News  

Aktivis Tolak Rencana Penggantian PJ Gubernur Babel Karena Tak Mau Dukung Ganjar

1,747 views

Jakarta – Tersebar surat undangan Nomor 100.2.1.3/6074/SJ terkait rencana pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 13.00 WIB. Suganda Pandapotan Pasaribu akan diganti oleh Syafrizal Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Menanggapi informasi tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Indonesian Club Gigih Guntor menyayangkan atas pergantian tersebut yang lebih tercium aroma politik menjelang pemilihan presiden 2024.

“Selama 7 bulan memimpin Babel, Suganda Pandapotan berhasil meraih penghargaan Indonesia Award 2023 dengan program gule kabung. Program yang melibatkan seluruh instansi pemerintah, Forkompida, stake holder dan masyarakat untuk mengeksekusi permasalahan secara bersama-sama. Gule Kabung diberi penghargaan karena menghadirkan pelayanan publik. Selain itu, Suganda juga meraih penghargaan Program Indonesia Pintar dari Kemendibud Ristek, penghargaan indeks Pembangunan pemuda tertinggi dari Kemenpora dan penghargaan dukungan Gerakan Pembagian 10 juta bendera merah putih 2023 dari Kemendagri,” ujar Gigih dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11) sore.

Gigih kaget memperoleh informasi bahwa Suganda akan diganti karena bersikukuh menjaga netralitas Penjabat Kepala Daerah dalam pemilu yang akan datang sesuai arahan arahan Presiden Jokowi.

“Kami memperoleh informasi bahwa Pak Suganda didatangi oleh utusan instansi Intelijen dan Kemendagri yang memintanya agar mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pilpres 2024. Namun ditolak karena Pak Suganda memegang teguh netralitas ASN sesuai arahan Presiden Jokowi,” tuturnya.

Pergantian Pj Gubernur Babel dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

“Pergantian PJ Gubernur Babel cacat prosedur, cacat administrasi melanggar Permendagri Nomor Tahun 2023, dan syarat aroma politik praktis menjelang pilpres. Oleh karena itu, perlu segera mereshufle Mendagri dan Kepala BIN demi pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.

BACA JUGA :   Perkuat Pengawasan Pemilu, SMSI Lampung - Bawaslu Lampung Berkolaborasi