JAKARTA – Kekosongan jabatan Wakil Presiden dinilai menyimpan risiko politik dan ketatanegaraan yang tidak boleh dianggap remeh. Presiden Prabowo Subianto diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi kerentanan di lingkungan internal Istana.
Head of Political & Democracy Desk Adidaya Institute, Ahmad Fadhli mengingatkan Prabowo agar tidak hanya mewaspadai ancaman dari luar pemerintahan, tetapi juga mengevaluasi orang-orang yang berada di lingkaran terdekat kekuasaannya (inner circle).
Menurut Fadhli, peristiwa penyadapan yang dikaitkan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), apabila terbukti, harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk membenahi sistem pengawasan dan keamanan internal Istana.
”Presiden Prabowo harus benar-benar berhati-hati terhadap orang-orang di lingkaran terdekat kekuasaannya atau inner circle Istana. Peristiwa penyadapan yang dikaitkan dengan Kepala KSP harus menjadi alarm serius. Pemerintah jangan sampai kecolongan oleh orang-orang yang justru memiliki akses dan kepercayaan di dalam lingkaran kekuasaan. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali,” ujar Ahmad Fadhli
Ia menilai, ancaman terhadap pemerintahan tidak selalu datang dari oposisi atau pihak eksternal. Kerentanan justru bisa muncul dari orang-orang yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan.
Karena itu, Fadhli menekankan pentingnya evaluasi terhadap loyalitas, integritas, dan rekam jejak para pejabat maupun personel yang berada di sekitar Presiden.
Selain persoalan loyalitas internal Istana, Fadhli juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengamanan Presiden Prabowo selama jabatan Wakil Presiden belum terisi.
Menurutnya, kekosongan kursi Wapres membuat persoalan kesinambungan kepemimpinan nasional harus mendapat perhatian lebih serius.
”Dalam situasi kursi Wakil Presiden yang masih kosong, sistem pengamanan Presiden Prabowo harus ditingkatkan. Ini bukan soal membangun ketakutan, tetapi soal mengantisipasi segala kemungkinan. Keamanan fisik, kesehatan, lingkungan kerja, hingga orang-orang yang memiliki akses langsung kepada Presiden harus benar-benar diawasi,” katanya.
Fadhli menegaskan, keselamatan Presiden bukan sekadar persoalan pribadi Prabowo, melainkan menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas negara.
Ia berpandangan, seluruh potensi ancaman, termasuk sabotase maupun tindakan kriminal, harus diantisipasi melalui sistem pengamanan profesional, berlapis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, Fadhli mengingatkan adanya konsekuensi konstitusional yang jauh lebih besar apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mekanisme apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan.
Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
”Kita harus memahami bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden sama-sama mengalami kekosongan jabatan, konsekuensinya sangat serius. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 sudah mengatur mekanisme suksesi melalui MPR. Artinya, negara berpotensi kembali memasuki kontestasi politik untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden,” jelas Fadhli.
Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi membuka kembali pertarungan politik di antara kekuatan partai politik yang sebelumnya mengikuti kontestasi Pilpres.
”Bayangkan jika skenario itu terjadi. Partai-partai politik akan kembali berhitung, koalisi bisa berubah, negosiasi politik akan berlangsung, dan perebutan pengaruh untuk menentukan kepemimpinan nasional berpotensi kembali terbuka. Ini bukan persoalan sederhana karena menyangkut stabilitas pemerintahan dan masa depan politik Indonesia,” ungkapnya.
Cost of Politics Lebih Mahal daripada Mencegah Krisis
Fadli menilai, pemerintah harus lebih mengutamakan langkah pencegahan daripada menghadapi krisis kepemimpinan yang dapat menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi besar.
Dalam perspektif politik, biaya yang harus ditanggung negara akibat krisis suksesi berpotensi jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk memperkuat keamanan Presiden, menjaga kesehatannya, dan membenahi pengawasan internal Istana.
”Karena itu, menurut saya, cost of politics akibat krisis kepemimpinan akan jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk memastikan Presiden tetap aman, sehat, dan mampu menjalankan tugas konstitusionalnya. Lebih baik pemerintah serius membenahi sistem keamanan dan membersihkan potensi penyalahgunaan kepercayaan di lingkungan Istana daripada harus menghadapi krisis kekuasaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, potensi krisis tersebut dapat memicu konsolidasi ulang kekuatan partai politik, negosiasi dukungan, hingga perubahan konfigurasi koalisi. Situasi demikian berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
Fadli mengingatkan Prabowo agar tidak hanya berkonsentrasi pada konsolidasi politik di luar Istana, tetapi juga memastikan lingkungan internal pemerintahannya benar-benar aman dan memiliki integritas.
”Presiden Prabowo jangan hanya sibuk mengonsolidasikan kekuatan politik di luar Istana. Justru orang-orang yang berada paling dekat dengan Presiden harus mendapat perhatian serius. Sebab, ancaman terhadap kekuasaan tidak selalu datang dari lawan politik. Bisa saja kerentanan muncul dari dalam lingkaran yang selama ini dipercaya,” tandasnya.
Menurut Fadli, kekosongan kursi Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, memastikan mekanisme suksesi berjalan sesuai konstitusi, serta membenahi sistem keamanan internal Istana.
”Jangan menunggu negara menghadapi krisis untuk menyadari pentingnya pengamanan dan pengawasan internal. Menjaga Presiden berarti menjaga kesinambungan pemerintahan. Dan mencegah krisis jauh lebih murah daripada membayar mahal konsekuensi krisis kekuasaan,” pungkas Ahmad Fadli.
Pengamat Ingatkan Presiden Prabowo Waspadai Ancaman dari Lingkaran Istana
