JAKARTA – Riwayat pendidikan 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 menjadi sorotan. Berdasarkan data komposisi pendidikan yang dihimpun dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 211 anggota atau 36,38 persen tidak mencantumkan riwayat pendidikan formal mereka.
Data tersebut menempatkan kelompok tanpa keterangan pendidikan sebagai yang terbesar. Sementara itu, 155 anggota (26,72 persen) tercatat lulusan sarjana (S1), 119 orang (20,52 persen) magister (S2), 29 orang (5 persen) doktor (S3), dan tiga orang (0,52 persen) diploma III (D3).
Adapun 63 anggota DPR atau 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau Paket C.
Sejumlah figur publik masuk dalam kelompok tersebut, di antaranya Rachel Maryam (SMAN 19 Bandung), Melly Goeslaw (SMA BPI 1 Bandung), Ahmad Dhani Prasetyo (SMAN 2 Surabaya), dan Mulan Jameela dari Fraksi Gerindra. Ada pula Nafa Urbach dari Fraksi NasDem serta Ida Nurlaela Wiradinata, Eko Kurnia Ningsih, dan Samuel J.D. Wattimena dari Fraksi PDI Perjuangan.
Nama lainnya meliputi Iyeth Bustami, Jamal Mirdad, Adik Sasongko, Ranny Fahd A. Rafiq, Samsul Bahri Tiyong, dan Marlyn Maisarah termasuk dalam kategori Paket C.
SMA Bukan Persoalan, Transparansi Jadi Sorotan
Keberadaan legislator lulusan SMA sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan. Pasal 240 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan pendidikan minimal calon anggota DPR adalah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat. Ketentuan tersebut juga pernah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025.
Bahkan, kondisi tersebut beririsan dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 dari BPS mencatat 32,63 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan lulusan SMA/SMK/sederajat. Sementara lulusan pendidikan tinggi D1 hingga S3 mencapai 11,30 persen.
Karena itu, persoalan yang lebih mendasar bukanlah latar belakang pendidikan SMA, melainkan tidak terbukanya informasi pendidikan ratusan anggota DPR kepada masyarakat.
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai transparansi tetap menjadi kewajiban moral para wakil rakyat meskipun persyaratan pendidikan formal relatif ringan.
“Meski syarat formal menjadi anggota DPR memang lebih ringan secara konstitusional, tuntutan transparansi justru semakin relevan karena mereka mengemban amanah publik,” ujar Titi.
Anggota Dewan Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, juga mendesak pimpinan DPR membuka profil pendidikan seluruh anggotanya, mulai dari asal sekolah, perguruan tinggi hingga tahun kelulusan.
“Jika ada bukti yang bertentangan, KPU perlu meminta klarifikasi dan mengumumkan hasilnya. Untuk anggota yang sudah menjabat, warga dapat meminta dokumen melalui PPID KPU,” tegas Jojo.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, mengingatkan agar pendidikan tidak dijadikan satu-satunya ukuran kelayakan seseorang menjadi wakil rakyat.
“Dalam konsep political equality, kesempatan berpartisipasi dalam proses politik merupakan unsur mendasar demokrasi,” kata Sunny.
Menurutnya, gelar akademis tinggi tidak otomatis menjamin integritas, kebijaksanaan, maupun kemampuan kepemimpinan seorang legislator. Partai politik tetap perlu memperkuat proses seleksi untuk memastikan calon wakil rakyat memiliki kompetensi dan integritas.
“Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang berpendidikan, tetapi juga pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat,” pungkasnya.






