JAKARTA – Dua tahun telah berlalu sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan entitas anak Tahun Buku 2023. Namun, satu pertanyaan masih penting dijawab: apakah seluruh rekomendasi BPK sudah benar-benar diselesaikan?
Dalam sebuah perusahaan, jabatan direktur utama bukan sekadar tempat mengambil keputusan. Di sana melekat tanggung jawab untuk memastikan perusahaan berjalan dengan benar, aset terlindungi, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip itu kini relevan bagi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menemukan 44 temuan pemeriksaan dalam laporan keuangan Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023. Temuan tersebut memuat 80 permasalahan, terdiri atas 56 kelemahan sistem pengendalian internal dan 24 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp72,01 miliar.
Pengamat Kebijakan publik, Amir Hamzah mengatakan persoalannya PT Jakpro ini tersebar pada pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan. Bagi seorang direktur utama, angka-angka itu bukan sekadar urusan bagian keuangan atau divisi audit internal. Itu adalah persoalan tata kelola yang harus diselesaikan melalui kewenangan direksi.
Amir menambahkan sejumlah rekomendasi BPK secara langsung ditujukan kepada Direktur Utama Jakpro. Di sini jelas, tanggung jawab direksi bukan sekadar administratif
”Secara hukum, tanggung jawab direksi memiliki landasan yang jelas. Hal ini diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud serta tujuannya.” kata pengamat perkotaan, Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat, 20 November.
”Sementara Pasal 97 ayat (1) menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Ayat (2) mewajibkan setiap anggota direksi menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” tambahnya.
Ketentuan ini penting. Sebab, seorang direktur utama tidak cukup hanya memastikan perusahaan tetap beroperasi. Ia juga harus memastikan keputusan manajemen tidak merugikan perusahaan.
Dalam ilmu tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance, terdapat prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
Prinsip akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan.
Artinya, ketika auditor menemukan kelemahan pengendalian internal, manajemen wajib memperbaiki sistemnya. Ketika ditemukan persoalan aset, direksi harus memastikan inventarisasi dan pengamanan dilakukan. Ketika ada uang yang harus dipulihkan, harus ada langkah penagihan dan penyelesaian yang dapat dibuktikan.
“Tidak cukup dengan instruksi. Harus ada hasil. Ada konsekuensi jika direksi lalai.” tandasnya.







