Sorong – Aktivis Anti Korupsi di Sorong, Dominggus Yable mengkritisi sikap Penjabat (PJ) Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang memilih membeli mobil dinas pribadi ketimbang mobil damkar yang dibutuhkan masyarakat.
HMenurut dia, PJ Bupati Sorong tampak menegaskan sikapnya yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kabupaten Sorong.
“Saya menantang segala bentuk kebijakan dan penyimpangan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat Kabupaten Sorong. Saya menentang pembelian empat mobil dinas baru yang dimiliki oleh Penjabat Bupati Sorong,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8) siang.
Yable kemudian membandingkan kondisi Kabupaten Sorong yang tidak memiliki armada pemadam kebakaran (Damkar) dengan pembelian mobil dinas baru milik PJ Bupati Yan Piet Mosso. Yable pun menegaskan PJ Bupati tidak memiliki empati dan keberpihakan dengan kepentingan publik karena tak mengutamakan pembelian armada damkar.
“Saya mewakili suara dan kepentingan rakyat Kabupaten Sorong. Mobil Damkar jauh lebih penting daripada mobil baru untuk keperluan PJ Bupati,” tegas dia.
Untuk diketahui, hingga kini, Kabupaten Sorong belum juga memiliki mobil damkar sendiri. Akibatnya, saat terjadi musibah kebakaran, masyarakat Sorong tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menangani pemadaman api ataupun mencegah titik penyebaran api. Tak ayal, dalam beberapa kejadian, kebakaran melahap banyak sekali rumah dan bangunan warga.
Misalnya kejadian kebakaran di jalur D Unit 1 Aimas Kabupaten Sorong yang terjadi pada pertengahan Juni lalu. Imbas ketiadaan armada damkar, kebakaran akhirnya menghanguskan puluhan barak kos-kosan dan kios yang ada di depan jalan tersebut.
Lantaran hal tersebut, mantan aktivis LMND ini pun menuding PJ Bupati Sorong banyak melakukan penyimpangan kebijakan. Yable kembali menegaskan tuntutannya agar Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas pengelolaan keuangan pemkab Sorong. Menurut dia, proses pengadaan empat mobil baru tersebut dilakukan secara mendadak tanpa proses yang melibatkan partisipasi masyarakat.
“Salah satu yang saya soroti adalah soal empat mobil baru yang dimiliki oleh Penjabat Bupati Sorong. Menurut saya itu sangat tidak logis (karena tidak transparan). Saya menduga ada indikasi penyalahgunaan kewenangan,” kata dia dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada awak media, Minggu (30/7) kemarin.
