Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera membuat tim ad hoc untuk memeriksa secara komprehensif oknum pegawai yang melakukan data entry anggaran yang ganjil.
Ya, ini dilakukan lantaran Anggaran DKI jadi sorotan menyusul temuan sejumlah mata anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI yang dianggap tak wajar.
Mata anggaran yang dianggap tak wajar salah satunya pengadaan lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar.
Tim ini diamanatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
“Kemudian saya membuat Kepgub 128 tahun 2019 pembentukan tim pemeriksa ad hoc atas dugaan pelanggaran disiplin PNS,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Anies menjelaskan tim ad hoc itu diketuai oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum.
“Itu adalah tim yang selalu memeriksa kalau ada tuduhan pelanggaran di ASN. Mereka yang akan melakukan pemeriksaan tapi nama-namanya yang diperiksa nanti akan dapat dari Bappeda,” ujar dia.
“Jadi intinya adalah mereka yang tidak menjalankan dengan disiplin, di situ mereka yang akan diperiksa,” lanjut dia.
Menurut Anies tindak lanjut ini harus dilakukan untuk melihat alasan yang sebenarnya. Dari situ pemerintahan bisa banyak belajar dari masalah tersebut.
“Semua akan diperiksa itu harus diperiksa. Supaya kita tahu sistemnya ini human error atau disengaja,” tegas dia.
Sebelumnya, DKI diketahui menganggarkan lem aibon hingga Rp82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp123,8 miliar. Angka ini cukup fantastis dan mendapat sorotan dari banyak orang.
Kasubag TU Sudin Pendidikan Jakbar Wilayah 1, Sudarman menjelaskan detail cara ia memasukkan komponen anggaran lem aibon. Saat itu ia mengaku memang asal memilih komponen, yang penting angka yang dimasukkan sesuai kebutuhan.
“Saya berpikir secara sederhana, kenapa harus banyak-banyak kode rekening, karena nanti pun akan diubah sesuai kode rekening. Tapi kenapa kok milihnya Aibon. Nah itu juga mungkin ini menjadi, katakanlah salah pilih ya dalam input sementara,” kata Sudarman.
Setelah dianggarkan oleh eksekutif, maka anggaran akan masuk dalam pembahasan dewan. Di pembahasan biasanya banyak anggaran yang dirombak bahkan direvisi. Yang semula anggaran asal pilih, direvisi agar komponen anggaran dimasukkan ke anggaran yang sesuai kegiatan.
“Iya salah pilih. Jadi karena ada banyak pilihan lain artinya saya enggak berfikir sampai sejauh ini. Katakanlah kebutuhan aibon itu menjadi viral sampai begini,” ungkap dia.
Sudarman pun mengaku tak ada niat ataupun tekanan dari kelompok tertentu sampai memasukkan komponen lem aibon tersebut. Ia hanya memasukkan komponen yang harganya sesuai dengan kebutuhan kegiatan sekolah.
“Padahal tujuan kami itu tidak ada niat apapun dan memang tidak untuk pembelian aibon ternyata di sekolah itu,” tutup dia.
Pemprov DKI sendiri telah memastikan anggaran lem aibon tidak lolos dan akan direvisi.(cni/pin)
