JAKARTA – Sorotan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Anak Negeri tidak berhenti pada dugaan pungutan di dipo Sampah di bilangan Jakarta Selatan. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit penerimaan retribusi kebersihan.
Hefi menduga tidak seluruh penerimaan retribusi dari wajib retribusi disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta dilakukan pencocokan antara data wajib retribusi, pembayaran, bukti setoran dan penerimaan yang tercatat dalam sistem pemerintah.
“Retribusi kebersihan juga perlu diaudit. Kami meminta dicek apakah seluruh penerimaan dari wajib retribusi telah disetorkan sesuai ketentuan atau tidak,” katanya Hefi Irawan kepada wartawan, Jakarta, 6 Agustus.
Menurut Hefi, audit semacam itu penting agar persoalan tidak berhenti pada kabar atau dugaan. Jika terdapat selisih antara uang yang dipungut dan uang yang disetorkan, pihak berwenang dapat menelusuri penyebab serta pihak yang bertanggung jawab. LPK Anak Negeri juga mempertanyakan fungsi pengawasan di tingkat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan.
Hefi meminta Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Rizky Febrianto, memberikan penjelasan mengenai pengawasan terhadap aktivitas para Kasatpel di 10 kecamatan di Jakarta Selatan.
Menurut dia, dugaan pungutan yang berlangsung di tingkat lapangan semestinya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.
“Pengawasan melekat harus berjalan. Kalau memang ada dugaan pungutan, harus dicari tahu siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya,” ujarnya.
LPK Anak Negeri juga mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan DLH DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan, Zulkifli, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan tanggung jawab struktural terkait aktivitas di lapangan.
Redaksi sudah berusaha menghubungi Kasudin LH Jakarta Selatan Risky Febrianto dan Kasatpel Pesanggrahan Zulkifli namun hingga berita ini diturunkan keduanya belum memberikan jawaban.
