JAKARTA – Di tengah ambisi Jakarta menjadi kota global, kawasan wisata Ancol menghadapi tantangan besar: membangun destinasi rekreasi berkelas dunia tanpa menghilangkan fungsinya sebagai ruang publik yang terjangkau masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi NGObrolin JAKarta (NGOJAK) yang digelar Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta (LIGA PRO Jakarta) di Sekretariat LIGA PRO Jakarta, Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis atau Bang Ian, memaparkan strategi transformasi Ancol menjadi ekosistem gaya hidup terpadu yang menggabungkan rekreasi, olahraga, budaya, hiburan, dan aktivitas ekonomi.
Transformasi tersebut menghadapi tantangan antara kepentingan pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai BUMD dengan komposisi saham 72 persen Pemprov DKI Jakarta, 18 persen PT Pembangunan Jaya, dan 10 persen publik, Ancol juga berstatus perusahaan terbuka yang wajib mematuhi ketentuan OJK dan bursa efek.
Syahmudrian menyebut, perseroan selama ini tidak pernah menerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD, tetapi tetap menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut menuntut perusahaan semakin efisien dan kompetitif tanpa mengabaikan pelayanan publik.
Transformasi bisnis dan wahana kelas dunia
Manajemen Ancol menyiapkan empat strategi utama, yakni meningkatkan margin keuntungan, mengoptimalkan aset, mengefisienkan operasional, serta memperkuat tiga lini usaha: rekreasi, properti residensial, dan kawasan industri.
Sejumlah pembaruan juga disiapkan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Ancol tengah menyeleksi wahana permainan berkelas dunia yang diklaim belum pernah ada di Indonesia maupun Asia Tenggara. Bahkan, tim perusahaan telah dikirim ke Amerika Serikat untuk melakukan seleksi.
Revitalisasi Pasar Seni juga memasuki tahap tender, dengan rencana menghadirkan Christmas Market selama tiga pekan pada Desember mendatang. Kawasan Putri Duyung turut masuk agenda pembenahan.
Selain itu, Ancol dipersiapkan menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan internasional tahun depan, termasuk kejuaraan dunia World Rallycross (WRX) dan pertemuan organisasi pemuda internasional asal London yang diperkirakan menghadirkan 10.000 peserta dari 136 negara.
Rangkaian agenda tersebut diharapkan memperluas peran Ancol, bukan hanya sebagai destinasi wisata keluarga, tetapi juga pusat kegiatan olahraga, budaya, pariwisata, dan ekonomi internasional.
Akses publik dan kebijakan inklusif
Di tengah ambisi pengembangan bisnis, keterjangkauan wisata tetap menjadi perhatian. Syahmudrian menjelaskan, kebijakan menggratiskan seluruh akses Ancol merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas. Sementara penyesuaian tarif harus melalui kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Meski demikian, manajemen telah menyediakan sejumlah akses gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.
Penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia, yang disebut mencapai sekitar 4,9 juta jiwa, dapat memasuki Ancol tanpa tiket masuk dengan menunjukkan kartu disabilitas. Sistem verifikasi otomatis juga tengah difinalisasi bersama Kementerian Sosial.
Akses gratis juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan terapi kesehatan di kawasan pantai, termasuk penderita asma dan gangguan pernapasan, dengan melampirkan rekomendasi dokter.
Untuk wisata religi, pengunjung yang hendak beribadah di Masjid Apung Ancol memperoleh akses gratis pada pukul 16.00 WIB hingga malam dan pukul 03.30–04.30 WIB. Ancol juga memfasilitasi kegiatan keagamaan lintas iman, termasuk ritual Banyu Pinaruh umat Hindu asal Bali.
Harga, lingkungan, dan aset mangkrak menjadi sorotan
Diskusi NGOJAK turut mengungkap sejumlah pekerjaan rumah. Bang Sidik mengingatkan pentingnya menjaga keterjangkauan wisata bagi masyarakat pesisir. Sementara Pdt. Immanuel Lubis menyoroti harga makanan dan minuman di kawasan Ancol yang dinilai mahal, terutama bagi rombongan panti asuhan.
Pengamat air tanah, Bang Rio, mengingatkan ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, abrasi, dan persoalan kebersihan air pantai. Menurutnya, kualitas lingkungan harus menjadi bagian penting dari pengembangan Ancol sebagai destinasi internasional.
Menanggapi kritik tersebut, Syahmudrian menjelaskan bahwa sejumlah aset mangkrak masih terikat perjanjian kerja sama jangka panjang. Mal ABC, misalnya, menggunakan skema Build-Operate-Transfer (BOT) hingga 2036 sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan hukum dan persuasif.
Untuk mengantisipasi banjir rob, manajemen berkoordinasi dengan pemerintah terkait pembangunan tanggul laut melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Giant Sea Wall. Perseroan juga menggandeng Institut Teknologi Bandung untuk menangani sampah kiriman dari sungai.
Manajemen mengklaim tidak memungut biaya sewa dari pedagang kecil serta berkomitmen memperketat pengawasan harga dan keamanan pangan.
Ancol juga telah membebaskan lahan di Marunda, sebelah timur kawasan Ancol, yang direncanakan menjadi pantai publik gratis bagi warga Jakarta.
Sport tourism dan peluang internasional
Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat, Ical Syamsudin, S.H., menyatakan dukungannya terhadap transformasi yang dijalankan Syahmudrian Lubis.
Menurut Ical, konsep integrated experience-driven leisure ecosystem merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global melalui modernisasi fasilitas, inklusivitas sosial, olahraga, dan pengembangan ekonomi malam.
“Pada prinsipnya, kami mendukung program dan kebijakan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis. Transformasi Ancol menjadi ekosistem gaya hidup terpadu merupakan langkah strategis untuk mendukung Jakarta sebagai kota global,” ujar Ical.
Ia menilai kebijakan akses gratis bagi penyandang disabilitas serta keberadaan fasilitas ibadah publik, termasuk Masjid Apung An-Nur, merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi sosial Ancol.
Ical juga menyoroti potensi pengembangan wisata olahraga pantai atau sport tourism. Rencana menjadikan Ancol sebagai tuan rumah PON Pantai I 2026 dinilai dapat menjadi momentum menarik kompetisi olahraga internasional ke Jakarta.
“Pengembangan sport tourism harus menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi Ancol. Dengan fasilitas dan kawasan yang dimiliki, Ancol berpotensi menjadi destinasi unggulan olahraga pantai. Penyelenggaraan PON Pantai I 2026 diharapkan menjadi momentum untuk menarik kompetisi internasional ke Jakarta,” katanya.
Menurut Ical, keberhasilan transformasi Ancol tidak cukup diukur dari peningkatan pendapatan dan jumlah wisatawan. Keterjangkauan, aksesibilitas, kualitas fasilitas publik, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan.
Menjaga Ancol tetap menjadi milik publik
Pada akhirnya, masa depan Ancol bukan hanya tentang kemegahan wahana, jumlah wisatawan mancanegara, atau besarnya pendapatan perusahaan. Lebih dari itu, Ancol harus tetap menjadi ruang publik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Ambisi menjadikan Ancol sebagai destinasi kelas dunia patut didukung. Namun, jangan sampai orientasi komersial justru membuat warga Jakarta semakin jauh dari ruang rekreasi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Tantangan manajemen adalah menjaga keseimbangan antara kesehatan bisnis perusahaan dan tanggung jawab sosialnya. Sebab, transformasi kawasan publik tidak cukup dirancang di ruang direksi, tetapi harus diuji melalui kritik, dialog, dan aspirasi masyarakat.
Ancol boleh menatap dunia, tetapi jangan sampai kehilangan kedekatannya dengan warga Jakarta.
