Bandar Lampung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung (Kanwil Kemenkum Lampung) melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Pepadun Kanwil Kemenkum Lampung. Selasa (10 November 2026).
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pringsewu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Pringsewu, Bagian Hukum Setdakab Pringsewu, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.
Dalam Arahannya, Laila menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi yang telah ada, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pembahasan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Dina Sirat. Dina menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung serta sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses fasilitasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (rls/peb)
