JAKARTA – Pengelolaan aset Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam proses transisi dan transformasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024, BPK mencatat 11 temuan yang memuat 19 permasalahan dalam pemeriksaan terhadap PAM JAYA. Persoalan tersebut mencakup kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, hingga masalah ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan aset hasil pengalihan dari mantan mitra swasta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
BPK menemukan daftar aset yang diserahkan kepada PAM JAYA tidak dilengkapi nilai aset secara memadai. Selain itu, berita acara serah terima belum sepenuhnya didukung data yang lengkap dan akurat.
Masalah serupa juga ditemukan dalam kerja sama proyek Brownfield dengan PT ABJ sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP).
BPK mencatat sebanyak 11.431 unit aset yang dikerjasamakan berpotensi tidak dapat dimutakhirkan, diatribusikan, maupun dihapuskan secara tepat karena ketidaksinkronan data inventarisasi.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam memastikan identitas, nilai, serta status kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.
Tak hanya aset, auditor negara juga menyoroti proyek pengembangan sistem informasi pelanggan atau Customer and Billing System (CBS) yang tidak berhasil diselesaikan.
Pekerjaan tersebut berakhir dengan pemutusan kontrak. Meski demikian, PAM JAYA telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17,06 miliar untuk lisensi Annual Technical Support (ATS) dan depresiasi aset.
BPK juga memperhitungkan potensi kebutuhan biaya tambahan minimal Rp13,92 miliar apabila proyek dilanjutkan, terutama untuk pemulihan sistem dan pembayaran dukungan teknis.
Dengan demikian, terdapat potensi beban tambahan yang perlu dicermati di luar biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.
Temuan ini menjadi perhatian karena sistem penagihan dan pelayanan pelanggan merupakan bagian penting dari operasional perusahaan air minum yang melayani masyarakat Jakarta.
BPK Ingatkan Pentingnya Akuntabilitas
Sorotan terhadap pengelolaan keuangan PAM JAYA sebenarnya bukan persoalan baru.
Pada pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2022, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Salah satu persoalan yang diungkap adalah pencatatan utang Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp53,32 miliar yang tidak didukung rincian lengkap dan akurat.
Anggota V BPK saat itu, Ahmadi Noor Supit, pernah mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan BUMD.
”Hasil pemeriksaan LK PAM Jaya tersebut hendaknya tidak menjadikan patah semangat, melainkan menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ujar Ahmadi dalam keterangan resmi BPK, 29 Mei 2023.
Pernyataan tersebut menjadi relevan ketika persoalan inventarisasi aset dan penyelesaian proyek teknologi informasi kembali muncul dalam pemeriksaan berikutnya.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan. Senior Manager PT PAM JAYA yang membawahi bidang komunikasi perusahaan, Gatra Vaganza belum memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Demikian halnya dengan Direktur Utama PT PAM Jaya Arief Nasrudin seakan janjian dengan anak buahnya untuk diam.
Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana rekomendasi auditor ditindaklanjuti, mengingat aset dan investasi PAM JAYA berkaitan langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, manajemen PAM JAYA perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan rekonsiliasi aset, penyelesaian kontrak CBS, serta langkah konkret untuk memastikan persoalan serupa tidak berulang.
Hingga persoalan tersebut terjawab, transparansi mengenai penggunaan anggaran dan pengelolaan aset perusahaan tetap menjadi hal yang patut diawasi.
BPK Temukan 11.431 Aset Brownfield PAM JAYA Bermasalah, Gatra Vaganza dan Arief Nasrudin Kompak Tutup Mulut!
