JAKARTA — Dalam urusan sampah, yang semestinya bergerak adalah aturan. Bukan kepentingan pribadi. Namun, dugaan praktik pemberian uang kepada oknum pegawai Satuan Pelaksana (Satpel) Lingkungan Hidup Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, justru memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kewenangan operasional dijalankan.
Seorang pegawai berstatus P3K paruh waktu berinisial AS, yang disebut bertugas sebagai sopir, diduga menerima sejumlah uang dari pengelola lapak sampah di RW 04, Kelurahan Kapuk Muara.
Dugaan pemberian uang itu berkaitan dengan pengambilan sampah yang disebut berasal dari aktivitas restoran dan pusat perbelanjaan (mal) di Jakarta. Informasi yang diperoleh menyebutkan, tiga kendaraan operasional Satpel LH Penjaringan dikerahkan untuk mengangkut sampah dari lokasi tersebut.
Persoalannya, pengangkutan itu diduga tetap berlangsung meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan pengambilan sampah dari lapak bersangkutan.
Jika informasi tersebut benar, ada dua persoalan yang perlu dijawab. Pertama, mengapa larangan itu tidak dipatuhi? Kedua, atas perintah dan sepengetahuan siapa tiga kendaraan operasional pemerintah dikerahkan?
Nama oknum AS ikut menjadi perhatian. Meski secara formal disebut bertugas sebagai sopir, ia diduga memiliki peran dalam koordinasi pergerakan kendaraan pengangkut sampah di lingkungan Satpel Penjaringan. Sejauh mana kewenangan itu diberikan, dan siapa yang memberikannya, masih memerlukan penjelasan.
Dugaan penerimaan uang tersebut juga perlu diperiksa secara serius. Apabila pemberian itu berkaitan dengan kemudahan memperoleh layanan pengangkutan menggunakan fasilitas pemerintah, persoalannya tidak lagi sekadar hubungan antara pegawai dan pengelola lapak. Ada dugaan konflik kepentingan yang harus diuji melalui pemeriksaan.
Sumber sampah pun tidak boleh diabaikan. Sampah yang disebut berasal dari restoran dan mal perlu ditelusuri asal, volume, status, serta mekanisme pengelolaannya. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah. Karena itu, penggunaan armada pemerintah untuk mengangkut sampah dari kegiatan usaha harus memiliki dasar penugasan dan prosedur yang jelas.
Publik berhak mengetahui apakah pengangkutan dari lapak RW 04 Kapuk Muara dilakukan berdasarkan surat tugas resmi. Siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengawasi? Dan apakah penggunaan kendaraan operasional tersebut sesuai dengan peruntukannya?
Konfirmasi kepada oknum AS masih diperlukan untuk menjelaskan dugaan pemberian uang dan hubungan pengelola lapak dengan personel Satpel LH Penjaringan.
Sementara itu, Kasatpel LH Penjaringan, Firman, perlu memberikan penjelasan mengenai pengerahan tiga kendaraan, keberadaan larangan pengangkutan, serta kemungkinan keterlibatan personel di bawah koordinasinya. Demikian juga dengan Kasudin LH Jakarta Utara, Edi Mulyanto, sayangnya hingga berita ini diturunkan keduanya belum memberikan tanggapan.
Pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada AS. Jika benar terjadi penyimpangan, perlu ditelusuri apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi atau bagian dari koordinasi yang diketahui pijak lain.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang sampah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini juga tentang uang, kewenangan, dan tanggung jawab. Kendaraan pemerintah dibeli dan dioperasikan untuk kepentingan publik, bukan untuk melayani kepentingan pihak tertentu di luar ketentuan.
DLH DKI Jakarta dan Sudin LH Jakarta Utara perlu membuka persoalan ini secara transparan. Sebab, dalam pengelolaan layanan publik, aturan akan kehilangan makna apabila bisa dikesampingkan oleh kepentingan yang tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat.







