LAMPUNG- Ratusan petani dari Lampung Timur dan Kotabaru Lampung Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (10/1/2023).
Mereka membawa sejumlah tuntutan. Pertama, negara harus segera mewujudkan reformasi agraria, kedua meminta Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Lampung, khususnya di Lampung Selatan dan Lampung Timur.
Ketiga, menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat. Keempat, menghentikan intimidasi kepada rakyat yang berhadapan dengan konflik agraria.
Dan kelima, mengusut tuntas persoalan mafia tanah di Lampung.
Salah satu orator mengatakan, konflik agraria membuat aktivitas tanam pertanian terhambat hingga terhenti.
Sementata itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Budiman AS berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para petani.
“Kami akan menyelesaikan persoalan ini dan akan memanggil pihak-pihak terkait, baik mafia tanah yang dimaksud dan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya Budiman. (*)
