JAKARTA – Empat orang yang disebut KPK, dalam skandal besar Kementerian ATR/BPN terungkap sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fakta ini membuat publik menunggu jawaban tegas atas bobroknya kepemimpinan dan pengawasan Nusron Wahid.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Nusron tidak sekadar berlindung di balik pernyataan menghormati proses hukum. Sebagai pimpinan kementerian, ia harus menjelaskan bagaimana orang-orang dekatnya diduga memiliki akses dalam perkara tersebut.
“Jangan sampai Nusron hanya menjadi sang raja yang duduk di singgasana, sementara para Kurawa bermain di belakang layar. Kalau ada struktur bayangan, siapa yang membentuk dan membiarkannya bekerja?” tegas KAMAKSI kepada wartawan, Jakarta, 24 September.
KPK telah menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam pengusutan perkara ini. Bagi KAMAKSI, koper merah dan tumpukan uang tersebut menjadi alarm keras bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada para tersangka yang sudah ditetapkan.
“Jangan cuma tangkap wayangnya. Bongkar seluruh jaringan dan telusuri siapa pun yang terlibat, tanpa pandang jabatan atau kedekatan dengan menteri,” desak KAMAKSI.
KAMAKSI menegaskan, Nusron harus membuka persoalan ini secara transparan. Sebab, menghormati proses hukum bukan berarti cukup puas menjawab pertanyaan publik.
” Jika benar ada permainan di balik layar, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.” tutupnya.
Skandal ATR/BPN dan Koper Merah, KAMAKSI Tantang Nusron Wahid Buka Jubah “Ordal”
