Jakarta – Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Menaker Ida Fauziyah ikut menyelesaikan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Koalisi SPSK menyebut Menaker tidak boleh lepas tangan dengan permasalahan yang melibatkan PMI sebanyak 200 orang tersebut.
“Ayo Menaker ikut selesaikan masalah TPPO di Kamboja. Jangan lepas tangan. Ini juga jadi tanggung jawab Bu Menteri Ida Fauziyah,” kata Koordinator Koalisi SPSK, Fuad Adnan dalam keterangan tertulis, kemarin siang.
Menurut Fuad, keberangkatan ratusan PMI ke kamboja tersebut awalnya pasti berkedok penempatan pekerja. Karena itu, menurut mantan aktivis HMI ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) semestinya bisa mengantisipasi hal tersebut jika tidak lalai membiarkan proses pemberangkatan terjadi.
“Koalisi SPSK menilai Menaker abai dan lalai karena membiarkan sindikat ini bekerja memberangkatkan ratusan PMI. Tidak akan ada TPPO jika Kemnaker bekerja dengan efektif,” tegasnya.
Fuad pun menyarankan Menaker Ida ikut membantu upaya Kementerian Luar Negeri dalam memulangkan ratusan PMI di Kamboja tersebut. Dukungan Kemnaker, baginya, tentu akan memudahkan upaya pemulangan tersebut.
“Buat kami, ini waktunya Menaker Ida Fauziyah menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada PMI. Jangan cuma jadi Menteri saat formalitas melepas penempatan PMI saja,” tutur Fuad.
Sebelumnya, Migrant Watch menilai pemerintah Indonesia bertindak lamban mengurus kasus TPPO di Kamboja tersebut. Migrant Watch bahkan menyebut pemerintah tidak serius menyelesaikan permasalahan tersebut lantaran membiarkan persoalan ini berlangsung berlarut-larut.
