Oleh: Prof Dr Anton A Setyawan SE, MSi
(Guru Besar Ilmu Manajemen Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Dewan Pakar Suara Utama)
Bulan Desember 2023 perekonomian nasional diwarnai dengan kenaikan harga komoditas pangan yang mengkhawatirkan. Inflasi bulanan per November 2023 ini mencapai 0,38 persen, yang berarti naik dari inflasi bulan Oktober 2023 yang mencapai 0,17 persen.
Harga komoditas pangan yang tinggi ini dikhawatirkan akan bertahan sampai bulan Februari 2024. Impor beras sebanyak 1,7 juta ton pada bulan Oktober 2023 lalu ternyata tidak menyebabkan penurunan signifikan pada harga komoditas makanan pokok ini. Beras bukan satu-satunya komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga; cabai rawit, gula, telur dan daging ayam juga mengalami kenaikan harga.
Kondisi makro ekonomi global di akhir tahun 2023 ini juga sedikit muram. Laporan Economic Outlook dari International Monetary Fund (IMF) dengan basis data bulan Oktober 2023, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global terus mengalami penurunan yaitu 3,5 persen di tahun 2022, menjadi 3,0 persen di tahun 2023 dan 2,9 persen di tahun 2024.
Penyebab dari pelambatan ekonomi global tahun 2024 berdasarkan analisis dari IMF adalah, pertama, tekanan hutang luar negeri Amerika Serikat yang meningkatkan resiko keuangan global.
Kedua, krisis di sektor properti Tiongkok yang bisa berdampak pada penurunan permintaan ekspor dari negara Tirai Bambu itu. Kondisi ini akan memberikan dampak global bagi negara-negara eksportir komoditas ke China.
Ketiga, inflasi jangka pendek yang terjadi karena kenaikan harga pangan dan energi. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya krisis geopolitik global di Eropa Timur dan Timur Tengah serta dampak perubahan iklim.
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia dalam rilis Economic Outlook bulan September 2023 dengan prediksi positif. Lembaga dunia tersebut memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada tahun 2023, dengan inflasi mencapai 3,6 persen. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia diperkirakan juga tumbuh 5 persen dengan inflasi turun menjadi 3 persen.
Prospek ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan stabil karena kebijakan ekonomi yang konservatif terkait dengan disiplin fiskal. Indonesia menempuh cara ini karena sepanjang tahun 2023 sebenarnya terjadi volatilitas keuangan global karena suku bunga pinjaman tinggi. Kenaikan suku bunga pinjaman terjadi karena peningkatan resiko ekonomi global sepanjang tahun 2023 akibat peningkatan eskalasi konflik geopolitik dan instabilitas ekonomi. IMF mencatat ada 25 negara yang terancam default karena tidak mampu membayar hutang luar negeri sepanjang tahun 2023. 25 negara tersebut didominasi negara-negara Afrika dan Asia Selatan.
Pemilu dan Prospek Ekonomi Indonesia
Tahun 2024 adalah tahun politik karena pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif dari pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Selain itu, pada bulan November 2024 juga akan dilaksanakan Pilkada serentak di Indonesia. Adapun jadwal pelaksanaan pilpres dan pileg tahun 2024 adalah 14 Februari 2024 pemungutan suara pilpres dan pileg, tanggal 14-15 Februari 2024 penghitungan suara pilpres dan pileg, tanggal 15 Februari-20 Maret 2024 rekapitulasi perhitungan suara.
Dengan perkiraan pilpres dua putaran, maka pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2024, sementara untuk pengambilan sumpah anggota DPR dan DPD dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2024. Setelah proses itu selesai, maka tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pilkada serentak. Pilkada serentak menghasilkan pemimpin daerah yang juga akan mulai bekerja pada awal tahun 2025.
Berdasarkan jadwal tersebut, maka pemerintah baru lengkap dengan kabinet diperkirakan baru mulai bekerja pada akhir tahun 2024. Hal ini berarti sepanjang tahun 2024 tidak ada kebijakan ekonomi strategis yang bisa diambil oleh pemerintah karena masalah legitimasi.
Proses ini sebenarnya hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, karena kebijakan ekonomi harus didahului oleh proses politik. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dan investor karena mereka memerlukan kepastian untuk melakukan perencanaan serta keputusan bisnis.
Berdasarkan pengalaman di masa lalu, pelaku bisnis dan para investor cenderung mengambil sikap menunggu atau “wait and see” sampai proses politik selesai. Keputusan menunggu ini tentu dilakukan untuk mengambil keputusan hal-hal yang strategis, misalnya keputusan untuk meningkatkan investasi, mempertahankan investasi atau justru mengurangi investasi dengan melakukan relokasi usaha. Hal ini wajar, mengingat keputusan investasi juga menyangkut resiko bisnis yang harus diperhitungkan investor.
Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dilakukan pemerintah Jokowi yang hanya tinggal menunggu proses politik untuk digantikan pemerintah baru. Pemerintah saat ini masih mempunyai tugas untuk melaksanakan amanat perencanaan pembangunan termasuk melaksanakan APBN 2024.
Semua kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas untuk diselesaikan harus segera selesai di tahun 2024. Pada bulan Oktober 2024, pemerintah harus menyelesaikan 25 proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai Rp 151,58 triliun. Penyelesaian proyek strategis nasional ini diharapkan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Pada sisi lain, pemerintah Jokowi juga mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas makro ekonomi, salah satunya adalah menjaga angka inflasi tetap sesuai target.
Tahun 2024, Tahun Menunggu
Bagi entitas bisnis, baik investor, perusahaan multinasional dan nasional tahun politik adalah tahun menunggu. Artinya menunggu pemerintah baru terpilih untuk menentukan keputusan bisnis strategis. Konsekuensinya tahun 2024 investasi yang terjadi adalah investasi yang sudah direncanakan lama dengan mempertimbangkan stabilitas politik terkini, investasi baru biasanya baru diputuskan setelah pemerintah baru dilantik.
Berdasarkan laporan Economic Outlook dari beberapa lembaga internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF) dan International Monetary Fund (IMF) serta lembaga nasional Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 berada di kisaran 5-5,1 persen. Angka inflasi juga diperkirakan berada pada 3-3,6 persen di tahun 2024. Hal ini berarti kondisi makro ekonomi tahun 2024 diperkirakan stabil sehingga kondisi ekonomi makro di tahun politik kondusif.
Kondisi ekonomi dan prospek bisnis tahun 2024 diperkirakan sangat dinamis sesuai dengan kondisi politik. Kita tentu berharap Pemilu 2024 dilaksanakan dengan aman dan damai sehingga iklim bisnis dan investasi tetap kondusif. Hal yang kita harapkan adalah pada saat tahun politik, aktivitas ekonomi dan bisnis bisa berjalan seperti biasa dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. (dre)
