JAKARTA – Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari dan Direktur Jenderal Pemerintahan Kota dan Kabupaten (Polkum) Kemendagri Bahtiar Baharuddin, yang pernah bekerja bersama di lingkup Pusat Penerangan Kemendagri, kini menjadi sorotan setelah data Laporan Harta dan Kekayaan Pribadi Negara (LHKPN) mereka tahun 2024 yang dirilis KPK menunjukkan total kekayaan yang menembus miliaran rupiah.
Kedua tokoh ini memiliki latar belakang karir yang saling berkaitan sebelum masing-masing melanjutkan jalur karirnya secara terpisah.
Astri Megatari merupakan mantan anak buah Bahtiar Baharuddin di Kemendagri, yang melaporkan total kekayaan sebesar Rp7,93 miliar. Sementara itu, bosnya Bahtiar Baharuddin mencatat kekayaan sebesar Rp6,28 miliar. Kondisi khusus terjadi pada Bahtiar yang kini dicegah keluar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Secara profil karir, Astri menjabat sebagai Tenaga Ahli Media dan Komunikasi Kemendagri pada periode 2016-2023 sebelum akhirnya dilantik sebagai komisioner KPU DKI Jakarta pada Mei 2023.
Di lembaga pemilihan umum tersebut, ia bertanggung jawab atas divisi sosialisasi pemilu yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan proses demokrasi di ibu kota.
Sementara itu, Bahtiar Baharuddin pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri sejak tahun 2018 sebelum naik jabatan menjadi Dirjen Polkum.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Pejabat Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar). Keduanya berbagi pengalaman kerja yang panjang di bidang penerangan dan komunikasi pemerintahan di lingkungan Kemendagri sebelum jalur karir mereka mulai terpisah ke institusi berbeda.
Rincian LHKPN Astri Megatari yang disampaikan pada 3 Februari 2025 mencatat total kekayaan sebesar Rp7.933.750.000, menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp6,93 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan kekayaan ini menjadi perhatian mengingat periode waktu yang tidak terlalu lama antara kedua pelaporan.
Aset utama Astri didominasi oleh tanah dan bangunan senilai Rp5,98 miliar yang tersebar di Buleleng Bali dan Bekasi. Selain itu, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp1,38 miliar, mobil Mitsubishi Pajero dengan nilai Rp425 juta, harta bergerak lain sebesar Rp405 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp200 juta. Di sisi lain, ia mencatat utang sebesar Rp460 juta yang menjadi bagian dari laporan kekayaannya.
Sementara Bahtiar Baharuddin melaporkan LHKPN pada 17 Maret 2025 dengan total nilai Rp6.280.129.479, naik drastis dari Rp4,38 miliar pada tahun 2023. Tren kenaikan kekayaannya tercatat konsisten sejak tahun 2016 dengan nilai Rp1,1 miliar hingga mencapai lebih dari Rp6 miliar pada tahun 2024. Aset utamanya berupa properti senilai Rp5,44 miliar yang terdiri dari 11 bidang tanah di Depok, disertai sepeda motor Vespa senilai Rp30 juta, harta bergerak Rp165 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp640,4 juta tanpa mencatat surat berharga atau utang apapun.
Bahtiar saat ini sedang dalam sorotan hukum setelah dicekal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terkait dugaan korupsi dalam pengadaan bibit nanas ketika ia menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel pada tahun 2024.
LHKPN keduanya jadi sorotan publik sebagai instrumen anti-KKN KPK, meski Astri tanpa isu hukum.
