METRO- Sekretaris Daerah Kota Metro membuka Kegiatan Workshop SAKIP Triwulan III yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (16/11/2023).
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Metro Zaki Mubaroq, SH.MH melaporkan bahwa Bagian Organisasi Sekda mempunyai Program Rakor Triwulan yang dihadiri oleh semua perangkat daerah yang mengelola SAKIP di masing-masing OPD.
“Di dalam perangkat daerah penanggungjawab SAKIP adalah Sekretaris yang sudah terletak di dalam tupoksinya masing-masing, kemudian dibantu oleh pejabat sektoral yang membidangi SAKIP atau perencanaan ,” ujarnya.
Zaki juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan Workshop SAKIP Triwulan III yang diadakan hari ini, pesertannya terdiri dari 2 orang yang mewakili masing-masing OPD dan 1 orang dari masing-masing bidang.
“Kali ini ada 3 tema yang kita angkat, yang kita nilai perlu kita sosialisasikan dan kita bahas, yaitu keterkaitan dengan RB tematik dengan SAKIP, yang kedua adalah konsolidasi ulang terkait penetapan IKU yang ada di masing-masing OPD, dan yang ketiga dari Bappeda dan Inspektorat,” jelasnya.
Sebagai leading sector Workshop SAKIP Triwulan III, Zaki berharap kegiatan hari ini bisa diikuti dengan seksama oleh seluruh peserta dan bisa dilanjuti kepada perangkat daerahnya masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT. berharap seluruh rangkaian kegiatan dalam acara Workshop Sakip Tri Wulan III di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun 2023, yang merupakan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di bangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance, dan sekaligus result oriented government tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman tertib dan sukses.
“Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,”tuturnya.
Selain Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Bangkit juga meminta semua OPD juga dapat memahami LAKIP yang merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biayai oleh APBN atau APBD.
“Sehingga di dalam pelaksaaannya kedua hal ini dapat berjalan saling beriringan atau secara sistemastis dan saling melengkapi guna untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun,” ungkapnya.
Bangkit juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Metro telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.
“Pemerintah Kota Metro melalui Bagian Organisasi telah memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasi SAKIP agar dapat berjalan dengan baik dengan rutin melaksanakan rapat koordinasi. Karena keberhasilan pelaksanaan implementasi SAKIP dan RB ini perlu dukungan oleh semua OPD guna mempercepat pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja dalam SAKIP dan RPJMD, sehingga dapat berjalan secara paralel dan juga memudahkan kita untuk menetapkan langkah-langkah kedepannya,” bebernya.
Sekretaris Daerah tersebut juga mengatakan bahwa telah ada pergeseran dari pemehaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.
Sebagai penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
“Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan, tentu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu,” terangnya.(hum)
