BENNY N.A. PUSPANEGARA
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial Publik & Eksekutif Nasional AKKI
Jakarta – Saya melihat persetujuan DPR terhadap pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) harus ditempatkan dalam perspektif yang jauh lebih serius daripada sekadar perdebatan “setuju atau tidak setuju terhadap reforma agraria”.
Saya mendukung reforma agraria.
Yang saya pertanyakan adalah logika pembentukan lembaga barunya.
Reforma agraria adalah agenda konstitusional dan strategis negara. Ia menyangkut keadilan sosial, kepastian hukum atas tanah, pemerataan penguasaan sumber daya, penyelesaian konflik agraria, pemberantasan mafia tanah dan perlindungan hak masyarakat.
Tetapi justru karena begitu strategis, jangan sampai agenda sebesar reforma agraria kemudian dibebani dengan struktur birokrasi baru yang mahal, gemuk dan berpotensi tumpang tindih.
Ini bukan persoalan alergi terhadap lembaga baru.
Ini persoalan akal sehat tata kelola negara.
Presiden Prabowo Subianto sedang menggaungkan efisiensi, penghematan anggaran dan penyederhanaan birokrasi. Rakyat tentu mendukung.
Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana bagi sebagian elite:
Kalau negara sedang diet anggaran, mengapa menu birokrasinya justru ditambah?
Kalau pemerintah sedang berusaha memangkas lemak birokrasi, jangan sampai yang terjadi justru “diet di depan kamera, pesta anggaran di belakang meja.”
Saya kira ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan publik yang sangat legitimate dan pemerintah wajib menjawabnya secara terbuka.
Karena membentuk badan baru bukan sekadar membuat nomenklatur baru.
Ada kepala.
Ada wakil kepala.
Ada sekretariat.
Ada pegawai.
Ada kantor.
Ada perangkat daerah.
Ada sistem administrasi.
Ada anggaran.
Ada perjalanan dinas.
Ada fasilitas.
Ada koordinasi.
Ada rapat.
Dan tentu saja ada biaya politik, sosial dan administratif yang harus ditanggung negara.
Maka pertanyaannya:
Berapa total ongkos BRAN terhadap APBN?
Berapa biaya kelembagaan?
Berapa kebutuhan pegawai?
Berapa biaya operasional?
Berapa anggaran pusat dan daerah?
Apa baseline keberhasilannya?
Apa target lima tahunannya?
Dan yang paling fundamental:
Apa yang tidak mampu dikerjakan oleh kementerian dan lembaga yang sekarang sudah ada?
Jangan sampai setiap kali pemerintah menemukan koordinasi yang tidak efektif, obatnya selalu sama:
“Buat badan baru.”
Kalau koordinasi buruk, perbaiki koordinasinya.
Kalau kewenangan lemah, perkuat kewenangannya.
Kalau data bermasalah, benahi datanya.
Kalau aparatur tidak efektif, evaluasi aparatur.
Kalau terjadi ego sektoral, potong ego sektoralnya.
Kalau penegakan hukum lemah, tegakkan hukumnya.
Tidak semua penyakit birokrasi membutuhkan organ tubuh baru. Kadang yang dibutuhkan hanya keberanian melakukan operasi terhadap penyakit lamanya.
Kita sudah memiliki kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang bersinggungan dengan persoalan agraria, pertanahan, tata ruang, kehutanan, perkebunan, pemerintah daerah dan penegakan hukum.
Maka jangan sampai BRAN akhirnya menjadi “koordinator dari para koordinator”, yang kemudian mengoordinasikan koordinasi, lalu membuat rapat untuk membahas hasil rapat koordinasi.
Kalau itu yang terjadi, rakyat boleh bertanya:
Yang direformasi tanahnya atau kalender rapat pejabatnya?
Ini era pemerintahan modern.
Rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang terlihat sibuk.
Rakyat membutuhkan birokrasi yang menghasilkan.
Dan di sinilah saya kira Presiden harus sangat hati-hati.
Sebab bahaya terbesar dari lembaga baru bukan hanya pemborosan anggaran.
Bahaya lainnya adalah tumpang tindih kewenangan.
Ketika dua atau lebih institusi memiliki irisan kewenangan, yang terjadi sering kali bukan pelayanan publik menjadi lebih cepat, tetapi sebaliknya: kewenangan menjadi kabur, koordinasi menjadi rumit, tanggung jawab menjadi saling lempar dan ketika terjadi kegagalan semua pihak mempunyai alasan untuk berkata:
“Itu bukan kewenangan kami.”
Ini penyakit klasik birokrasi.
Satu masalah.
Lima meja.
Sepuluh tanda tangan.
Dua puluh rapat.
Dan rakyat tetap menunggu.
Kalau akhirnya rakyat masih harus antre, konflik tanah masih menumpuk dan kepastian hukum masih lambat, maka apa sebenarnya yang sedang kita efisienkan?
Lebih sensitif lagi adalah persoalan siapa yang nantinya duduk di dalam BRAN.
Ini harus menjadi perhatian publik.
Karena ketika sebuah badan baru dibentuk dengan posisi strategis, kewenangan luas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka publik berhak memastikan bahwa pengisiannya bukan berdasarkan kedekatan politik, loyalitas kelompok atau sekadar kompensasi kekuasaan.
Saya tidak sedang menuduh siapa pun.
Saya sedang meminta transparansi sebelum publik membuat kesimpulan sendiri.
Karena kalau prosesnya tertutup, publik akan bertanya.
Kalau nama-nama yang muncul tidak kompeten, publik akan bertanya.
Kalau yang masuk adalah orang-orang yang selama ini dekat dengan kekuasaan, publik akan bertanya.
Kalau yang terpilih justru profesional dengan rekam jejak yang kuat, publik juga akan memberikan apresiasi.
Jadi sebenarnya sangat sederhana:
Buka prosesnya.
Tunjukkan kriterianya.
Tunjukkan rekam jejaknya.
Tunjukkan standar kompetensinya.
Tunjukkan mekanisme seleksinya.
Tunjukkan indikator integritasnya.
Dengan demikian pemerintah tidak perlu sibuk membantah kecurigaan publik.
Karena transparansi jauh lebih murah daripada propaganda dan jauh lebih kuat daripada klarifikasi setelah polemik meledak.
Jangan sampai masyarakat kemudian mempunyai persepsi bahwa BRAN adalah “ruang tunggu bagi mereka yang belum mendapatkan kursi.”
Sekali lagi, saya tidak mengatakan itu faktanya.
Tetapi itulah persepsi yang harus dicegah pemerintah dengan transparansi sejak awal.
Di era digital, publik bukan lagi rakyat yang hanya menerima informasi satu arah.
Publik sekarang membaca, membandingkan, mengarsipkan, mengawasi dan menguji.
Jejak digital tidak mudah dihapus.
Rekam jejak tidak bisa dipoles hanya dengan konferensi pers.
Dan kompetensi tidak bisa disulap menjadi integritas hanya karena seseorang mendapatkan jabatan.
Karena itu, jangan pernah meremehkan kecerdasan publik.
Rakyat mungkin tidak memiliki meja kekuasaan, tetapi rakyat memiliki hak untuk mengaudit kekuasaan.
Lebih jauh, reforma agraria jangan sampai kehilangan roh utamanya.
Reforma agraria bukan proyek pencitraan.
Bukan proyek lima tahunan.
Bukan proyek kementerian.
Bukan proyek partai.
Bukan proyek elite.
Dan tentu saja bukan proyek bagi-bagi kursi.
Ini adalah persoalan tanah rakyat.
Persoalan petani.
Persoalan masyarakat adat.
Persoalan konflik agraria.
Persoalan ketimpangan.
Persoalan kepastian hukum.
Persoalan keadilan sosial.
Maka jangan sampai rakyat kecil yang selama puluhan tahun berjuang mendapatkan sertifikat, kepastian hak dan keadilan atas tanahnya harus berhadapan dengan gunung birokrasi baru yang dibangun atas nama reforma agraria.
Itu ironi.
Rakyat minta kepastian tanah, jangan malah diberi kepastian bahwa birokrasi akan bertambah.
Saya justru ingin Presiden Prabowo membuktikan bahwa jargon efisiensi bukan sekadar kosmetik pemerintahan.
Kalau memang kementerian yang ada dapat diperkuat, perkuat.
Kalau kewenangannya dapat dikonsolidasikan, konsolidasikan.
Kalau koordinasinya lemah, benahi.
Kalau pejabatnya tidak bekerja maksimal, evaluasi.
Kalau sistemnya buruk, reformasi sistemnya.
Jangan menggunakan logika:
“Masalah lama, lembaga baru.”
Sebab kalau logika itu terus dipakai, setiap pergantian masalah akan melahirkan lembaga baru.
Dan akhirnya negara tidak lagi memiliki birokrasi yang ramping, melainkan lemari arsip kelembagaan yang penuh dengan nomenklatur.
Saya kira pemerintah harus berani melakukan stress test terhadap BRAN sebelum lembaga ini berjalan penuh.
Tanyakan dengan dingin:
Apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya?
Apakah kewenangannya benar-benar berbeda?
Apakah struktur ini mengurangi birokrasi atau justru menambah lapisan birokrasi?
Apakah menghasilkan kepastian hukum lebih cepat?
Apakah konflik agraria akan benar-benar turun?
Apakah mafia tanah akan lebih mudah diberantas?
Apakah masyarakat memperoleh akses keadilan yang lebih baik?
Dan yang terakhir:
Apakah BRAN benar-benar dibentuk untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau justru rakyat nantinya diminta membiayai persoalan baru birokrasi?
Itulah pertanyaan yang harus dijawab.
Karena negara tidak boleh mengukur keberhasilan dari berapa banyak lembaga yang berhasil dibentuk.
Negara harus mengukur keberhasilan dari berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Jangan terjebak pada output administratif dan lupa pada outcome sosial.
Jangan bangga karena gedung berdiri, struktur lengkap, pejabat dilantik dan anggaran terserap.
Yang harus berdiri adalah keadilan.
Yang harus lengkap adalah kepastian hukum.
Yang harus terserap bukan sekadar anggaran, tetapi manfaatnya harus benar-benar sampai kepada rakyat.
Dan yang harus dilantik bukan hanya pejabat, tetapi semangat integritas untuk melayani kepentingan publik.
Karena itu saya kembali pada prinsip paling sederhana dalam pemerintahan:
Rakyat membutuhkan negara yang kuat, bukan negara yang gemuk.
Rakyat membutuhkan birokrasi yang cepat, bukan birokrasi yang berlapis.
Rakyat membutuhkan kepastian hukum, bukan kepastian akan adanya rapat baru.
Rakyat membutuhkan keadilan agraria, bukan sekadar nomenklatur baru bernama reforma agraria.
Dan Presiden Prabowo harus memastikan bahwa agenda efisiensi tidak berhenti sebagai slogan yang bagus di podium tetapi kehilangan makna ketika masuk ke dalam struktur APBN.
Jangan sampai “efisiensi” menjadi tagline, sementara birokrasi terus melakukan upgrade versi—lebih banyak lembaga, lebih banyak jabatan, lebih banyak anggaran, tetapi rakyat tetap mendapatkan loading yang sama: lama.
Pada akhirnya, saya tidak ingin BRAN dinilai dari siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi wakil kepala, siapa yang mendapatkan posisi dan siapa yang mendapatkan fasilitas.
BRAN harus dinilai dari satu hal: apakah rakyat benar-benar mendapatkan keadilan agraria.
Kalau konflik tanah berkurang, masyarakat memperoleh kepastian hukum, ketimpangan penguasaan tanah dapat ditekan, mafia tanah dapat diberantas dan masyarakat kecil benar-benar terlindungi, maka negara patut memberikan apresiasi.
Tetapi kalau yang bertambah hanya struktur, jabatan, anggaran dan protokol pejabat, sementara persoalan tanah tetap menjadi luka lama yang tidak kunjung sembuh, maka kita harus berani mengatakan:
Itu bukan reforma agraria. Itu hanya reformasi birokrasi yang salah alamat.
Dan saya ingin menutup dengan satu pesan:
Jangan reformasi tanah rakyat dengan memperbesar negara di atas penderitaan rakyat.
Jangan gunakan nama “reforma agraria” untuk membenarkan pemborosan anggaran.
Jangan jadikan rakyat sebagai penonton ketika elite membangun panggung baru kekuasaan.
Dan jangan pernah lupa:
APBN bukan uang pemerintah. APBN adalah uang rakyat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus mampu menjawab satu pertanyaan:
“Apa manfaatnya bagi rakyat?”
Jika jawabannya belum jelas, maka jangan buru-buru membangun lembaganya.
Bangun dulu argumentasinya.
Buktikan dulu urgensinya.
Hitung dulu biayanya.
Pastikan dulu manfaatnya.
Dan transparankan dulu siapa yang akan mengelolanya.
Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan boleh mengambil keputusan, tetapi publik memiliki hak untuk menguji keputusan tersebut.
Dan kalau pemerintah memang yakin BRAN adalah jawaban terbaik bagi reforma agraria nasional, buktikan dengan kinerja, bukan dengan seremoni.
Karena rakyat sudah terlalu lama diberi janji perubahan. Sekarang rakyat membutuhkan bukti perubahan.
