Dugaan Persoalan Rumah Tangga Dirut PLN Suroso Isnandar Disorot, Isu Konflik Kepentingan Ikut Mencuat

JAKARTA – Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan dirinya.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pengabaian tanggung jawab terhadap keluarga, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan negara tersebut.

Dalam pemberitaan Bongkar Post pada 16 November 2026, disebutkan adanya dugaan bahwa Suroso menelantarkan istri dan anaknya. Laporan itu juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kedekatan Suroso bersama seorang perempuan bernama Nur Zulaiah.

Salah satu hal yang disorot adalah beredarnya video melalui akun Facebook Cak Kirun Reel berjudul “Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat”.

Dalam video tersebut, Suroso disebut terlihat bersama seorang perempuan yang diperkenalkan kepada sejumlah orang dengan panggilan “mah”. Meski demikian, kemunculan keduanya dalam rekaman itu tidak serta-merta membuktikan status hubungan pribadi ataupun dugaan penelantaran keluarga.

Konteks video, waktu pengambilan gambar, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat tetap perlu dikonfirmasi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpulan prematur.

Di luar persoalan rumah tangga, laporan tersebut juga mengangkat dugaan adanya pengaruh pihak di luar struktur resmi PLN terhadap sejumlah keputusan perusahaan.

Nur Zulaiah disebut memiliki kedekatan dan pengaruh dalam urusan manajerial, termasuk penempatan pejabat dan kebijakan tertentu.

Dugaan ini perlu mendapat perhatian tersendiri karena menyangkut tata kelola perusahaan negara. Persoalan rumah tangga dan dugaan intervensi dalam pengambilan keputusan perusahaan merupakan dua hal berbeda yang harus diperiksa berdasarkan bukti masing-masing.

Apabila benar terdapat pihak di luar struktur organisasi yang memengaruhi keputusan strategis PLN, hal tersebut patut ditelusuri melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan setiap keputusan perusahaan diambil secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai kewenangan.

Namun, dugaan intervensi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum didukung bukti yang terverifikasi dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

Pemberitaan Bongkar Post juga memuat dugaan pengabaian tanggung jawab keluarga serta persoalan pengelolaan keuangan rumah tangga. Informasi tersebut masih berupa klaim pemberitaan dan belum disertai konfirmasi dari seluruh pihak yang disebutkan.

Sebagai informasi, Suroso Isnandar ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026, menggantikan Darmawan Prasodjo.

Dengan posisi strategis tersebut, perhatian publik terhadap integritas dan profesionalitas pimpinan PLN merupakan hal yang wajar. Terlebih, PLN mengelola sektor kelistrikan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Meski demikian, penilaian terhadap seorang pimpinan BUMN harus tetap mengacu pada fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan pribadi tidak otomatis membuktikan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan juga tidak boleh diabaikan dan perlu ditelusuri secara objektif.

Klarifikasi dari Suroso Isnandar, Nur Zulaiah, serta pihak PLN menjadi penting agar persoalan ini memperoleh penjelasan yang berimbang dan tidak berkembang menjadi sekadar spekulasi publik.