JAKARTA – Di tengah duka mendalam yang menyelimuti wilayah **Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat** akibat banjir bandang dan longsor sejak akhir November 2025, desakan publik agar para konglomerat Indonesia turun tangan secara lebih serius terus menguat.
Ribuan warga kehilangan rumah, anggota keluarga, serta mata pencaharian. Banyak di antara mereka masih bertahan di pengungsian dengan keterbatasan logistik dan akses infrastruktur. Kondisi ini memunculkan tuntutan agar para pemilik modal besar tidak hanya hadir melalui donasi simbolis, tetapi juga terlibat dalam pemulihan jangka panjang.
Direktur Eksekutif **Center for Budget Analysis (CBA)**, **Uchok Sky Khadafi**, menilai keterlibatan konglomerat dalam penanganan bencana belum sebanding dengan besarnya sumber daya dan keuntungan yang mereka peroleh selama ini, khususnya dari wilayah Sumatera.
“Konglomerat Indonesia seharusnya tidak menunggu sorotan publik. Kekayaan besar yang mereka miliki juga bersumber dari eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di daerah. Saat rakyat tertimpa musibah besar, sudah sewajarnya mereka tampil paling depan,” kata Uchok kepada wartawan di Jakarta.
Kritik terhadap Pola Bantuan Korporasi
Uchok menegaskan, bantuan kemanusiaan yang bersifat sesaat memang penting, namun tidak cukup untuk menjawab dampak jangka panjang bencana hidrometeorologi yang kian berulang.
“Banjir Aceh–Sumatera ini bukan bencana biasa. Skala kerusakan dan korban sangat besar. Kalau konglomerat hanya memberi bantuan logistik sekali dua kali, itu tidak menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Menurut Uchok, tanggung jawab sosial korporasi semestinya diarahkan pada program berkelanjutan, seperti pembangunan rumah tahan bencana, pemulihan ekonomi warga, hingga rehabilitasi lingkungan yang rusak.
“Banyak perusahaan besar menikmati keuntungan dari sektor perkebunan, tambang, dan kehutanan di Sumatera. Ketika deforestasi memperparah banjir, maka tanggung jawab moral dan sosial mereka juga semakin besar,” tegasnya.
### **Bencana Besar dan Amarah Publik**
Bencana banjir bandang yang dipicu oleh Siklon Senyar dan diperparah oleh kerusakan hutan di daerah hulu sungai ini telah menewaskan lebih dari **1.000 orang**, dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Aliran air bah disertai kayu gelondongan menghancurkan desa-desa, menjadikannya salah satu bencana terparah sejak tsunami 2004.
Data BNPB mencatat, hingga pertengahan Desember 2025, ribuan rumah rusak dan infrastruktur lumpuh. Di sejumlah wilayah Aceh, warga bahkan mengibarkan **bendera putih** sebagai simbol kekecewaan atas lambannya bantuan yang menjangkau daerah terisolasi.
Pemerintah Bergerak, Publik Masih Menunggu
Pemerintah pusat di bawah Presiden **Prabowo Subianto** telah mengalokasikan **dana siap pakai Rp500 miliar** serta menyalurkan bantuan logistik bernilai miliaran rupiah. Kementerian Sosial juga menjanjikan santunan sebesar **Rp8,05 juta** bagi keluarga korban meninggal dunia.
Namun, Uchok menilai skala bencana jauh melampaui kemampuan APBN jika tidak dibarengi dukungan besar dari sektor swasta.
“Pemerintah sudah bergerak cepat. Tapi bencana sebesar ini tidak bisa ditanggung negara sendiri. Di sinilah peran konglomerat menjadi krusial,” ujarnya.
Contoh dan Tuntutan Aksi Nyata
Sejumlah pengusaha tercatat telah menyalurkan bantuan, mulai dari pengiriman logistik, penggalangan dana publik, hingga bantuan lintas negara. Meski demikian, masyarakat menilai kontribusi tersebut belum mencerminkan kekuatan ekonomi raksasa bisnis nasional.
Aktivis yang tergabung dalam **Forum Peduli Sumatera** mendesak agar konglomerat tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan ikut berinvestasi dalam pemulihan jangka panjang, termasuk restorasi hutan dan penguatan ekonomi lokal.
“Jika perusahaan besar ikut memperbaiki lingkungan dan membangun kembali kehidupan warga, maka bencana ini bisa menjadi titik balik menuju pembangunan berkelanjutan,” ujar Uchok.
Momentum Solidaritas Nasional
Bagi warga Aceh dan Sumatera, harapan kini tertuju pada keseriusan semua pihak. Bencana ini bukan sekadar tragedi alam, melainkan peringatan keras bahwa pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan negara.
Seperti ditegaskan Uchok Sky Khadafi, “Pemulihan Aceh–Sumatera adalah tanggung jawab bersama. Konglomerat harus membuktikan bahwa kekayaan besar mereka juga berpihak pada kemanusiaan dan masa depan bangsa.”
Desakan untuk Konglomerat Lebih Peduli : Korban Banjir Aceh–Sumatera Butuh Aksi Nyata, Bukan Simbolik
