berlaku.
Kamaksi Desak Pramono Anung Copot Kadisparekraf DKI Jakarta Andhika Permata
