JAKARTA – Transparansi dalam proses pengadaan barang dan penunjukan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam MBG Watch.
Mereka mendesak BGN membuka informasi terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut
Desakan itu disuarakan dalam aksi yang digelar di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026),
Agus Sarwono, salah satu perwakilan aksi menilai publik hingga kini belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengadaan maupun penunjukan mitra yang menjalankan program MBG. Karena itu, keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan secara akuntabel.
“Ketiga, kami juga pengin banget atau setidaknya dapat informasi begitu ya, siapa pemain sesungguhnya begitu. Karena banyak betul kan mitra-mitra yayasan yang sesungguhnya terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan: partai politik, anggota DPR RI, anggota DPRD, dan seterusnya,” kata Agus kepada wartawan.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) itu mengatakan, keterbukaan diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul perlu dibenahi terlebih dahulu agar kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Agus menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diawasi secara ketat.
“Padahal salah satu risiko korupsi terbesar dalam program makan bergizi gratis salah satunya adalah konflik kepentingan,” ucapnya.
Atas dasar itu, MBG Watch turut mendesak BGN menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk memberikan ruang evaluasi terhadap tata kelola program. Menurut Agus, moratorium pembangunan dapur MBG yang sebelumnya dilakukan belum cukup karena program masih tetap berjalan.
“Penekanan kami jelas, moratorium dulu, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya,” tegasnya.
Meski mengkritisi pelaksanaan program, Agus menegaskan pihaknya tidak menolak keberadaan MBG. Ia mengakui program tersebut memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu yang memang membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
“Kami tidak bisa menafikan bahwa ada penerima manfaat yang memang benar-benar butuh. Karena kami sendiri dari TII pernah datang ke sekolah-sekolah menunjukkan ada beberapa kepala sekolah yang mengatakan, ‘Oh iya kok, di tempat kami itu se- apa namanya, tepat’,” katanya.
Namun demikian, ia menilai pelaksanaan program masih perlu diperbaiki, terutama terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Menurutnya, bantuan harus diberikan secara selektif agar anggaran yang berasal dari uang rakyat dapat digunakan secara efektif.
Untuk diketahui, dalam demi itu, BGN Watch segel (rep/dim)
