LAMPUNG BARAT- DPRD Lampung Barat gelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2020 (26/4/21).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lampung Barat itu dihadiri pula oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus serta Forkopimda Kabupaten Lampung Barat.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Edi Novial dengan acara penyampaian laporan panitia khusus DPRD dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj-KDh) tahun anggaran 2020.
Dalam rapat tersebut, Parosil Mabsus selaku Kepala Daerah menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
Ucapan terima kasih itu terutama ditujukan untuk panitia khusus (Pansus) LKPj yang telah mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas berbagai kinerja program dan kegiatan yang termuat dalam buku LKPj Kepala Daerah tahun anggaran 2020.
“Hal tersebut membuktikan keseriusan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata Parosil, Senin (26/4/21).
“Juga sebagai kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat,” sambungnya.
Selanjutnya, dalam rapat tersebut, ada beberapa pokok bahasan yang sempat menjadi pembahasan selama rapat paripurna tersebut berlangsung, salah satunya anggaran untuk media di Sekretariat DPRD kabupaten lampung barat.
Dalam kesempatan itu pula Ismun Zani selaku anggota DPRD Komisi III menyampaikan, pembahasan APBD 2021 yang dilaksanakan menggunakan dana tahun 2020, yang pada waktu itu dalam tahap sinkronisasi disepakati bahwa ada penurunan anggaran media masa pada lembaga DPRD.
“Akan tetapi tidak akan terlalu signifikan,” ujar Ismun.
Ia mengungkapkan, pada waktu itu, tim anggaran Pemkab Lampung Barat yang mengatakan anggaran untuk media massa tersebut tidak boleh melebihi anggaran Dinas Kominfo Lampung Barat.
“Namun yang perlu diketahui, bahwasanya dalam anggaran Dinas Kominfo tidak terdapat anggaran untuk langganan koran, sedangkan untuk DPRD terdapat langganan koran,” jelas Ismun.
“Jadi tidak menutup kemungkinan jika anggaran media di lembaga DPRD itu sebenarnya tidak melebihi anggaran Dinas Kominfo,” simpulnya.
Edi Novial S.Kom selaku Ketua DPRD Lampung Barat juga menyampaikan tanggapannya mengenai persoalan di atas.
“Bahwasanya media merupakan partner dalam artian Lampung Barat dapat dikenal oleh khalayak luas di Provinsi Lampung atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta dari media massa,”
Edi menilai, termasuk program-program Bupati yang pro rakyat dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Lampung Barat bisa dikenal di luar Kabupaten Lampung Barat atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta media.
Ia mengharapkan supaya rekan rekan media dapat berperan sebagai mitra untuk mensosialisasikan, menginformasikan, dan menyampaikan program apa saja yang telah dilakukan selama ini oleh Pemkab Lampung Barat.
Selain itu, Edi berharap adanya kerja sama yang baik antara Pemkab setempat dengan awak media.
Sebagai tambahan, Wakil Ketua II DPRD Lampung Barat Erwansyah menyampaikan, Lembaga DPRD ini sangat mensupport anggaran untuk media.
Namun Erwansyah menegaskan, lembaga DPRD tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau mengurangi secara drastis anggaran untuk media tersebut.
“Artinya, kami bukan berniat menjatuhkan anggaran untuk media tersebut,” ujarnya. Kami
sudah terlalu sering memberikan berbagai masukan ke Pemkab Lampung Barat mengenai anggaran untuk media.
“Dulu Pak Ismun pernah bilang, tolong anggaran media di perhatikan dan kita support semua itu termasuk pimpinan,” tandas Erwansyah. (Adv/don)
