Dimulai dari Kasatpel hingga Tata Kelola Anggaran Menuai Sorotan, CBA Desak BPK Audit DLH DKI

JAKARTA – Tata kelola anggaran di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menuai sorotan tajam. Di mulai dari dugaan pungli yang dilakukan oknum Satpel kecamatan hingga tingkat provinsi.
‎
‎Salah satunya terkait pengadaan truk sampah listrik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai terdapat kejanggalan dalam lonjakan anggaran dan harga satuan kendaraan tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
‎
‎Diketahui DLH DKI Jakarta mulai mengoperasikan truk sampah listrik tipe compactor berkapasitas 6 hingga 12 meter kubik yang diklaim ramah lingkungan karena sepenuhnya menggunakan tenaga listrik dan bebas emisi.
‎
‎Namun, Uchok mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, anggaran pengadaan compactor listrik kecil hanya sebesar Rp21 miliar. Angka tersebut kemudian melonjak drastis menjadi Rp109 miliar pada tahun 2025.
‎
‎”Ada kejanggalan meski  spesifikasinya sama. Kapasitas tetap 6,5 meter kubik, tetap listrik penuh, tetap bebas emisi. Tapi harga melonjak tajam. Ini seperti harga cabai saat musim hujan, tapi bedanya cabai memang bisa langka atau kualitasnya berubah,” sindirnya.
‎
‎Uchok bahkan menyampaikan kritik satir terkait lonjakan harga tersebut. “Ini truk sampah atau aset properti yang nilainya terus naik? Jangan-jangan ada fitur rahasia—bisa nyanyi, bikin kopi, atau jadi tempat tinggal. Untuk memastikan, BPK, PPATK perlu segera audit dinas LH DKI Jakarta,” katanya.
‎
‎Ucok juga mendorong agar pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan, termasuk ketua panitia dan penandatangan kontrak, segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
‎
‎Sorotan ini menambah daftar panjang kritik terhadap tata kelola anggaran publik di ibu kota, khususnya dalam proyek-proyek berbasis teknologi ramah lingkungan yang membutuhkan transparansi tinggi.
‎
‎Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan mantan PPTK dinas Lingkungan Hidup DKI Rizky Febrianto dan mantan PPK DLH DKI yang saat ini menjabat Kasudin LH Jaksel Dedi Setiono, bungkam dan belum memberi penjelasan terkait pengadaan compactor listrik di DLH DKI. Redaksi membuka ruang untuk untuk berkomunikasi melalui telpon dan email ..
‎