BANDAR LAMPUNG – Pemerhati kebijakan hukum, sosial dan publik nasional dari AKKI, Benny N.A Puspanegara, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi birokrasi dan kepemimpinan di Provinsi Lampung.
Itu dilontarkannya saat menghadiri Sarasehan Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Konstituen Provinsi Lampung hasil kolaborasi Serikat Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung, Asosiasi Media Siber (AMSI) Lampung dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (12/5/2026).
Dalam forum bertema “Lampung Mau Dibawa Kemana?”, Benny menilai persoalan di Lampung bukan hanya terletak pada sosok pemimpin, tetapi juga para pembantu di lingkar kekuasaan yang dinilai tidak memiliki kualitas namun memiliki akses politik.
“Lampung mau dibawa kemana? Ya tergantung nakhodanya mau dibawa kemana,” kata Benny.
Namun, menurutnya, persoalan tidak berhenti pada figur pemimpin semata. Ia mengibaratkan Lampung sebagai kapal besar yang terancam tenggelam akibat banyaknya “kru” yang sibuk berebut kepentingan di tengah kerusakan sistem yang terjadi.
“Kapal sebesar Lampung tidak mungkin tenggelam hanya karena satu orang. Kapal tenggelam ketika kru-kru di dalamnya sibuk berebut ruang VIP, sibuk pencitraan, sibuk bermain proyek, tetapi lupa bahwa lambung kapal sudah bocor dimana-mana,” ujar bangsawan kesultanan paksi bejalan diwai Skalabekhak, Lampung itu.
Benny juga menyoroti kondisi birokrasi yang dinilainya lebih mengedepankan loyalitas dibanding kompetensi. Menurut dia, banyak orang berkualitas justru tersingkir karena dianggap mengancam posisi kelompok tertentu.
Ia bahkan menyebut birokrasi saat ini berubah seperti “grup WhatsApp keluarga” yang ramai pujian tetapi minim solusi.
Benny juga menyinggung berbagai perilaku pejabat dan anggota legislatif yang sempat viral dan dinilai memperburuk citra daerah. Mulai dari aksi anggota dewan yang mengempiskan ban mobil mahasiswi, hingga pejabat yang lebih dikenal karena kontroversi dibanding prestasi kerja.
“Kita sibuk bicara moral dan adab, tetapi anak-anak muda justru menyaksikan pejabat publik viral bukan karena gagasan, melainkan karena kelakuan,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut telah memicu krisis keteladanan yang berdampak terhadap menurunnya rasa hormat generasi muda kepada institusi publik.
Selain itu, Benny juga menyoroti stigma kriminalitas yang masih melekat pada Lampung.
“Jutaan masyarakat Lampung yang baik akhirnya ikut menanggung dosa sosial akibat segelintir pelaku kriminal dan lemahnya keberanian negara membangun perubahan budaya,” ujarnya.
Menurutnua, persoalan keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Ia meminta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dilibatkan, termasuk pendekatan pembinaan karakter terhadap generasi muda.
“Kalau memang diperlukan, libatkan juga TNI dalam pendekatan pembinaan karakter dan kedisiplinan sosial melalui program retret, pendidikan kebangsaan, dan pembentukan mental bagi anak-anak muda,” katanya.
Ia menegaskan Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan di Sumatera. Namun, hal tersebut hanya bisa tercapai apabila para elit berhenti mengedepankan pencitraan dan mulai fokus membangun kualitas sumber daya manusia serta keteladanan kepemimpinan.
“Rakyat hari ini tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berbicara di podium. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja, menjaga marwah daerah, dan memberi keteladanan,” tandasnya. (ben/dit)
