Bandar Lampung – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Program nasional yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia itu dinilai masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya benar-benar optimal.
Sejumlah persoalan disebut muncul di lapangan, mulai dari laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah, kualitas menu yang dinilai belum merata, hingga distribusi makanan yang masih menuai keluhan terkait porsi penerima manfaat.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia Lampung, Donny Irawan, mengatakan MBG merupakan program strategis yang memiliki tujuan besar dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Namun, menurutnya, program tersebut harus diiringi pengawasan yang ketat agar tetap berjalan sesuai tujuan.
“Program ini memiliki tujuan mulia dan sangat baik untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Namun program sebesar ini perlu kontrol yang baik agar sesuai harapan dan cita-cita Presiden,” kata Donny Irawan dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai evaluasi pelaksanaan MBG tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, tetapi perlu melibatkan berbagai unsur mulai dari sekolah, orang tua, tenaga ahli gizi hingga masyarakat luas.
Menurut Donny, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya terkait kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.
Ia menekankan pentingnya menu bergizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, buah hingga susu. Variasi menu juga dinilai diperlukan agar anak-anak tidak merasa bosan sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi.
Selain itu, aspirasi masyarakat yang diterima juga menyoroti pentingnya sumber protein seperti telur untuk dimasukkan dalam menu harian MBG guna mendukung pertumbuhan anak.
Tak hanya kualitas gizi, persoalan keamanan pangan juga dinilai harus menjadi perhatian utama. Masyarakat menginginkan standar ketat mulai dari penggunaan bahan baku berkualitas, proses memasak yang higienis, hingga sistem pengemasan yang aman sebelum makanan didistribusikan.
Pemerataan program juga disebut menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap seluruh anak yang berhak menerima manfaat dapat terjangkau, termasuk di wilayah terpencil serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi berkala dinilai perlu diperkuat dengan melibatkan pihak independen, guru, orang tua, dan ahli gizi agar program dapat terus diperbaiki.
Aspek transparansi anggaran turut menjadi sorotan, mulai dari proses pengadaan bahan hingga pelaksanaan di lapangan. Pelibatan UMKM dan petani lokal juga dianggap penting agar program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Masyarakat juga berharap tersedia layanan pengaduan yang mudah diakses dan responsif apabila ditemukan persoalan selama program berjalan.
Selain itu, edukasi gizi kepada anak dan orang tua dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pola hidup sehat dapat diterapkan secara konsisten.
Donny menegaskan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada peserta didik, tetapi juga kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh.
“Perbaikan hari ini akan menentukan masa depan anak-anak Indonesia. Program yang baik harus dijalankan dengan pengawasan yang baik pula,” tutupnya. (dit)
