Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial Publik dan Eksekutif Nasional AKKI
Ada ironi politik yang menarik sekaligus menggelitik nalar publik. Tiga tokoh penting Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, resmi mengundurkan diri dari partai yang selama ini menjadi bagian penting perjalanan politik mereka.
Sebagaimana diberitakan ANTARA, pengunduran diri ketiganya berlangsung dalam rentang waktu berdekatan, yakni pada 9 November 2026.
Secara demokratis, mundur dari partai merupakan hak setiap individu. Tidak ada yang salah dengan keputusan tersebut. Namun, persoalannya bukan sekadar hak untuk mundur, melainkan bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan perjalanan politiknya, terutama ketika partai yang pernah membesarkan namanya sedang menghadapi dinamika.
Menurut saya, sangat wajar apabila publik kemudian menilai fenomena ini sebagai politik bermain aman, bahkan menyebutnya sebagai politik cuci piring setelah makan.
Mengapa? Karena publik tentu tidak memiliki ingatan sependek itu. Ketiganya bukan figur yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa. PSI memberikan ruang, panggung, kesempatan, dan menjadi bagian penting dari perjalanan politik mereka hingga memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan.
Lantas, ketika hubungan dengan partai berakhir, muncul pertanyaan mendasar: apakah kontribusi partai terhadap perjalanan politik mereka juga ikut dianggap selesai begitu saja?
Jangan hanya pandai menikmati tangga menuju kekuasaan, tetapi mendadak lupa siapa yang pernah membangunnya.
Mundur dari Partai , Tetapi Jabatan Tetap di Pertahankan?
Inilah persoalan yang paling menarik untuk diuji secara etika politik.
Giring Ganesha masih menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, dan Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa mundur dari partai secara otomatis mewajibkan seseorang mundur dari jabatan pemerintahan. Secara hukum, keduanya merupakan persoalan berbeda dan harus tunduk pada mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
Namun, jangan menyederhanakan persoalan hanya sebatas legalitas formal.
Ada dimensi kepatutan, konsistensi, dan tanggung jawab moral yang juga harus diperhitungkan.
Jika seseorang merasa sudah tidak sejalan dengan partai yang menjadi bagian penting perjalanan politiknya, sangat wajar apabila publik mempertanyakan bagaimana ia memaknai hubungan antara keputusan tersebut dengan legitimasi politik dan amanah jabatan yang sedang diemban.
Jabatan publik bukan properti pribadi. Bukan hadiah ulang tahun. Bukan pula koper yang bisa dibawa ke mana-mana tanpa perlu menjelaskan tanggung jawab di baliknya.
Kalau partainya sudah tidak diperlukan, apakah kontribusi partai terhadap perjalanan politiknya juga ikut dianggap tidak pernah ada?
Jangan sampai berlaku prinsip politik yang terlalu nyaman: ketika membutuhkan partai, partai adalah keluarga; ketika tidak lagi membutuhkan, mendadak semua orang merasa independen.
Kalau demikian, politik bukan lagi perjuangan ideologi, melainkan transaksi kepentingan yang dibungkus dengan bahasa demokrasi.
Politik BukanRestoran Prasmanan!
Istilah politik cuci piring mungkin terdengar pedas.
Namun, bukankah satire terkadang diperlukan untuk membangunkan kesadaran yang terlalu lama tertidur?
Bayangkan sebuah restoran politik. Ketika hidangan tersedia, semua duduk di meja terdepan. Ketika fasilitas diberikan, semua menikmati. Ketika panggung tersedia, semua ingin menjadi pusat perhatian.
Tetapi begitu acara selesai dan waktunya membereskan meja, satu per satu menghilang.
Piring masih berserakan. Tanggung jawab belum selesai. Namun, para penikmat hidangan sudah lebih dahulu meninggalkan ruangan.
Hebat sekali jika seseorang mampu menikmati hasil perjalanan politik, tetapi mendadak kehilangan ingatan terhadap kendaraan yang pernah mengantarkannya.
Politik bukan restoran prasmanan. Partai bukan fasilitas gratis yang boleh digunakan untuk mengambil semua menu, kemudian ditinggalkan ketika waktunya ikut bertanggung jawab.
Jika semua orang hanya ingin menikmati hidangan kekuasaan, siapa yang akan membereskan meja demokrasi?
Legalitas Bukan Tameng Untuk Menghindari Etika
Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, harus dibedakan antara legalitas, legitimasi, dan kepatutan.
Sesuatu yang sah menurut hukum belum tentu otomatis patut secara moral.
Prinsip good governance menuntut transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas, dan integritas.
Karena itu, ketiga tokoh tersebut patut memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pengunduran diri, pertimbangan politik, serta bagaimana mereka memandang tanggung jawab moral terhadap perjalanan politiknya.
Jika mundur karena prinsip, jelaskan prinsip apa yang diperjuangkan. Jika karena perbedaan visi, sampaikan di mana letak perbedaannya.
Jangan biarkan publik hanya disuguhi surat pengunduran diri tanpa penjelasan substantif.
Legal secara formal belum tentu elegan secara moral. Sah menurut prosedur belum tentu mulia menurut kepatutan.
Pejabat publik tidak boleh hanya ingin dihormati, tetapi menolak pertanggungjawaban.
Jangan hanya menginginkan kepercayaan rakyat, tetapi alergi terhadap pertanyaan rakyat.
Kaesang dan PSI Juga Harus Berani Berintropeksi
Pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang mendoakan agar ketiganya semakin fokus menjalankan tugas kenegaraan patut dihargai.
Namun, persoalan organisasi tidak cukup diselesaikan dengan ucapan saling mendoakan.
Ketika tiga figur penting meninggalkan partai dalam rentang waktu berdekatan, PSI perlu melakukan evaluasi menyeluruh.
Bagaimana soliditas organisasi?
Bagaimana kaderisasi?
Bagaimana komunikasi internal? Dan bagaimana arah perjuangan partai ke depan?
Jangan sampai partai terlalu sibuk membangun branding, tetapi lupa membangun soliditas. Jangan sampai piawai mengelola media sosial, tetapi gagap mengelola komunikasi internal.
Politik modern bukan sekadar slogan keren, pencitraan, dan permainan algoritma. Politik membutuhkan integritas, ideologi, kapasitas, serta konsistensi perjuangan.
Jika sebuah rumah kehilangan tiga penghuni penting, jangan hanya sibuk mengganti papan nama. Periksa juga fondasi bangunannya.
Rakyat Membutuhkan Negarawan, Bukan Pemburu Kursi!
Persoalan yang jauh lebih berbahaya daripada mundurnya tiga tokoh PSI adalah semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap elite politik.
Rakyat sedang berhadapan dengan persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan ketidakpastian masa depan. Jangan sampai elite justru terlalu sibuk dengan konfigurasi kekuasaan, perpindahan afiliasi, dan strategi menyelamatkan posisi.
Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang paling pintar mencari posisi aman. Rakyat membutuhkan pejabat yang paling berani mempertanggungjawabkan amanah.
Jika loyalitas hanya berlaku ketika jabatan dan kepentingan masih berjalan searah, itu bukan loyalitas. Itu transaksi yang diberi pakaian ideologi.
Jika prinsip hanya dipertahankan selama tidak mengganggu kenyamanan, itu bukan prinsip. Itu sekadar aksesori politik.
Dan jika keberanian hanya muncul ketika posisi aman, jangan terlalu cepat menyebut diri sebagai pejuang demokrasi.
Penutup: Jangan Hanya Menyelamatkan Jabatan, Tetapi Lupa Selamatkan Kehormatan!
Pada akhirnya, mundur dari PSI merupakan hak politik Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Namun, hak tersebut tidak menghapus hak masyarakat untuk bertanya, menilai, dan mengkritisi.
Saya tidak meminta mereka tunduk kepada PSI. Saya meminta standar etika politik yang konsisten bagi seluruh pejabat publik.
Kalau memang sudah tidak sejalan dengan PSI, silakan mengambil keputusan politik tersebut. Tetapi, jangan alergi terhadap pertanyaan tentang konsistensi dan tanggung jawab moral.
Sebab, surat pengunduran diri boleh menyelesaikan administrasi keanggotaan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan pertanggungjawaban moral di hadapan publik.
Saya ingin mengingatkan seluruh elite politik Indonesia:
Jangan Sampai Terlalu Sibuk Menyelamatkan Jabatan, Sampai Lupa Menyelamatkan Kehormatan!
Jabatan bisa diperoleh melalui konfigurasi politik, tetapi kehormatan hanya bisa dipertahankan melalui integritas.
Popularitas bisa membuat seseorang dikenal jutaan orang, tetapi tidak otomatis membuatnya layak dipercaya.
Dan jabatan setinggi apa pun tidak akan pernah membuat seseorang kebal dari penilaian sejarah.
Jangan Jadikan Partai Sebagai Tangga Naik, Jabatan Sebagai Harta Yang Harus di Amankan, dan Tanggung Jawab Sebagai Beban Yang Harus di Tinggalkan!
Politik bukan restoran prasmanan. Bukan pula permainan kursi ketika semua orang berlomba mendapatkan tempat duduk, sementara tidak seorang pun mau bertanggung jawab ketika permainan selesai.
Indonesia membutuhkan negarawan yang berani berdiri di atas prinsip, bukan politikus yang hanya pandai membaca arah angin.
Sebab, Dalam Politik, Meninggalkan Partai Adalah Hak. Tetapi Meninggalkan Integritas Adalah Penghianatan Terhadap Kehormatan diri Sendiri!
Dan jika ketika makan semua ingin duduk satu meja, tetapi ketika waktunya mencuci piring semua mendadak menghilang, jangan heran apabila rakyat akhirnya bertanya:
Siapa sebenarnya yang selama ini sedang berjuang untuk rakyat, dan siapa yang sekadar menikmati hidangan kekuasaan?
