BANDARLAMPUNG- Plt Rektor Universitas Lampung (Unila) Dr Mohammad Sofwan Effendi targetkan PTN BH Unila di awal 2023.
“Insyaallah, nanti saya akan mencoba tidak menggeser target Prof Karomani. Mudah-mudahan di awal 2023 sudah bisa disetujui oleh kementerian,” kata dia usai memimpin Rapat Persiapan Unila sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Kamis (1/9/ 2022).
Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi ini mengatakan dirinya berupaya meyakinkan Kemdikbud Ristek bahwa saat ini Unila sedang berbenah.
“Sementara ini, di kementerian sedang dipending dulu usulannya karena ada kasus (OTT Prof Karomani) tadi kan,” lanjut dia.
Mohammad Sofwan Effendi bertekad menjadikan Unila lebih baik lagi dengan transformasi dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN BH di tahun 2023.
“Unila lebih baik melalui skema PTN BH dengan dua hal. Satu, secara internal Unila itu solid di dalam. Seluruh Wakil Rektor, Dekan, Dosen, dan Mahasiswa kompak,” kata dia.
Kedua, civitas akademika Unila harus memberikan opini positif kepada publik dengan kinerja.
“Apalagi ini pas Dies Natalis Ke-57 Unila, nanti hasil riset kita tampilkan. Dan yang paling penting adalah pelaksanaan Tri Dharma di Unila tidak terhambat,” ujar dia.
Mohammad Sofwan Effendi menegaskan transformasi status Unila dari BLU menjadi PTN BH di awal 2023 tidak identik dengan menaikkan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari mahasiswa.
“Harus ada upaya regenerating, upaya mencari dana untuk menopang Tri Dharma lewat kerja sama dengan industri, pemda, dan perguruan tinggi lain. Kalau penerimaan SPP itu kan sudah diatur oleh Ditjen Dikti, ada batas maksimal dan minimal,” kata dia.
PTN BH merupakan institusi nirlaba, tidak mencari keuntungan, yang memiliki misi melayani masyarakat, dan menyelenggarakan perguruan tinggi berkualitas dengan memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Jadi porsi terbesar mestinya tidak dari SPP mahasiswa. PTN BH itu misinya bukan menaikkan nilai SPP. Tapi memanajemen internal sebagai penghasilan tambahan melalui kerja sama yang konstruktif dari hasil riset maupun hasil-hasil Tri Dharma lainnya,” tegas dia lagi.
Pengelolaan keuangan PTN BH Unila akan lebih ketat lagi karena melibatkan pengawasan publik melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“PTN BH itu seluruh keuangannya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Tidak hanya oleh instansi pemerintah. Kalau dananya dari pemerintah pasti diaudit oleh BPKP dan BPK RI,” kata Mohammad Sofwan Effendi.
“Pun Unila sebagai BLU sekarang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahun,” lanjut dia.
Mohammad Sofwan Effendi menuturkan plus minus Unila sebagai PTN BH dalam menetapkan kebijakan secara mandiri nantinya.
Dia mengatakan dengan status PTN BH, Unila lebih leluasa dan fleksibel di dalam mengelola manajemen internal sesuai visi dan misi Unila.
Termasuk masalah SDM, manajemen keuangan, dan manajemen aset.
“Nanti seluruh aset Unila kecuali tanah itu menjadi milik Unila. Kalau tanah tetap menjadi milik pemerintah,” kata dia.
Namun sisi negatifnya, lanjut dia, Unila tidak lagi menerima bantuan dan tidak lagi mendapatkan formasi PNS.
“Dosen PNS yang saat ini ada akan tetap dipertahankan, tapi tidak boleh menambah yang baru. Seluruh dosen nantinya menjadi Dosen Unila sebagai dosen PTN BH,” jelas dia.
Mohammad Sofwan Effendi targetkan PTN BH Unila di awal 2023 dan akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui DPR RI atau DPRD bahwa tidak ada kenaikan SPP saat beralih status dari BLU menjadi PTN BH. (*)
