Oleh: Benny N.A Puspanegara
(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Eksekutif Nasional AKKI)
Proses seleksi jabatan strategis di institusi pendidikan tinggi semestinya menjadi altar meritokrasi tempat di mana kompetensi diuji, integritas disaring, dan profesionalisme dimenangkan. Namun apa yang terjadi dalam seleksi Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung (unila) justru menyerupai panggung teater kekuasaan: naskahnya terlihat rapi, tetapi alurnya terlalu mudah ditebak.
Publik tidak sedang menyaksikan proses seleksi biasa. Publik sedang menonton sebuah ironi administratif di mana prosedur tetap ditampilkan, tetapi substansinya seperti “opsional”. Kita dipaksa percaya bahwa semua berjalan sesuai aturan, sambil secara bersamaan disuguhi fakta yang justru meruntuhkan kepercayaan itu sendiri. Ini bukan sekadar kontradiksi ini bentuk institutional gaslighting yang halus, tapi berbahaya.
Prosedur yang Terabaikan, Kompetensi yang Dipertanyakan
Kelolosan kandidat yang diduga tidak memenuhi syarat administratif bukan lagi sekadar anomali ini alarm keras. Ketika aturan yang tertulis bisa dilenturkan sedemikian rupa, maka pertanyaannya bukan lagi “siapa yang lolos”, tetapi “siapa yang sebenarnya mengatur permainan”.
Lebih problematik lagi, relasi kekeluargaan dengan pimpinan institusi hadir bukan sebagai variabel kecil, tetapi sebagai bayangan besar yang menutupi seluruh proses.
Dalam teori tata kelola modern, ini bukan sekadar konflik kepentingan ini textbook case tentang bagaimana kekuasaan berpotensi menyimpang ketika tidak diawasi secara ketat.
Mari kita bicara tanpa basa-basi: jika pengalaman manajerial yang menjadi syarat utama bisa “dianggap ada” meskipun faktanya samar, maka kita sedang menyaksikan redefinisi kompetensi secara sepihak. Ini seperti melamar pekerjaan sebagai pilot hanya bermodalkan pernah main flight simulator secara teknis “pernah terbang”, tapi apakah publik mau mengambil risiko?
Baca juga:
Seleksi Direktur RSPTN Unila: Dari Prosedur ke Pro-Sedulur
Lebih ironis lagi, kandidat lain dengan rekam jejak yang jelas dan terukur justru harus berbagi panggung dengan seseorang yang syaratnya dipertanyakan. Ini bukan kompetisi yang sehat ini kompetisi yang sejak awal sudah “dimodifikasi”. Dalam bahasa kekinian: ini bukan fair game, ini rigged system yang dibungkus rapi.
Psikologi dan Konflik Kepentingan: Objektivitas yang Terkikis Diam-Diam
Kita sering berbicara tentang pentingnya aspek psikologis dalam kepemimpinan tentang integritas, independensi, dan kemampuan mengambil keputusan secara objektif. Namun dalam konteks ini, kita dihadapkan pada dilema yang nyaris absurd: bagaimana mungkin objektivitas diuji secara jernih ketika relasi personal begitu kental?
Ini bukan soal prasangka, ini soal logika. Dalam kondisi normal saja, manusia rentan terhadap bias. Apalagi ketika yang dihadapi adalah keluarga sendiri. Mengharapkan netralitas absolut dalam situasi seperti ini bukan idealisme itu ilusi yang terlalu dipaksakan.
Dan publik hari ini tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Publik membaca pola, menghubungkan titik, dan menarik kesimpulan. Ketika keadilan tidak tampak dilakukan, maka kepercayaan runtuh pelan tapi pasti.
Mari kita tegaskan dengan bahasa yang lebih lugas: ini bukan rumah sakit keluarga, bukan pula “start-up” milik lingkaran dalam. Ini institusi negara. Kalau logika kekeluargaan mulai menggantikan logika profesionalisme, maka kita tidak sedang membangun sistem kita sedang membangun kartel kecil dalam tubuh institusi publik.
Akuntabilitas dan Transparansi: Diam yang Terlalu Berisik
Dalam situasi seperti ini, transparansi bukan lagi pilihan ia kewajiban mutlak. Namun yang terjadi justru sebaliknya: minim penjelasan, nihil klarifikasi, dan absennya keberanian untuk membuka proses secara terang benderang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang ganjil dan dalam konteks ini, diam bukan netral, diam adalah posisi.
Jika semua sudah sesuai aturan, mengapa sulit dijelaskan? Jika tidak ada yang dilanggar, mengapa publik justru merasa ada yang disembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan hilang dengan sendirinya ia akan terus bergema sampai dijawab secara jujur.
Kita juga tidak bisa mengabaikan konteks integritas yang lebih luas. Ketika pimpinan institusi pernah terseret dalam polemik akademik, maka setiap keputusan berikutnya seharusnya diuji dengan standar yang lebih tinggi, bukan justru dipermudah. Karena dalam ekosistem publik, kredibilitas itu seperti saldo sekali berkurang, setiap transaksi berikutnya akan selalu dicurigai.
Kesimpulan: Ini Bukan Sekadar Seleksi, Ini Ujian Integritas Sistem
Universitas Lampung saat ini tidak hanya sedang memilih seorang direktur rumah sakit. Ia sedang diuji apakah masih berdiri di atas prinsip meritokrasi, atau mulai tergelincir ke praktik nepotisme yang dibungkus prosedur.
Jika benar ada kandidat yang tidak memenuhi syarat namun tetap diloloskan, maka ini bukan sekadar cacat administratif ini deviasi etik yang serius. Dan deviasi etik, jika dibiarkan, akan menjadi norma baru yang merusak dari dalam.
Mari kita jujur: publik hari ini tidak butuh penjelasan yang indah, publik butuh kejujuran yang nyata. Jika ada kesalahan, akui. Jika ada pelanggaran, perbaiki. Jika perlu, ulangi seluruh proses. Karena mempertahankan keputusan yang cacat hanya akan memperbesar kerusakan.
Ini bukan zamannya lagi memainkan narasi seolah semua baik-baik saja. Ini era transparansi radikal. Era di mana setiap keputusan bisa di-screenshot, dianalisis, dan diadili oleh opini publik dalam hitungan detik.
Jika meritokrasi terus dipinggirkan, maka jangan heran jika ke depan institusi publik hanya akan diisi oleh mereka yang “punya akses”, bukan yang punya kapasitas. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi berbicara tentang kemunduran kita sedang menyaksikan pembusukan yang dilegalkan.
Akhirnya, satu hal yang perlu digarisbawahi: seleksi jabatan publik bukan ruang kompromi moral. Ia adalah garis batas antara integritas dan penyimpangan. Dan hari ini, garis itu tampak mulai kabur.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan dilantik.
Pertanyaannya: apakah kita masih punya keberanian untuk mengatakan bahwa sistem ini masih waras?
