JAKARTA – Pergantian sosok Wakil Presiden tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan secara matang sosok yang akan mendampingi kepemimpinan nasional. Pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak cukup hanya memiliki dukungan politik dari partai koalisi, tetapi juga harus mempunyai kapasitas, integritas, serta kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Head of Political & Democracy Desk Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai kriteria paling mendasar bagi calon Wakil Presiden pengganti Gibran adalah memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik, baik dari sisi kompetensi, pendidikan, pengalaman, maupun integritas pribadi.
Menurutnya, pergantian posisi Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mengisi jabatan yang kosong. Keputusan tersebut menyangkut keberlanjutan pemerintahan, stabilitas politik nasional, serta kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo selama lima tahun ke depan.
”Kalau memang terjadi pergantian Wakil Presiden, Presiden Prabowo harus memastikan sosok yang dipilih memiliki kualitas lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai pergantian hanya menghasilkan perubahan figur, tetapi tidak membawa peningkatan kualitas kepemimpinan nasional,” ujar Ahmad Fadhli.
Ia mengingatkan, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 merupakan mandat politik yang sangat besar. Pasangan tersebut memperoleh 58,59 persen suara nasional dan memenangkan kontestasi di 36 dari 38 provinsi di Indonesia.
Menurut Fadhli, besarnya dukungan tersebut harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan figur yang akan mendampingi Prabowo. Sebab, mandat rakyat tidak hanya diberikan kepada sosok presiden, tetapi juga kepada pasangan kepemimpinan yang menawarkan visi dan arah pemerintahan.
Karena itu, calon pengganti Wakil Presiden harus mampu menjaga kepercayaan pemilih sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Kriteria Usia Muda dan Kemampuan Komunikasi
Fadhli menjelaskan, salah satu kriteria yang perlu dipertimbangkan Prabowo adalah faktor usia. Menurutnya, calon Wakil Presiden idealnya berasal dari kalangan muda yang energik, memiliki perspektif progresif, serta mampu memahami perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Namun, usia muda tidak boleh hanya menjadi simbol atau daya tarik politik. Figur yang dipilih harus memiliki kapasitas intelektual, kematangan emosional, pengalaman organisasi, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit.
”Usia muda memang penting karena Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang energik dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi muda saja tidak cukup. Harus dibuktikan dengan kapasitas, pengalaman, gagasan, dan kemampuan bekerja,” tegasnya.
Selain itu, calon Wakil Presiden harus mempunyai kemampuan komunikasi politik yang kuat. Posisi tersebut menuntut seseorang mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok, mulai dari masyarakat sipil, kalangan mahasiswa, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga partai politik pendukung pemerintah.
Kemampuan membangun komunikasi lintas generasi dan lintas kepentingan menjadi penting agar Wakil Presiden tidak hanya berfungsi sebagai pendamping Presiden, tetapi juga menjadi penghubung strategis antara pemerintah dan masyarakat.
Fadhli berpandangan, Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang bisa menyerap aspirasi publik, memahami persoalan masyarakat di daerah, serta menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif kepada Presiden.
Pendidikan dan Keaslian Ijazah Harus Menjadi Perhatian
Kriteria berikutnya adalah latar belakang pendidikan. Fadhli menilai tingkat pendidikan calon Wakil Presiden harus menjadi salah satu indikator penting dalam proses seleksi.
Menurutnya, calon pengganti Gibran perlu memiliki rekam pendidikan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Namun, kualitas pendidikan tidak semata-mata diukur dari gelar yang disandang, melainkan juga kemampuan berpikir kritis, penguasaan persoalan kebangsaan, serta kapasitas merumuskan kebijakan publik.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan verifikasi dokumen pendidikan calon pemimpin nasional.
”Persoalan pendidikan jangan hanya dilihat dari gelar akademik. Yang paling penting adalah kompetensi dan integritas. Seluruh dokumen pendidikan, termasuk ijazah, harus asli, sah, dan dapat diverifikasi. Jangan sampai persoalan administratif maupun keaslian dokumen justru menjadi polemik baru yang mengganggu kepercayaan publik,” ungkapnya.
Menurut Fadhli, tuntutan transparansi tersebut merupakan bagian dari standar etik kepemimpinan publik. Seorang Wakil Presiden harus mampu memberikan keteladanan dalam hal kejujuran, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Tidak Cukup Mengakomodasi Kepentingan Partai Politik
Lebih jauh, Fadhli mengingatkan agar Prabowo tidak hanya menjadikan kalkulasi politik partai koalisi sebagai dasar menentukan calon Wakil Presiden.
Memang, dukungan partai politik merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan komunikasi politik di parlemen berjalan baik. Namun, kepentingan masyarakat yang memberikan suara pada Pilpres 2024 juga tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, Presiden harus mampu menyeimbangkan kepentingan koalisi dengan aspirasi pemilih dan kebutuhan bangsa.
Calon Wakil Presiden idealnya bukan sekadar representasi kekuatan politik tertentu, melainkan figur yang mempunyai kapasitas untuk bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok masyarakat yang tidak berada dalam barisan pendukung pemerintah.
”Prabowo perlu mendengarkan suara partai politik pendukung, tetapi jangan melupakan suara masyarakat. Wakil Presiden yang dipilih harus bisa diterima secara luas, memiliki integritas, dan mampu memperkuat pemerintahan. Jangan sampai keputusan strategis ini hanya menjadi hasil kompromi elite politik,” jelas Fadhli.
Ia menambahkan, pemilihan figur Wakil Presiden juga harus mempertimbangkan kemampuan membangun sinergi dengan Presiden. Hubungan keduanya harus didasarkan pada kesamaan visi, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen untuk menjalankan agenda pembangunan nasional.
Dengan demikian, Wakil Presiden tidak hanya menjadi pelengkap struktur kekuasaan, tetapi mempunyai kontribusi nyata dalam menjalankan pemerintahan.
Momentum Menentukan Kualitas Kepemimpinan Nasional
Fadhli menilai, apabila terjadi pergantian Wakil Presiden, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pemerintahan Prabowo. Tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, ketahanan pangan, pemberantasan korupsi, hingga persaingan geopolitik dan transformasi teknologi.
Dalam situasi tersebut, Presiden membutuhkan pendamping yang mampu memberikan masukan strategis, memahami persoalan nasional, serta mempunyai keberanian menyampaikan pandangan secara objektif.
Wakil Presiden juga harus mampu menjalankan tugas kenegaraan secara efektif ketika Presiden memberikan mandat untuk menangani agenda pemerintahan tertentu.
”Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden yang populer atau memiliki kedekatan dengan kekuatan politik tertentu. Indonesia membutuhkan figur yang kompeten, berintegritas, memiliki kapasitas intelektual, dan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas Ahmad Fadhli.
Ia berharap Prabowo menjadikan kualitas kepemimpinan, rekam jejak, integritas, pendidikan, serta penerimaan publik sebagai pertimbangan utama.
Sebab, keputusan memilih Wakil Presiden bukan hanya menyangkut kepentingan politik hari ini, melainkan juga menentukan kualitas kepemimpinan nasional dan arah perjalanan Indonesia ke depan.
Kriteria Sosok Calon Wapres Pengganti Gibran Harus Lebih Kompeten, Muda, dan Berintegritas
