Bandar Lampung – Antrean panjang solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Lampung dinilai dipengaruhi berbagai faktor. Selain persoalan pasokan, kuota distribusi yang belum ideal, keterlambatan pengiriman, hingga perilaku konsumen yang melakukan pembelian berulang disebut turut memperparah kondisi tersebut.
Wakil Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung, Donny Irawan, mengatakan pemerintah harus memastikan kuota BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak memicu kepanikan atau panic buying.
“Yang penting dari pemerintah itu soal kuota BBM. Kuotanya dibenahi, pasokannya diperbaiki, lalu pembeli yang mondar-mandir juga harus ditertibkan. Kalau masyarakat yakin besok masih ada stok, mereka tidak akan panik membeli,” ujar Donny, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan solar subsidi membuat banyak konsumen memilih mengisi BBM setiap kali mendapat kesempatan. Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada semakin panjangnya antrean kendaraan di SPBU.
Meski demikian, Donny menegaskan pihaknya tidak dapat menjelaskan mengenai kondisi stok BBM secara keseluruhan karena hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina. Begitu pula dengan alokasi distribusi solar ke setiap SPBU yang berbeda-beda.
“Kalau soal stok dan pembagian ke masing-masing SPBU, itu ranah Pertamina. Setiap SPBU mendapat alokasi yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan,” lanjutnya.
Donny menjelaskan, antrean juga dipengaruhi keterlambatan distribusi BBM dari terminal hingga SPBU. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kapal pengangkut yang belum bersandar hingga antrean mobil tangki saat melakukan pengisian di depo.
Di sisi lain, kata dia, SPBU tidak memiliki cadangan (buffer stock) yang memadai ketika pengiriman mengalami keterlambatan sehingga stok yang tersedia cepat habis.
“Kalau SPBU punya buffer stock, saat mobil tangki terlambat datang masih ada cadangan. Sekarang itu yang menjadi persoalan, sehingga stok cepat habis dan masyarakat khawatir,” jelasnya.
Ia menilai penyelesaian persoalan antrean solar subsidi harus dilakukan secara komprehensif. Selain memastikan kecukupan pasokan dan kuota distribusi, pemerintah juga perlu menertibkan konsumen yang melakukan pembelian berulang dalam sehari serta memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Selain stok, perilaku konsumen juga menjadi catatan. Aparat juga perlu ikut merapikan agar pembelian BBM subsidi benar-benar sesuai peruntukannya,” terangnya.
Donny menambahkan, SPBU pada dasarnya tidak memungkinkan menyimpan solar subsidi dalam jumlah besar, karena sistem distribusi BBM berlangsung secara langsung dari terminal ke SPBU.
Oleh sebab itu, ia menilai persoalan BBM subsidi merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kebijakan subsidi dengan tetap menjamin kepastian kuota dan ketersediaan pasokan sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi memicu antrean panjang di SPBU. (*)
