JAKARTA – Memiliki loyalitas, kemampuan menjaga kepercayaan dan kehormatan institusi negara, rekam jejak Sufmi Dasco Ahmad dalam merespons berbagai persoalan nasional juga menjadi aspek penting yang patut diperhitungkan dalam menilai kepantasannya sebagai calon Wakil Presiden.
Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI menunjukkan bahwa Dasco cukup sering berada di tengah persoalan politik dan kebijakan publik yang membutuhkan komunikasi, koordinasi, serta penyelesaian lintas lembaga.
Sejumlah peristiwa nasional menjadi catatan, mulai dari polemik RUU Pilkada pada Agustus 2024, persoalan kenaikan PPN 12 persen, kelangkaan LPG 3 kilogram, polemik pagar laut, hingga respons DPR terhadap gelombang demonstrasi masyarakat pada Agustus 2025.
Dalam berbagai persoalan tersebut, Dasco tampil sebagai salah satu figur yang menjembatani komunikasi antara DPR dan pemerintah. Ia juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik untuk merespons berbagai aspirasi masyarakat.
Pengalaman lainnya terlihat ketika Dasco terlibat dalam komunikasi penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Ia juga dipercaya memimpin Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI untuk mengawal penanganan bencana di Sumatra.
Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting bagi Dasco apabila dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.
”Menurut saya, seorang wakil presiden harus memiliki pengalaman, kemampuan komunikasi politik, dan keberanian mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Jabatan tersebut bukan sekadar mendampingi presiden, tetapi juga harus mampu membantu memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Rekam jejak dan pengalaman Sufmi Dasco Ahmad di parlemen tentu menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan,” demikian pernyataan Ketua DPD Banten, Andra Soni kepada wartawan, Minggu, 15’November.
Sementara itu, Head of Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, melihat kepantasan Dasco dari perspektif kapasitas kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan.
”Kalau kita melihat dari rekam jejak politiknya, Dasco memiliki pengalaman menghadapi berbagai persoalan nasional yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas lembaga. Ini penting karena wakil presiden harus mampu menjadi mitra strategis presiden, memahami persoalan negara, dan ikut mencari solusi ketika pemerintah menghadapi kebuntuan. Jadi, ukurannya bukan hanya loyalitas politik, tetapi juga kemampuan menyelesaikan pekerjaan,” kata Head of politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli.
“Kursi kosong Cawapres pengganti Gibran harus diisi Die Hard Prabowo Subianto.Dan Dasco adalah salah satunya,” tambah Ahmad Fadhli.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, posisi wakil presiden membutuhkan figur yang mampu menjadi mitra strategis presiden, bukan sekadar pendamping dalam kegiatan kenegaraan. Wakil presiden harus memiliki kemampuan membaca situasi politik, memahami persoalan publik, membangun koordinasi antarlembaga, dan membantu mencari jalan keluar ketika terjadi kebuntuan kebijakan.
Karena itu, pengalaman Dasco di parlemen dan perannya dalam sejumlah persoalan nasional dapat menjadi nilai tambah apabila namanya dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.
Meski demikian, kepantasan seorang calon wakil presiden tetap harus diuji secara objektif. Kapasitas, integritas, rekam jejak, pemahaman terhadap persoalan rakyat, serta kemampuan menjalankan amanat konstitusi harus menjadi ukuran utama. Pada akhirnya, jabatan wakil presiden bukan sekadar soal kedekatan dan loyalitas kepada presiden, melainkan juga tentang kemampuan memikul tanggung jawab kenegaraan.
