JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kukar Rita Widyasari kembali membawa nama pengusaha batu bara Tan Paulin dalam pusaran perkara tersebut.
Rita diperiksa KPK sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat Rita Widyasari.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Rita dilakukan untuk mendalami rangkaian perkara yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi serta aliran uang dalam pengelolaan sektor pertambangan batu bara di Kukar.
Dalam pengembangan perkara, KPK pada Februari 2026 menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).
Penyidik kini menelusuri lebih jauh aktivitas produksi batu bara, transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, serta dugaan pembagian fee kepada pihak-pihak tertentu. Titik penting penyidikan bukan hanya siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha, tetapi juga bagaimana aliran uang dan keuntungan dari produksi batu bara tersebut bergerak.
Nama Tan Paulin Kembali Muncul
Dalam rangkaian penyidikan itulah nama Tan Paulin kembali menjadi perhatian. Pengusaha batu bara tersebut sebelumnya telah diperiksa KPK sebagai saksi pada Agustus 2024.
Ketika itu, pemeriksaan Tan Paulin berkaitan dengan transaksi batu bara perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar. Pemeriksaan dilakukan dalam perkara TPPU yang menjerat Rita Widyasari.
Keterangan Tan Paulin menjadi relevan untuk dilihat dalam konteks penyidikan karena KPK sedang mendalami aktivitas produksi batu bara, transaksi, serta dugaan pembagian fee dalam perkara yang kini juga menyeret tiga korporasi sebagai tersangka.
Namun, relevansi nama seseorang dalam proses penyidikan tidak otomatis berarti status hukumnya sebagai tersangka. Sampai informasi yang tersedia, Tan Paulin masih disebut dan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan secara tegas. Pertama, nama Tan Paulin muncul dalam rangkaian pemeriksaan yang berkaitan dengan aktivitas dan transaksi batu bara di Kukar. Kedua, status hukum Tan Paulin tidak sama dengan tiga korporasi yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Pembedaan ini penting agar perkembangan perkara tidak berkembang menjadi kesimpulan hukum yang belum pernah dinyatakan KPK.
Di sisi lain, pemeriksaan berulang terhadap sejumlah pihak menunjukkan bahwa penyidik masih berusaha merangkai hubungan antara aktivitas produksi batu bara, transaksi keuangan, dugaan fee, serta pihak-pihak yang diduga menikmati atau mengetahui aliran dana tersebut.
Dengan ditetapkannya tiga korporasi sebagai tersangka, ruang penyidikan perkara ini juga menjadi lebih luas. KPK tidak hanya dituntut mengurai dugaan pelanggaran pada tingkat individu, tetapi juga menelusuri bagaimana kegiatan korporasi, transaksi batu bara dan aliran keuntungan diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi dan TPPU di Kukar.
Dalam konteks itulah nama Tan Paulin kembali muncul. Bukan karena telah dinyatakan sebagai tersangka, melainkan karena keterangannya pernah diminta penyidik terkait transaksi batu bara di wilayah yang menjadi fokus perkara.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh temuan penyidik: apakah pemeriksaan para saksi dan penelusuran transaksi tersebut mampu mengungkap secara lebih terang hubungan antara produksi batu bara, dugaan fee dan aliran dana dalam perkara yang dikembangkan KPK.
KPK Dalami Produksi Batu Bara Kukar, Nama Rita Widyasari dan Tan Paulin Kembali Disorot
