Temuan BPK Rp31 Miliar di Tangerang Belum Tuntas, KPK dan Kejagung Didesak Turun Tangan

TANGERANG – Angka lebih dari Rp31 miliar bukan sekadar deretan rupiah dalam laporan audit. Di baliknya ada pertanyaan tentang tanggung jawab, pengawasan, dan kesungguhan pemerintah daerah menyelamatkan uang publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap tiga persoalan besar dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Tangerang. Ketiganya berkaitan dengan pengadaan lahan RSUD Tigaraksa, pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) UPT TPA Jatiwaringin, serta kekurangan volume pada delapan paket proyek konstruksi Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB).

Nilai yang dipersoalkan mencapai lebih dari Rp31 miliar. Namun, persoalan tidak berhenti pada besarnya angka. Yang lebih penting adalah sejauh mana rekomendasi BPK ditindaklanjuti, kerugian daerah dipulihkan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), menilai lambatnya penyelesaian rekomendasi BPK memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan keuangan daerah.

“BPK sudah menunjukkan persoalan melalui hasil auditnya. Sekarang publik berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi itu dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh kerugian daerah sudah dikembalikan. Jangan sampai laporan audit hanya menjadi dokumen administratif tanpa konsekuensi,” kata Uchok kepada wartawan saat dihubungi,Sabtu, 21 November.

Dalam kasus pengadaan lahan RSUD Tigaraksa, Pemkab Tangerang disebut telah mengembalikan dana sebesar Rp32,82 miliar. Namun, persoalan hukum terkait lahan tersebut masih menyisakan pertanyaan setelah proses penyidikan sempat dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pengembalian uang memang penting. Tetapi pemulihan keuangan daerah tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan hukum, terutama apabila masih terdapat dugaan tindak pidana yang perlu diperiksa.

Persoalan lain muncul dalam pengelolaan BBM UPT TPA Jatiwaringin. BPK mengungkap nilai permasalahan sekitar Rp3,054 miliar, termasuk dugaan praktik cashback sebesar Rp1,834 miliar. Pemulihan seluruh nilai yang dipersoalkan juga belum sepenuhnya tuntas.

Sementara itu, pada delapan paket pekerjaan konstruksi DTRB, ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Penagihan pengembalian uang atas temuan tersebut masih berjalan.

Bagi Uchok, lambatnya penyelesaian ketiga persoalan itu tidak boleh dianggap sebagai perkara administrasi semata. Apalagi jika terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi memenuhi unsur pidana.

“Jangan sampai pengembalian sebagian uang dijadikan alasan untuk menutup persoalan. Pemulihan kerugian daerah dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus tetap berjalan. Jika Sekda yang kini jadi bupati terlibat kejari Tangerang harus berani dan jangan takut,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa penuntasan rekomendasi BPK berjalan lambat. Apakah kendalanya terletak pada pembuktian, lemahnya pengawasan, atau ada faktor lain yang membuat proses penyelesaian tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Menurut Uchok, pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan tindak lanjut audit, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta alasan rekomendasi BPK belum sepenuhnya diselesaikan.

Karena itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung memberikan perhatian terhadap tiga persoalan tersebut. Penelusuran secara independen diperlukan apabila ditemukan indikasi tindak pidana dan kewenangan hukum yang memungkinkan penanganan lebih lanjut.

“Jangan ada pihak yang merasa aman hanya karena sebagian uang sudah dikembalikan. KPK dan Kejaksaan Agung perlu memastikan apakah masih ada unsur pidana yang belum diusut. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Pada akhirnya, laporan BPK tidak seharusnya menjadi titik akhir sebuah persoalan. Ia justru menjadi pintu masuk untuk memastikan uang publik dikelola dengan benar.

Sebab, uang daerah bukan milik pejabat, bukan pula milik rekanan. Ia adalah uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.

Dan ketika rekomendasi audit belum sepenuhnya dituntaskan, publik berhak terus bertanya: siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugian yang belum dipulihkan, dan mengapa penyelesaiannya begitu lambat?